Ekonomi
Share this on:

Pengekspor Dapat Diskon Pajak Deposito

  • Pengekspor Dapat Diskon Pajak Deposito
  • Pengekspor Dapat Diskon Pajak Deposito

JAKARTA - Pemerintah akan memberikan insentif fiskal untuk mendukung ekspor. Pertama, pemerintah bakal memberikan potongan pajak atas bunga hasil deposito bagi pengusaha yang melakukan perpanjangan (roll over) dalam menaruh devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.

Sebelumnya, fasilitas insentif itu diberikan untuk eksporter yang menaruh DHE-nya di dalam negeri. Namun, eksporter yang melakukan roll over belum mendapatkan insentif.

”Kalau depositonya diperpanjang, boleh mendapatkan fasilitas yang sama. Atau pindah (deposito, Red) dari satu bank ke bank lain, selama masih di dalam negeri, boleh,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara usai rapat koordinasi peningkatan ekspor kemarin (24/1).

Hal itu dilakukan agar Indonesia tak melulu kehilangan DHE. Sebab, devisa yang kuat akan menjadi bantalan yang ampuh ketika Indonesia mengalami tekanan nilai tukar.

Selain itu, pemerintah bakal memperkuat investasi dengan menerapkan reverse tobin tax. Kebijakan tersebut memberikan insentif fiskal bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia dalam jangka panjang.

Hal tersebut bertujuan menahan laba operasional PMA di Indonesia agar tak dibawa kembali ke negara asalnya. Reverse tobin tax itu memungkinkan investor mendapatkan insentif fiskal kembali. Asalkan, laba yang didapatkannya diinvestasikan kembali di Indonesia. Kebijakan tersebut masih dikaji pemerintah saat ini.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menambahkan, pihaknya akan mendorong peningkatan kinerja ekspor melalui dua kebijakan. Yakni, simplifikasi prosedural dan efisiensi logistik. ”Bakal ada revisi Permendag tentang itu. Seminggu ke depan kita targetkan selesai,” ujar Enggar.

Simplifikasi prosedural ekspor bertujuan memberikan efisiensi biaya dan waktu dengan mengurangi jumlah komoditas ekspor yang wajib menyertakan laporan surveyor (LS) dan larangan terbatas (lartas) ekspor lainnya.

Kebijakan simplifikasi itu berlaku untuk berbagai komoditas ekspor. Misalnya, minyak, pulp and paper, serta batu bara. Mayoritas komoditas ekspor yang disimplifikasi pemeriksaannya adalah komoditas sumber daya alam (SDA).

Di sisi lain, untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik, pemerintah juga berencana mengoptimalkan penerapan sistem delivery order (DO) secara online untuk meningkatkan kualitas aliran barang dan menekan dwelling time.

Pemerintah pun berencana mempermudah prosedur layanan ekspor dan perbaikan proses bisnis untuk sektor otomotif. ”Hal ini dapat mengurangi antrean barang dan mampu mengurangi kemacetan di pelabuhan. Usulan ini sudah mendapatkan respons positif dari para stakeholder,” tambah Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Semua upaya tersebut dilakukan karena pemerintah memprediksi defisit neraca perdagangan kemungkinan berlanjut pada 2019. Untuk itu, peningkatan kinerja ekspor harus dilakukan dari berbagai sisi, mulai fiskal hingga sektor riil.

”Kita memerlukan instrumen kebijakan peningkatan ekspor untuk tetap menjaga kestabilan kinerja neraca perdagangan, khususnya kuartal pertama tahun ini,” timpal Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (rin/c25/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Permudah Emiten dan Investor
Permudah Emiten dan Investor

Berita Sejenis

Tarif Garuda Indonesia Bakal Segera Ditetapkan Menhub

Tarif Garuda Indonesia Bakal Segera Ditetapkan Menhub

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya menilai diskon tarif tiket 50 persen maskapai Garuda Indonesia tidak jujur.


Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan pemerintah tidak perlu mengenakan pajak kepada para startup.


Datangkan Investasi Asing, Penurunan Tarif Pajak Harus Segera Direalisasikan

Datangkan Investasi Asing, Penurunan Tarif Pajak Harus Segera Direalisasikan

Wacana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan perlu segera direalisasikan.


Per 1 April, Pajak Badan Usaha Tetap Sesuai Tax Treaty

Per 1 April, Pajak Badan Usaha Tetap Sesuai Tax Treaty

Regulasi baru mengenai pajak untuk Badan Usaha Tetap (BUT) telah disahkan oleh pemerintah. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/P


Dari 18,3 Juta WP Pribadi, Hanya 11,3 Juta yang Serahkan SPT

Dari 18,3 Juta WP Pribadi, Hanya 11,3 Juta yang Serahkan SPT

Tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan oleh wajib pajak (WP) orang pribadi meningkat.


Naik MRT Dapat Potongan 50 Persen

Naik MRT Dapat Potongan 50 Persen

Angkutan massal Moda Raya Terpadu (MRT) selama April 2019 untuk tarif komersial akan diberi potongan 50 persen.


Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat

Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210 Tahun 2018 , dinilai sangat tepat.


Sri Mulyani Melunak Cabut Pajak Transaksi e-Commerce

Sri Mulyani Melunak Cabut Pajak Transaksi e-Commerce

Setelah mendapatkan serangan dari berbagai pihak, akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak kuasa menahan gempuran itu.


Penerapan Pajak E-Commerce Sebaiknya Ditunda

Penerapan Pajak E-Commerce Sebaiknya Ditunda

Kebijakan mengenai pajak e-commerce akan berlaku 1 April 2019 nanti.


Skenario Ditunda, Tarif Trans Sumatera Tetap Rp0

Skenario Ditunda, Tarif Trans Sumatera Tetap Rp0

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang diskon tarif tol sebesar 15 persen yang diterapkan sejak peresmian ruas-ruas baru Jalan Tol Trans Jawa.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!