Ekonomi
Share this on:

Peraturan Panel Surya Atap Hambat Investasi

  • Peraturan Panel Surya Atap Hambat Investasi
  • Peraturan Panel Surya Atap Hambat Investasi

JAKARTA - Kementerian ESDM berencana mengeluarkan aturan tentang penggunaan panel surya atap (solar rooftop). Sayangnya, rancangan peraturan menteri (permen) itu malah memuat aturan yang menghambat investasi panel surya atap.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyatakan, setidaknya ada empat aturan dalam rancangan permen tersebut yang perlu diperbaiki. Pertama, seharusnya tidak diperlukan izin persetujuan dari PLN guna memasang panel surya atap.

’’Pelanggan listrik cukup diminta melapor kepada PLN, tetapi bukan untuk meminta persetujuan izin. Selain itu, ada ketentuan yang jelas berapa lama pelanggan akan mendapatkan kWh meter exim,’’ ujarnya kemarin (12/8).

Pihaknya juga berkeberatan bila sertifikat laik operasi (SLO) listrik surya atap disamakan dengan pembangkit listrik yang lebih besar. Sebab, listrik surya atap adalah jenis pembangkit listrik yang tidak bergerak, tidak menimbulkan bunyi, tidak mengeluarkan emisi, serta tegangannya rendah.

’’Untuk mengaturnya, pemerintah semestinya bisa menggunakan ketentuan kelaikan dalam pasal 20 Permen ESDM No 27 Tahun 2017 sebagai instalasi tenaga listrik dengan tegangan rendah,’’ tuturnya.

Pemerintah seharusnya juga tidak perlu membatasi kapasitas panel surya atap tidak lebih dari 90 persen daya listrik yang mengalir dari PLN. Namun, batasannya bisa dilakukan pada inverter yang dipakai dalam transfer daya dengan PLN.

’’Dengan inverter, pelanggan PLN bisa memproduksi listrik surya yang lebih besar dan menentukan bakal dijual ke PLN atau digunakan sendiri,’’ jelasnya.

Menurut dia, tarif yang dijual ke jaringan PLN cukup rendah karena disesuaikan menggunakan formula tarif dasar listrik (TDL) dan biaya pokok produksi (BPP) nasional. Tarif listrik surya atap pun lebih rendah.

’’Harga keekonomian listrik surya menjadi tidak menarik karena selisih nilai harga yang diterima pelanggan lebih rendah. Karena itulah, masa pengembalian (payback) dari investasinya lebih panjang,’’ papar Fabby.

Menurut dia, panel surya atap tidak mengancam bisnis BUMN setrum tersebut karena hanya menggantikan 0,5 persen dari total produksi listrik PLN selama 1 tahun. Berdasar laporan International Renewable Energy Agency (Irena) tahun lalu, potensi energi surya Indonesia mencapai 3,1 gigawatt (gw) per tahun.

Rinciannya, 1 gw untuk listrik surya atap dan 2,1 gw untuk PLTS yang dibangun di atas tanah. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, penggunaan listrik tenaga surya di Indonesia masih sangat rendah di bawah 100 mw.

Di Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura, pemakaiannya sudah mencapai 2.700 mw, 875 mw, dan 130 mw. (vir/c14/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Pasok Listrik ke Jatiproton dan PIER
Pasok Listrik ke Jatiproton dan PIER

Berita Berikutnya

Gandeng Nasabah Wujudkan Mimpi CSR
Gandeng Nasabah Wujudkan Mimpi CSR

Berita Sejenis

UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

Pemerintah dan kalangan dunia usaha Uni Emirat Arab (UEA) telah menyepakati komitmen investasi kepada pemerintah Indonesia.


Milenial Dominasi Pembeli Surat Utang Negara

Milenial Dominasi Pembeli Surat Utang Negara

Generasi muda alias milenial semakin sadar akan pentingnya melakukan investasi. Terutama pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) ritel.


OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

Aplikasi pinjaman online (Pinjol) dan investasi valuta asing ilegal mulai dikikis sedikit demi sedikit.


Investasi Asing Masih Lamban Usai Putusan MK

Investasi Asing Masih Lamban Usai Putusan MK

Suhu politik di Indonesia sudah berangsur turun. Apalagi pascaputusan Mahkamah Konsitusi (MK) telah reda.


Investasi Mobil Listrik, Toyota Kucurkan Rp28,3 T

Investasi Mobil Listrik, Toyota Kucurkan Rp28,3 T

Toyota Motor mempersiapkan investasi segar kurang lebih Rp28,3 triliun untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia selama empat tahun ke depan.


Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Upaya mendorong investasi di sektor properti, pemerintah akhirnya mengeluarkan paket lima kebijakan.


Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus telah diberlakukan 18 Juni 2019 kemarin.


Indonesia Zona Aman Perang Dagang AS-Tiongkok

Indonesia Zona Aman Perang Dagang AS-Tiongkok

Perang dagang Amerika dan Tiongkok tak terlalu berimbas pada iklim investasi Indonesia. Malah bisa dibilang surplus.


Jangan Merakit Terus, Saatnya Industri Elektronik Produksi Sendiri

Jangan Merakit Terus, Saatnya Industri Elektronik Produksi Sendiri

Investasi elektronika dan telematika di Indonesia mulai mengepakan sayapnya, meski belum sebesar industri manufaktur.


PMK Diteken, THR PNS Cair Paling Cepat H-10

PMK Diteken, THR PNS Cair Paling Cepat H-10

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan ak



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!