Ekonomi
Share this on:

Pengusaha Bisa Dapat Insentif Lagi

  • Pengusaha Bisa Dapat Insentif Lagi
  • Pengusaha Bisa Dapat Insentif Lagi

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal baru untuk mendorong kembalinya devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri. Rencananya, insentif yang diberikan berupa pembebasan pajak bunga simpanan dari DHE yang ditaruh di dalam negeri.

’’Kalau Anda tukar ke rupiah, pajaknya bisa nol (persen). Pajak bunganya ya, uang yang ditaruh di bank. Tapi, kalau Anda taruh (dalam) valas, ya kami kurangilah pajaknya,’’ kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution kemarin (25/1).

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Peraturan yang bakal disusul keluarnya peraturan menteri keuangan (PMK) itu mewajibkan eksporter atau pengusaha SDA membawa kembali masuk DHE mereka ke dalam negeri.

Apabila tidak menyimpan DHE dalam sistem keuangan di Indonesia, pengusaha akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa denda, sanksi tidak bisa melakukan ekspor, atau pencabutan izin usaha.

Namun, menurut Darmin, jika pengusaha SDA itu masih membutuhkan valas sehingga tidak langsung membawa pulang DHE-nya, pemerintah perlu meminta bukti. Yaitu, bukti tertulis mengenai kebutuhan dan penggunaan valas tersebut oleh pengusaha. Kebutuhan valas itu biasanya berkaitan dengan kewajiban membayar utang atau pembelian bahan baku serta barang modal oleh pengusaha.

Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menambahkan, sektor SDA sebenarnya tidak begitu banyak melakukan impor. Karena itu, dia yakin pengusaha di sektor tersebut akan banyak menyimpan DHE dalam bentuk rupiah di dalam negeri.

Selain itu, karena tak banyak melakukan impor, penyimpanan dana di dalam negeri bisa lebih lama. Hal itu secara tidak langsung akan menambah supply valas di bank-bank dalam negeri. Nilai tukar pun diharapkan bisa lebih stabil ketika terjadi peningkatan permintaan valas.

Darmin mengungkapkan, pemerintah tidak akan memberikan batasan jangka waktu minimal penyimpanan DHE dalam bentuk rupiah. Artinya, pengusaha mungkin bisa langsung mendapat tarif pajak 0 persen berapa pun jangka waktu penyimpanannya di dalam negeri.

’’Kami enggak perlu persoalkan berapa lama. Pokoknya, you enggak boleh bawa (DHE) keluar kecuali bayar kewajiban perusahaan,’’ tandas Darmin.

Upaya perbaikan fundamental tersebut tidak hanya dilakukan dari sisi penambahan likuiditas valas dan devisa. Pemerintah juga berupaya meningkatkan investasi melalui penerapan reverse tobin tax. Yaitu, insentif fiskal berupa keringanan pajak ketika investor penanaman modal asing (PMA) melakukan reinvestasi labanya di Indonesia.

Tujuannya, memperbaiki fundamen ekonomi yang selama ini terlalu banyak bergantung pada investasi asing di portofolio. Rupiah pun mudah keok melawan dolar AS (USD) ketika banyak dana asing di portofolio yang keluar.

Ekonom Standard Chartered Indonesia Aldian Taloputra menyatakan, kebijakan reverse tobin tax akan memperbanyak investasi riil di dalam negeri. ’’Kalau ini kan lebih banyak ke export proceed. Jadi, mungkin tidak akan mendorong di portofolio,’’ ucapnya. (rin/c5/fal/jpg)

Berita Sebelumnya

Harga Tiket Pesawat Susah Turun
Harga Tiket Pesawat Susah Turun

Berita Berikutnya

Agresif Gaet Konsumen Muda
Agresif Gaet Konsumen Muda

Berita Sejenis

Hadapi Kekeringan, 16 Waduk Disiapkan

Hadapi Kekeringan, 16 Waduk Disiapkan

PUPR tengah menyiapkan, 16 waduk untuk memastikan lahan pertanian seperti sawah bisa mendapat pasokan air pada saat musim kemarau.


Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Setelah persoalan harga ayam telah selesai, kini muncul masalah baru yakni harga garam yang anjlok di tingkat petani.


Pemerintah Ngutang Lagi Rp4,2 Triliun untuk Atasi Kemiskinan

Pemerintah Ngutang Lagi Rp4,2 Triliun untuk Atasi Kemiskinan

Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4,2 triliun untuk Indonesia.


Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Kebijakan pemerintah menerbitkan pungutan ekspor kepada seluruh pengusaha sawit sebesar 50 dolar AS per ton dan 30 dolar AS.


Indonesia Zona Aman Perang Dagang AS-Tiongkok

Indonesia Zona Aman Perang Dagang AS-Tiongkok

Perang dagang Amerika dan Tiongkok tak terlalu berimbas pada iklim investasi Indonesia. Malah bisa dibilang surplus.


Boeing 737 Max Kembali Beroperasi Awal Juli

Boeing 737 Max Kembali Beroperasi Awal Juli

Pesawat Boeing 737 Max dapat kembali beroperasi pada awal Juli atau Agustus, setelah dilarang terbang sejak Maret lalu.


Jamaah Tenang, Koper Langsung Diantar

Jamaah Tenang, Koper Langsung Diantar

Kini calon jamaah haji (CJH) tak perlu berlama-lama setibanya di bandara. Mereka tak perlu lagi antre dan mencari-cari koper masing-masing.


Iuran PBI Naik Atasi Defisit BPJS

Iuran PBI Naik Atasi Defisit BPJS

Tahun ini merupakan tahun ke lima BPJS Kesehatan berdiri. Namun dapat dipastikan lembaga tersebut mengalami defisit.


Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun

Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun

Unjuk rasa 22 Mei yang berujung rusuh memukul sektor perekonomian di Jakarta. Total kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 triliun.


Jelang 22 Mei, Pengusaha Mulai Waswas

Jelang 22 Mei, Pengusaha Mulai Waswas

22 Mei lusa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) rencananya akan mengumumkan hasil pemilihan presiden, sesuai jadwal semula.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!