Ekonomi
Share this on:

Permudah Emiten dan Investor

  • Permudah Emiten dan Investor
  • Permudah Emiten dan Investor

SURABAYA - Emiten atau perusahaan yang mencari modal di bursa efek optimistis rencana perubahan kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dapat menguntungkan. Sebab, kinerja emiten bisa kian efisien.

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Perwakilan Jatim Agustinus Agus Sunarto menjelaskan, perubahan-perubahan dalam peraturan itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang pesat. OJK pun akan melakukan penyempurnaan dengan menekankan pemakaian teknologi.

’’Nah, dengan perkembangan teknologi, emiten juga harus mau berubah,’’ ujarnya kemarin (24/1).

Salah satu penyempurnaan dalam regulasi tersebut adalah kuasa dapat diberikan pemegang saham secara elektronik melalui e-proxy platform. Menurut dia, 40 emiten di Jatim saat ini menunggu pengesahan regulasi tersebut. Apalagi, OJK sudah mewajibkan emiten untuk memiliki web perusahaan.

Sementara itu, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha KSEI Dian Kurniasarie menyatakan bahwa kajian mengenai e-proxy (electronic proxy) dan e-voting (electronic voting) platform dilakukan sejak 2016. KSEI menyiapkan sistem infrastruktur untuk menunjang penerapan e-proxy dan e-voting sejak 2017 dan selesai pada 2018.

’’Jadi, sistem sudah ready yang disesuaikan dengan peraturan dari OJK,’’ katanya.

Saat ini pihaknya bakal melihat apakah pelaku, terutama dari emiten, membutuhkan pengembangan sistem atau tidak. ’’Jadi, ketika itu diimplementasikan, semua pihak sudah siap,’’ tuturnya.

Investor juga diuntungkan dengan adanya sistem tersebut. Berdasar data KSEI pada 2018, sebanyak 73 persen investor pasar modal berdomisili di Jawa. Mayoritas pelaksanaan RUPS berlokasi di Jakarta.

Sepanjang 2018, dari sekitar 600 emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia, ada sekitar 35 perusahaan yang berdomisili di Jatim dan berpotensi mengadakan RUPS di Surabaya. (res/c14/fal/jpg)

Berita Sebelumnya

Pengekspor Dapat Diskon Pajak Deposito
Pengekspor Dapat Diskon Pajak Deposito

Berita Berikutnya

Harga Tiket Pesawat Susah Turun
Harga Tiket Pesawat Susah Turun

Berita Sejenis

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom.


Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang telah disetujui DPR bakal berpengaruh pada melemahnya pertumbuhan investasi dan perekonomian Indonesia.


PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

Mengangkat tema “Design dan Packaging Untuk Usaha Manisan” PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggelar pelatihan


Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Alasan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, dan bisa menambah penerimaan negara dianggap ada niatan yang tidak baik.


Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Penyedia transportasi online Gojek dan Grab punya pesaing baru yang bernama Anterin.id.


Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan cukai rokok 23 persen dan harga jual eceran dengan rata-rata 35 persen pada tahun depan, berpotensi menyumbang laju inflasi.


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Daya Beli Lemah, Alasan Giant Rontok dan Bukalapak Goyang

Daya Beli Lemah, Alasan Giant Rontok dan Bukalapak Goyang

Tahun 2019, merupakan tahun terberat bagi para pelaku usaha di Tanah Air.


Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!