Ekonomi
Share this on:

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

  • Penghapusan IMB Dinilai Ngawur
  • Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

JAKARTA - Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom. Pasalnya dengan mencabut IMB, pembangunan di Indonesia bakal tidak terkendali dan semrawut.

Penghapusan IMB itu didasari agar iklim investasi terutama di sektor properti menggeliat. Karena lambannya invetasi disebabkan salah satunya masih ribetnya perizinan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, kebijakan mencabut IMB tidak akan efektif untuk meningkatkan investasi. Sebaliknya, akan semakin runyam tata kelola pembangunan di Tanah Air.

"Kebijakan yang tidak didasarkan kajian yang medalam, hasilnya ya itu, ngawur," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (19/9).

Senada dengan Pieter, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah itu tidak berdasarkan kajian yang mendalam.

"Memang tambah gila regulator (pemerintah) ini. Kekusutan bukan di izin tapi manusia yang memberi izinnya," kata Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (19/9).

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan, latar belakang rencana untuk mencabut IMB karena menjadi salah satu faktor menghambat investasi di sektor properti.

Apalagi, kata Djalil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah kesal dengan ribetnya perizinan perizinan yang menyebabkan investasi bergerak lambat.

Untuk itu, perlu ada perubahan paradigma, yakni tidak perlu ada IMB namun harus ada standar yang dibuat pemerintah. Namun jika dilanggar pemerintah dengan tegas melakukan tindakan seperti pembongkaran.

"Tapi yang penting standar. Misalnya, mau bikin gedung silakan bikin gedung, ini standarnya. Kalau tidak punya standar kita bongkar gedung ini. Ini tanggung jawab," kata Sofyan.

Nah, agar bisa tertata dengan baik, pemerintah sedang membuat omnibus law di mana presiden bisa membuat kepres atau perpres dengan mengeyampingkan aturan yang ada.

"Semua hambatan akan di-clear dan harus bisa jalan. Jangan sampai banyak peraturan yang menghambat investasi," ucap dia.

Menurut dia, dengan adanya omnibus law akan mengurangi izin. Dia mencontohkan, fakta di lapangan ditemukan meski telah mengantongi izin namun masih banyak yang melanggar.

"Karena sekarang termasuk izin (IMB) itu ada hanya untuk melanggar. Ada IMB, izin bangunan dikasih 400 meter bapak bangun 800 ada yang peduli ga? Nanti kita akan ubah izin itu menjadi standar," tutur Sofyan.

Dia memastikan, meski diberikan kemudahan bagi para pengusaha, namun jika melanggar standar yang telah dibuat pemerintah, maka akan kena sanksi, bahkan bisa dipidana.

"Tapi kalau ada yang melanggar standar akan ada sanksi yang keras dan merugikan. Bahkan bisa dipidana," ujar dia.(din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Fantastis, Utang Bulog Rp28 Triliun
Fantastis, Utang Bulog Rp28 Triliun

Berita Sejenis

Jeblok! Kinerja Kemendag Dinilai Ekonom Sangat Mengecewakan

Jeblok! Kinerja Kemendag Dinilai Ekonom Sangat Mengecewakan

Kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dikomandoi oleh Enggartiasto Lukita dinilai ekonom sangat mengecewakan alias jeblok.


Dua Program Jamsos Tambahan Dinilai Dorong Defisit

Dua Program Jamsos Tambahan Dinilai Dorong Defisit

Terkait usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri agar BPJS Ketenagakerjaan (TK) menambah dua program jaminan sosial (jamsos)


Masyarakat Kena Dampak Tumpahan Minyak Karawang

Masyarakat Kena Dampak Tumpahan Minyak Karawang

Insiden tumpahan minyak PT Pertamina (Persero) yang terjadi di Karawang hampir dua pekan ini dinilai berdampak pada kehidupan ekonomi nelayan


Pemerintah Dinilai Tak Paham Persoalan Maskapai

Pemerintah Dinilai Tak Paham Persoalan Maskapai

Keputusan pemerintah menurunkan harga tarif pesawat untuk kategori maskapai berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC) domestik, menuai kritikan.


Perpindahan Bandara dari Bandung ke Kertajati Dinilai Tak Efisien

Perpindahan Bandara dari Bandung ke Kertajati Dinilai Tak Efisien

Perpindahan penerbangan domestik jika biasanya melalui Bandara Internasional Husein Sastaranegara (BDO) menjadi ke Bandara Internasional Kertajati


Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Terkait pemerintah melarang mata uang libra yang akan dikeluarkan Facebook pada awal 2020 mendatang, pengamat ekonomi menilai pemerintah masih sangat kaku.


Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi persoalan bawang putih selama ini dinilai belum terlihat hasilnya.


Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat

Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210 Tahun 2018 , dinilai sangat tepat.


Ultimatum Luhut soal Tiket Pesawat Mahal Dinilai Aneh

Ultimatum Luhut soal Tiket Pesawat Mahal Dinilai Aneh

Ultimatum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan kepada maskapai agar segera menurunkan harga tiket pesawat sangat aneh.


Satu Lagi Naik Kelas Jadi Unicorn

Satu Lagi Naik Kelas Jadi Unicorn

Usaha rintisan (start-up) yang berlabel unicorn dinilai malah menarik modal asing untuk masuk ke tanah air.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!