Ekonomi
Share this on:

Peraturan Panel Surya Atap Hambat Investasi

  • Peraturan Panel Surya Atap Hambat Investasi
  • Peraturan Panel Surya Atap Hambat Investasi

JAKARTA - Kementerian ESDM berencana mengeluarkan aturan tentang penggunaan panel surya atap (solar rooftop). Sayangnya, rancangan peraturan menteri (permen) itu malah memuat aturan yang menghambat investasi panel surya atap.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyatakan, setidaknya ada empat aturan dalam rancangan permen tersebut yang perlu diperbaiki. Pertama, seharusnya tidak diperlukan izin persetujuan dari PLN guna memasang panel surya atap.

’’Pelanggan listrik cukup diminta melapor kepada PLN, tetapi bukan untuk meminta persetujuan izin. Selain itu, ada ketentuan yang jelas berapa lama pelanggan akan mendapatkan kWh meter exim,’’ ujarnya kemarin (12/8).

Pihaknya juga berkeberatan bila sertifikat laik operasi (SLO) listrik surya atap disamakan dengan pembangkit listrik yang lebih besar. Sebab, listrik surya atap adalah jenis pembangkit listrik yang tidak bergerak, tidak menimbulkan bunyi, tidak mengeluarkan emisi, serta tegangannya rendah.

’’Untuk mengaturnya, pemerintah semestinya bisa menggunakan ketentuan kelaikan dalam pasal 20 Permen ESDM No 27 Tahun 2017 sebagai instalasi tenaga listrik dengan tegangan rendah,’’ tuturnya.

Pemerintah seharusnya juga tidak perlu membatasi kapasitas panel surya atap tidak lebih dari 90 persen daya listrik yang mengalir dari PLN. Namun, batasannya bisa dilakukan pada inverter yang dipakai dalam transfer daya dengan PLN.

’’Dengan inverter, pelanggan PLN bisa memproduksi listrik surya yang lebih besar dan menentukan bakal dijual ke PLN atau digunakan sendiri,’’ jelasnya.

Menurut dia, tarif yang dijual ke jaringan PLN cukup rendah karena disesuaikan menggunakan formula tarif dasar listrik (TDL) dan biaya pokok produksi (BPP) nasional. Tarif listrik surya atap pun lebih rendah.

’’Harga keekonomian listrik surya menjadi tidak menarik karena selisih nilai harga yang diterima pelanggan lebih rendah. Karena itulah, masa pengembalian (payback) dari investasinya lebih panjang,’’ papar Fabby.

Menurut dia, panel surya atap tidak mengancam bisnis BUMN setrum tersebut karena hanya menggantikan 0,5 persen dari total produksi listrik PLN selama 1 tahun. Berdasar laporan International Renewable Energy Agency (Irena) tahun lalu, potensi energi surya Indonesia mencapai 3,1 gigawatt (gw) per tahun.

Rinciannya, 1 gw untuk listrik surya atap dan 2,1 gw untuk PLTS yang dibangun di atas tanah. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, penggunaan listrik tenaga surya di Indonesia masih sangat rendah di bawah 100 mw.

Di Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura, pemakaiannya sudah mencapai 2.700 mw, 875 mw, dan 130 mw. (vir/c14/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Pasok Listrik ke Jatiproton dan PIER
Pasok Listrik ke Jatiproton dan PIER

Berita Berikutnya

Gandeng Nasabah Wujudkan Mimpi CSR
Gandeng Nasabah Wujudkan Mimpi CSR

Berita Sejenis

Permendag Tekan Baja Impor

Permendag Tekan Baja Impor

Pelaku industri baja menyambut baik Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 Tahun 2018.


Aturan Bagasi Gratis Masih Digodok

Aturan Bagasi Gratis Masih Digodok

Tarif pesawat masih menjadi perbincangan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana akan membuat peraturan menteri mengenai tarif bagasi.


Momentum Andalkan Investasi Dalam Negeri

Momentum Andalkan Investasi Dalam Negeri

Insentif-insentif masih menjadi andalan untuk menggenjot realisasi investasi.


Coca-Cola dan Apple Tambah Investasi

Coca-Cola dan Apple Tambah Investasi

Investor mancanegara masih menaruh kepercayaan pada Indonesia.


Permudah Emiten dan Investor

Permudah Emiten dan Investor

Emiten atau perusahaan yang mencari modal di bursa efek optimistis rencana perubahan kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32 Tahun 2014.


Incar Kerja Sama Migas di Timteng

Incar Kerja Sama Migas di Timteng

Pemerintah berupaya meningkatkan investasi subsektor minyak dan gas bumi (migas).


Tambah Investasi Substitusi Impor

Tambah Investasi Substitusi Impor

Tahun ini investasi tetap mengalir deras. Pemerintah memproyeksikan nilai investasi yang masuk di industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) pada 2019.


Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun

Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun

Usaha memikat investor dengan pemberian fasilitas libur pajak (tax holiday) mulai menunjukkan hasil.


Tahun Politik, Investasi Properti Masih Menggoda

Tahun Politik, Investasi Properti Masih Menggoda

Menjelang Pemilu 2019, investasi sektor properti dinilai masih sangat menjanjikan.


Regulasi Investasi Asing Jangan Diubah

Regulasi Investasi Asing Jangan Diubah

Liberalisasi 100 persen investasi bidang usaha angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, dianggap belum perlu.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!