Ekonomi
Share this on:

Pentingnya UU Perlindungan Data untuk Fintech

  • Pentingnya UU Perlindungan Data untuk Fintech
  • Pentingnya UU Perlindungan Data untuk Fintech

JAKARTA - Kehadiran financial technology alias fintech sejak akhir 2015 lalu hingga sekarang menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Namun menimbulkan persoalan. Seperti data nasabah yang disalahgunakan oleh fintech sendiri.

Dari sekian banyak fintech yang di Indonesia, ada oknum fintech yang menyalahgunakan data nasabah fintech. Persoalan lain, pemerintah kewalahan mengawasi maraknya fintech ilegal yang berkeliaran mencari mangsa.

Kendati demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui satuan tugas (satgas) Waspada Investasi terus melakukan pengawasan, baik bekerjasama dengan Polri, maupun sosialisasi terhadap masyarakat mana yang benar-benar fintech abal-abal maupun yang resmi.

Kembali ke soal pencurian data nasabah, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan perlunya melindungi nasabah fintech, seperti nasabah perbankan dan asuransi. Mereka dilindungi secara undang-undang.

"Hanya di bidang inilah undang-undangnya yang menyebutkan secara detail untuk perlindungan data. Kalau merek setuju datanya digunakan maka digunakan. Tapi kadang ada masyarakat tidak sadar pas kasih data dan datanya tersebar," ujar dia di Jakarta, Senin (23/9).

Karena tiadanya payung hukum bagi fintech, sehingga nasabah fintech sering menjadi korban. Sebab mereka tidak kuat di hadapan hukum terkait data pribadi mereka.

"Kalau ada UU soal kepentingan data maka bisa lindungi masyarakat," ucap dia.

Untuk itu, dia meminta pemerintah dan pemangku kepentingan untuk segera membuat landasan hukum perlindungan data nasabah fintech. Karena bila dibiarkan, tentu saja yang menjadi korban nasabah fintech sendiri.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendukung fintech berkembang di Indonesia sebagai inklusi keuangan.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu mengatakan, kehadiran fintech di Indonesia sangat dibutuhkan, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Artinya dengan fintech pembayaran menjadi lebih efisien.

"Negara yang begini besar, perlu memerlukan peranan digital, fintech, dan sebagainya. Kan itu sangat cepat membuka akses yang selama ini kita kesulitan. Jadi sangat besar peranannya," ujar Darmin.

Inklusi keuangan, kata dia juga sudah diatur dalam Keputusan Presiden No. 82/2016 tentang Strategi Nasional untuk Inklusi Keuangan.

Data dari OJK, Index Inklusi Keuangan di Indonesia pada 2016 telah mencapai 68,7 persen. Sementara berdasarkan Findex pada 2017, terbilang rendah, mencapai 48,9 persen.

"Target Inklusi Keuangan Indonesia pada tahun ini bisa mencapai 75 persen," kata dia.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, bahwa soal perlindungan data cukup dilakukan amandemen di tubuh UU Perlindungan Konsumen.

"Saya berpendapat bahwa perlindungan data ini seharusnya tercover di perlindungan konsumen. Sedikit amandemen di UU perlindungan konsumen saya kira sudah cukup," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (23/9).

Adapun sampai dengan 31 Mei 2019, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 113 perusahaan. (din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Dorong Investor, Cukup UU Investasi
Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berita Sejenis

Pengusaha Dukung Perpres untuk Perbaiki Kebijakan Harga EBT

Pengusaha Dukung Perpres untuk Perbaiki Kebijakan Harga EBT

Pemerintah sedang menyiapkan perpres (peraturan presiden) untuk memperbaiki kebijakan harga Energi Baru dan Terbarukan alias EBT.


Pupuk Indonesia Raih Juara III Annual Report Award

Pupuk Indonesia Raih Juara III Annual Report Award

PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih penghargaan dengan predikat Juara III untuk kategori BUMN nonkeuangan listed pada ajang Annual Report Award (ARA)


Ekspansi Regional GoJek Masih Berat, Kenapa Ya?

Ekspansi Regional GoJek Masih Berat, Kenapa Ya?

ABI Research merilis data bahwa GoJek ternyata hanya menguasai 35,3 persen pangsa pasar Indonesia


Dapat Peringatan dari Anak Buah Prabowo Subianto, Suryo Utomo Kenapa?

Dapat Peringatan dari Anak Buah Prabowo Subianto, Suryo Utomo Kenapa?

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan Suryo Utomo untuk bekerja lebih keras merealisasikan target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah.


Accurate Luncurkan Program Kapan Naik Kelas Bagi UKM, Seperti Apa?

Accurate Luncurkan Program Kapan Naik Kelas Bagi UKM, Seperti Apa?

Accurate meluncurkan program Kapan Naik Kelas selama November 2019 untuk mengkampanyekan pentingnya pembukuan bagi setiap bisnis


Menperin Dorong Transformasi Industri Manufaktur

Menperin Dorong Transformasi Industri Manufaktur

Kementerian Perindustrian tengah menempuh sejumlah langkah strategis untuk merevitalisasi industri manufaktur di dalam negeri.


Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Penghasil Unicorn Terbanyak di Dunia

Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Penghasil Unicorn Terbanyak di Dunia

Berdasarkan data Hurun Research Institute, Indonesia masuk 10 negara penghasil unicorn terbanyak di dunia.


IKM Dihadapkan pada Tantangan, Simak Langkah Kemenperin

IKM Dihadapkan pada Tantangan, Simak Langkah Kemenperin

Untuk memenuhi permintaan konsumen sekaligus mengikuti dinamika pasar, Kementerian Perindustrian (Kemenperin)


Menteri Diberi Waktu Sebulan Kumpulkan Regulasi

Menteri Diberi Waktu Sebulan Kumpulkan Regulasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri kabinet Indonesia Maju untuk kerja cepat.


Ekonom Ragukan Kemampuan Dua Menteri Agus

Ekonom Ragukan Kemampuan Dua Menteri Agus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik susunan Kabinet Maju untuk periode 2019-2024, kemarin (23/10).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!