Ekonomi
Share this on:

Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

  • Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda
  • Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

JAKARTA - Sejak awal tahun kemarin Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) sudah meminta kepada pejabat daerah agar mempermudah proses izin usaha. Ternyata sampai saat ini masih saja pengurusan izin bertele-tele sehingga menghambat pembangunan di daerah.

Atas kondisi tersebut, pemerintah pusat kembali melakukan reformasi birokrasi dan menyederhanakan perizinan usaha.

Deputi Bidang Koordinasi Pernigaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso mengungkapkan kendala birokrasi cepat di daerah lantaran ada miss communication oleh pemda.

Dia mencontohkan, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kerap diterapkan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di sini, pemda tidak memahami betul keinginan pemerintah pusat.

"Sekarang misalnya izin A, di Kabupaten A beda dengan di Kabupaten C," katanya di Jakarta, kemarin (19/6).

Dia pun memaklumi atas perbedaan tafsir di level daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut sama seperti satu orang dengan orang lainnya menafsirkan kitab suci dengan berbeda-beda.

"Sama dengan kalau Anda baca kitab suci, tafsir, mengertinya pasti beda-beda. Kayak gitu," ujar Bambang.

Untuk itu, pemerintah pusat saat ini sedang mencari solusi untuk menetapkan standar dalam pelaksanaan proses perizinan di daerah, tanpa menghambat.

Kata dia, sebagaimana keinginan Presiden Jokowi yang terus mendorong pemda selalu memperbaiki aturan-aturan di wilayahnya masing-masing yang menghambat dunia usaha.

"Perda ini harus diubah. Memang butuh waktu. Mungkin mereka (pemda) dalam proses sehingga meskipun Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) sudah jalan, perda masih belum," tutur dia.

Dia mengungkapkan, ribetnya perizinan di daerah berdampak pada pertumbuhan usaha di Indonesia. Dia mencontohkan, terjadi di sektor migas banyak sekali prosedur yang harus ditempuh, dan ini tentu memberatkan.

"(Sektor migas) Negara mau ambil minyak dan gasnya sendiri aja susah. Harus melalui kontraktor, berbagai macam izin. Itu jumlah 377 izin. Bisa bayangkan. Negara mau ambil barang sendiri. Ada 377 (izin). Harusnya tidak semua dalam bentuk izin," ungkap dia.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, bahwa perizinan adalah lahan basah bagi oknum yang tidak bertanggungjawab. Dan ini memang harus segera dibenahi, tanpa pandang bulu.

"Ya itulah Indonesia karena rezimnya rezim izin. Izin menjadi komoditi paling laris di republik ini. Paradigma ini harus diubah dulu kalau mau efektif. Izin sama dengan korupsi," kata Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (19/6). (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Keputusan pemerintah menurunkan tiket pesawat sebesar 50 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), ternyata masih saja ada maskapai yang bandel


Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Pemerintah akan memberlakukan blokir IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada 17 Agustus 2019.


Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha untuk membuka pasar di Cina.


Cadangan Devisa Bertambah USD123,8 Miliar

Cadangan Devisa Bertambah USD123,8 Miliar

Penarikan utang luar negeri pemerintah berdampak positif terhadap cadangan devisa Indonesia.


Pemberantasan Kartel Ayam Lambat

Pemberantasan Kartel Ayam Lambat

Para peternak masih menunggu kepastian pemerintah membeli ayam mereka.


Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.


Tarif Listrik Tidak Naik

Tarif Listrik Tidak Naik

Pemerintah menyatakan tidak melakukan penyesuaian tarif listrik hingga akhir tahun 2019.


Tahun Depan Tarif Listrik Naik

Tahun Depan Tarif Listrik Naik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pada 2020 mendatang, mekanisme tariff adjustment.


Regulasi Blokir Ponsel Ilegal Terbit Agustus 2019

Regulasi Blokir Ponsel Ilegal Terbit Agustus 2019

Pemerintah sampai saat ini masih menggodok regulasi pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel ilegal.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!