Ekonomi
Share this on:

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

  • Permendag No 29/2019 Cacat Hukum
  • Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

JAKARTA - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras. Karena dalam regulasi tersebut tidak mencantumkan label halal, dan ini cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menguraikan, penghapusan ini secara diametral melanggar tiga ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga melanggar UU No 41 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lanjut dia, mengacu pada UU Jaminan Produk Halal, semua produk makanan/minuman, termasuk daging yang beredar di Indonesia harus dijamin kehalalannya. Juga di dalam UU Perlindungan Konsumen, produk yang dikonsumsi konsumen harus dijamin keamanannya bagi konsumen.

"Bagi konsumen muslim, aspek kehalalan adalah menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dengan masalah keamanan secara umum," tegas Tulus kepada Fajar Indonesia Network (Fin), Senin (16/9).

Karena itu, dia menegaskan bahwa regulasi tersebut cacat hukum dan segera dibatalkan sebelum menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Hal ini demi menjamin keamanan pada konsumen saat mengonsumsi daging dan turunannya. Dan demi kepatuhan terhadap produk hukum yang lebih tinggi," ujar dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah ngawur.

"Saya kira dalam hal ini pemerintah sekali lagi tidak jelas mau ke mana. Ketentuan wajib label halal terkait ekspor dan impor hewan dan produk hewan itu menurut saya sesuatu yang penting dan sensitif, " kata Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (15/9).

Menurut dia, dengan tidak adanya label halal berpotensi menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang mana mayoritas beragama muslim.

"Sensitif karena kebijakan menghapus kewajiban label halal bisa menyebabkan masuknya daging dan produk daging yang tidak halal dan akan memicu keresahan masyarakat. Memunculkan kegaduhan yang tidak produktif, " ujar dia.

Seperti diketahui, Indonesia telah kalah dalam sejumlah sengketa perdagangan di WTO.

Akibat kekalahan itu, pemerintah menerbitkan aturan baru yakni Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk. Aturan baru itu menghapuskan kewajiban label halal.

Padahal, Brasil hanya mempersoalkan produk ayam dalam sengketa perdagangan.

Akan tetapi, Permendag nomor 29 Tahun 2019 berlaku untuk semua produk hewan dan turunannya. (din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi
Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Kuartal ketiga akan segera berakhir, dan segera memasuki kuartal keempat 2019, namun pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan geliat yang menggembirakan


Inflasi Lebih Rendah dari Bulan Lalu, Kenapa?

Inflasi Lebih Rendah dari Bulan Lalu, Kenapa?

Bank Indonesia (BI) mengumumkan hasil survei pemantauan harga (SPH) di sejumlah wilayah, tercatat inflasi minggu kedua Oktober 2019 sebesar 0,04 persen.


Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Para petani di Kabupaten Pandeglang yang gagal panen akibat bencana kemarau tahun 2019 mendapat klaim asuransi hingga Rp70 juta.


Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2014 hingga 2019, rupanya telah gagal


Deflasi September 2019 0,27 Persen, Faktor Harga Komoditas Turun

Deflasi September 2019 0,27 Persen, Faktor Harga Komoditas Turun

Anggapan September 2019 mengalami deflasi 0,27 persen disebabkan penurunan daya beli adalah tidak tepat.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

Di tengah keberatan para UMKM terkait diwajibkan mengantongi sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Dengan diturunkannya uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor dan properti mulai 2 Desember 2019



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!