Ekonomi
Share this on:

Perlindungan untuk Konsumen Masih Buruk

  • Perlindungan untuk Konsumen Masih Buruk
  • Perlindungan untuk Konsumen Masih Buruk

JAKARTA - Menjelang Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 yang jatuh pada 20 April nanti, ada beberapa catatan untuk pemerintah, salah satunya perlindungan untuk konsumen yang masih terbilang buruk.

Dalam rangkaian peringatan Harkonas 2019 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3), Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut bahwa tingkat pengaduan konsumen di Indonesia masih rendah.

Pengaduan yang dimaksud Enggartiasto adalah ketika barang yang dibeli konsumen tidak sesuai atau kualitasnya buruk, tidak melakukan pengaduan. Ini tentu merugikan konsumen sendiri.

Enggartiasto membandingkan dengan negara Jerman, tahun 2018 ada sekitar 60 persen konsumen yang mengembalikan barang karena tidak sesuai. Proses komplain pun terbilang cepat hanya sekitar satu minggu.

Sedangkan, kata Enggartiasto konsumen di Indonesia hanya 1 persen konsumen yang mengembalikan ke penjualnya.

"Itu pun waktu pengaduannya lama," ucap Enggartiasto.

Menurut Enggartiasto, kenapa konsumen di Indonesia lebih memilih cuek tidak mengembalikan barang yang tidak diinginkannya, karena bersikap baik hati dan menerima.

Fenomena itu, menurut Enggartiasto, menggambarkan bila Indonesia masih masuk kategori konsumen negara berkembang. Berbeda dengan negara maju, yang tidak puas langsung melakukan pengembalian.

"Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang baik hati dan pemaaf, cenderung nrimo atas semua produk dan pelayanan. Ini adalah suatu fenomena menarik yang mencerminkan perbandingan perilaku konsumen di negara maju dan berkembang," kata Enggartiasto.

Enggartiasto melanjutkan, bahwa pengaduan konsumen sangat bagus untuk memperbaiki kualitas produk dalam negeri. Karena adanya pengaduan, maka penjual akan meningkatkan kulitas barangnya.

"Ini akan memacu para produsen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya sehingga dia bisa bersaing dengan produk luar negeri," tutur Enggartiasto.

Imbauan Enggartiasto kepada pelaku UMKM, agar bertanggung jawab terhadap produknya. Sebab akan bisa bersaing dengan produk mancanegara. "Jadi, kepada produsen khususnya UMKM produksilah dengan penuh tanggung jawab," ujar Enggartiasto.

Catatan Enggartiasto, sepanjang 2018 tercatat hanya 564 konsumen yang mengadukan terkait pelayanan hingga kualitas barang uang diterimanya. Sedangkan untuk Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) masih kalah dengan Malaysia. IKK Indonesia hanya sebesar 40, sementara Malaysia sebesar 57.

Angka itu bahkan lebih jauh bila dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan yang mencapai 64. Sementara sejumlah negara di Uni Eropa telah mencapai 51.

Sementara Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai bahwa pemerintah tidak peduli pada masalah perlindungan konsumen di Indonesia. Hal itu karena ketidakhadiran Presien Joko Widodo dalam puncak acara Hari konsumen Nasional (Harkonas) di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3).

Pun demikian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak pernah sekalipun menghadiri acara Harkonas. "YLKI menyesalkan ketidakhadiran Presiden Jokowi, selama lima tahun pemerintahannya. Ini bisa menjadi tanda bahwa Presiden Jokowi tidak peduli pada masalah perlindungan konsumen di Indonesia," kata Tulus Abadi kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Padahal, lanjut Tulus, secara empirik Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) konsumen Indonesia masih rendah, yakni hanya skor 40, 41. Bandingkan dengan IKK Malaysia yang sudah mencapi skor 57, atau Korea Selatan dengan skor 63.

"Rendahnya skor IKK konsumen Indonesia menuntut kepedulian pemerintah, termasuk Presiden, untuk terus mengedukasi dan memberdayakan konsumennya," ujar Tulus Abadi.

Tulus juga mengingatkan pemerintah untuk e-commerce dan fintech, dimana pemerintah harus serius untuk melindungi dan memberdayakan konsumen di Indonesia.

"Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 50/2013 tentang Strategi Nasional (Stranas) Perlindungan Konsumen, tapi sampai sekarang aksinya tidak jelas, bahkan tidak ada. Bagaimana mau implementasi Stranas, jika Harkonas saja tidak pernah hadir?" pungkas Tulus Abadi. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sharp Indonesia Persiapkan Lulusan Siap Kerja di Banjarmasin

Sharp Indonesia Persiapkan Lulusan Siap Kerja di Banjarmasin

Keterampilan dan kemandirian siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia masih memerlukan perhatian khusus


Umrah Online Didesak Dibatalkan

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Penolakan travel umrah konvensional terkait rencana pemerintah menjembatani Tokopedia dan Traveloka untuk menggarap umrah digital didukung anggota DPR.


Sharp Indonesia Tambah Lini Produksi Mesin Cuci Satu Tabung

Sharp Indonesia Tambah Lini Produksi Mesin Cuci Satu Tabung

Sukses menyita perhatian konsumen tanah air dengan jajaran produk elektronik yang diproduksi dalam negeri dengan menguasai lebih dari 25 persen.


Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Ribetnya perizinan di daerah sampai saat ini masih menjadi penghambat investor masuk di daerah.


Pemerintah Siapkan 4 Jurus Tingkatkan Mutu Ekonomi

Pemerintah Siapkan 4 Jurus Tingkatkan Mutu Ekonomi

Untuk meningkatkan mutu ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan empat jurus jitu yakni daya saing, produktivitas, inovasi dan riset.


Kerek Harga Cabai, Pemerintah Harus Bangun Rumah Plastik

Kerek Harga Cabai, Pemerintah Harus Bangun Rumah Plastik

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan sejumlah upaya untuk menstabilkan harga cabai yang melonjak tinggi


Hadapi Kekeringan, 16 Waduk Disiapkan

Hadapi Kekeringan, 16 Waduk Disiapkan

PUPR tengah menyiapkan, 16 waduk untuk memastikan lahan pertanian seperti sawah bisa mendapat pasokan air pada saat musim kemarau.


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Keputusan pemerintah menurunkan tiket pesawat sebesar 50 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), ternyata masih saja ada maskapai yang bandel


E-Commerce Bukan Penyebab Toko Ritel Tutup

E-Commerce Bukan Penyebab Toko Ritel Tutup

Beberapa waktu lalu konsumen Indonesia dikejutkan dengan penutupan sejumlah toko ritel.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Digital Interaktif. GRATIS

Edisi 1 Januari 1970

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!