Ekonomi
Share this on:

Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

  • Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online
  • Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

JAKARTA - Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus telah diberlakukan 18 Juni 2019 kemarin.

Namun dalam peraturan itu dianggap tidak berpihak bagi driver taksi online karena mahalnya mengurus perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dalam regulasi tersebut disebutkan driver taksi online harus merogoh kocek sebesar Rp5 juta per orang. Jumlah tersebut dianggap tidak terjangkau.

Untuk itu, para driver taksi online mendesak kepada pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar menurunkan biaya pengurusan NIB.

Salah satu taksi online, yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan keberatan harus mengeluarkan uang senilai Rp5 juta untuk memiliki NIB.

"Kita sebagai driver maunya semurah-murahnya. Kita sih mendukung regulasi dari Kemenhub, tapi tolong jangan memberatkan kami yang sedang mencari rezeki buat anak istri kami," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/6).

Karena mahal, dia meyakini masih banyak driver taksi online yang belum memiliki NIB. Nah, ujung-ujung, kata dia atas kondisi ini menjadi lahan empuk aparat kepolisian.

"Tahu sendirilah, kalau kita nggak lengkap, kan dikit-dikit suap," kata dia.

Padahal, tidak ada keinginan sedikitpun untuk melestarikan budaya kurang baik itu di jalan. Namun karena kebijakan yang tidak pro ke rakyat kecil, maka jalan pintas harus ditempuh.

"Jujur nggak mau melestarikan budaya turun-menurun di jalan itu, ya memang harus ditindak di jalan. Tapi ini kan mahal, kita tidak mampu," ucap dia.

Dia juga bingung dengan kebijakan yang diubah-ubah. Karena ditakutkan setelah mengurus mengeluarkan uang Rp5 juta tidak lama kemudian kebijakan tersebut kembali diubah. Hal itu seperti KIR, sekarang aturan tersebut sudah dihapus.

"Nah itu saya khawatir aturan diganti-ganti lagi. Stiker juga kan nggak ada lagi. Jadi saya khawatir aturan tersebut akan tumbang lagi," kata dia.

Terkait keberatan para driver, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan, pihaknya telah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merevisi aturan tersebut sehingga menjadi lebih murah. Dia belum tahu sudah sejauhmana perkembangan usulan itu.

"Menteri keuangan nanti yang menetapkan kira-kira jadinya berapa," ujar Ahmad.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya masih mentolerir satu sampai dua bulan ke depan.

"Kita berlakukan tapi karena masih ada penyesuaian, nanti saya imbau kepolisian, kadishub sementara tidak kedepankan aspek penegakan hukum. Kita masih edukasi, penyesuaian masalah perizinan," kata Budi.

Sementara pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai bahwa pengurusan NIB sebesar Rp5 juta adalah memang sudah sewajarnya. Artinya tidak perlu dipermasalahkan.

"Taksi biasa kan juga dipungut biaya macam-macam. Bisnis sama ya harus adil. Ya memang harus adil satu kena yang lain harus karena bisnisnya sama," ujar Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (19/6).

Senada dengan Agus, analis Kebijakan Transportasi yang juga ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan memaklumi memang bagi para driver taksi online jumlah tersebut sangat besar, namun regulasi yang diterbitkan Kemenhub sangat bagus bagi bisnis taksi online ke depannya.

"Sudah bagus Kemenhub mengajukan perubahan atas kewajiban bayar tersebut bagi perorangan atau usaha kecil. Tapi bagi kelompok usaha yang mampu ya tidak apa-apalah," pungkas Tigor. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Keluhkan Sertifikasi Halal

Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Keluhkan Sertifikasi Halal

Regulasi wajib sertifikasi halal bagi produk-produk yang dipasarkan di Tanah Air sudah berlaku sejak 16 Oktober 2019.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom.


Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Penyedia transportasi online Gojek dan Grab punya pesaing baru yang bernama Anterin.id.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Bulan Depan, Tarif Ojol Serentak Berlaku di Seluruh Indonesia

Bulan Depan, Tarif Ojol Serentak Berlaku di Seluruh Indonesia

Pemberlakuan tarif baru ojek online (ojol) akan berlaku penuh di seluruh Indonesia mulai 2 September 2019 dini hari.


Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kehadiran transportasi online meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran di Tanah Air.


Umrah Online Didesak Dibatalkan

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Penolakan travel umrah konvensional terkait rencana pemerintah menjembatani Tokopedia dan Traveloka untuk menggarap umrah digital didukung anggota DPR.


Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Telah dua minggu lebih regulasi tarif baru taksi online diberlakukan.


Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran terkait pembatasan diskon tarif ojek online (ojol).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!