Ekonomi
Share this on:

Penerapan Pajak E-Commerce Sebaiknya Ditunda

  • Penerapan Pajak E-Commerce Sebaiknya Ditunda
  • Penerapan Pajak E-Commerce Sebaiknya Ditunda

JAKARTA - Kebijakan mengenai pajak e-commerce akan berlaku 1 April 2019 nanti. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai regulasi pajak belum menjawab kekhawatiran pelaku usaha. Karena itu, penerapannya mesti ditunda hingga 2021.

Ketua Bidang Ekonomi Digital iDEA Bima Laga menjelaskan, ada beberapa poin dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-commerce yang belum siap untuk diimplementasikan. Misalnya, pengawasan atas transaksi di media sosial.

iDEA pun sudah mengeluhkan beberapa hal ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama dua bulan terakhir atau sejak dirilisnya PMK Nomor 210.

Poin terkait sosial media itu sama sekali tidak ada di aturan, ujarnya dalam acara diskusi bertema Polemik Aturan Perpajakan Bagi E-Commerce di Jakarta, Kamis (28/3) kemarin.

idEA mencatat, lanjut Bima, penjualan di media sosial seperti Facebook dan Instagram mencapai 66% dari seluruh transaksi secara online di Indonesia pada tahun 2017. Hanya, 16% yang bertransaksi melalui platform marketplace.

Untuk itu, ia ingin agar pemerintah menjamin pengawasan transaksi di media sosial sejalan dengan di e-commerce guna menciptakan kebijakan yang setara. Ia pun sepakat bahwa semestinya implementasi kebijakan ini ditunda selama dua tahun ke depan.

"Harapannya, pemerintah bisa berdiskusi secara rutin dengan idEA guna membahas kebijakan ini. Kalau media sosial tidak dilibatkan, kekhawatiran kami akan ada perpindahan penjual ke sana," ujar dia.

Senada dengan Bima, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sepakat, bahwa pemerintah perlu mengkaji peta jalan e-commerce.

"Butuh dua tahun untuk membuat peta itu supaya ada kesiapan yang matang dari segi infrastruktur, regulasi, pelaku paham alurnya, dan lainnya," ujarnya.

Meski begitu, menurutnya pemerintah berkomitmen untuk mengakomodasi keluhan dari para pelaku dan menciptakan kebijakan yang setara. Hal itu tampak dari beberapa poin dalam kebijakan tersebut yang sudah fleksibel.

Ia mencontohkan, Ditjen Pajak tidak perlu mewajibkan perusahaan e-commerce sebagai pemungut pajak. Selain itu, penjual dengan omzet di bawah Rp300 juta per tahun bisa menggunakan Nomor Induk Kependuduk (NIK) untuk melapor pajaknya. Sedangkan penjual yang omzetnya melebihi itu wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Ibl/din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

Demi menciptakan daya saing generasi masa depan yang cemerlang dan pintar di bidangnya masing-masing.


Penerapan B30 Mulai Januari 2020

Penerapan B30 Mulai Januari 2020

Bahan bakar B30 (campuran biodiesel 30 persen pada solar) rencananya mulai digunakan pada Januari 2020.


RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

Pajak perusahaan-perusahaan over the top (OTT) seperti Google, Netflix, dan lain-lain bakal digarap serius.


Maskapai Penerbangan Akhirnya Patuhi Tarif Baru

Maskapai Penerbangan Akhirnya Patuhi Tarif Baru

Kementerian Perhubungan melakukan pemantauan penerapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal.


China Balas Serangan Pajak Amerika

China Balas Serangan Pajak Amerika

Pemerintah China menyatakan telah mengenakan tarif pajak impor senilai $60 miliar dari Amerika Serikat.


Pemerintah Diminta Jangan Takut Tindak Aplikator Ojol Nakal

Pemerintah Diminta Jangan Takut Tindak Aplikator Ojol Nakal

Penerapan tarif baru ojek online (ojol) yang ditetapkan pemerintah tidak berjalan dengan semestinya.


Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

Neraca perdagangan Indonesia diketahui defisit sebesar 8,56 miliar dolar AS sepanjang tahun 2018.


Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda

Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda

Ketertiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.


Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan pemerintah tidak perlu mengenakan pajak kepada para startup.


Datangkan Investasi Asing, Penurunan Tarif Pajak Harus Segera Direalisasikan

Datangkan Investasi Asing, Penurunan Tarif Pajak Harus Segera Direalisasikan

Wacana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan perlu segera direalisasikan.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!