Ekonomi
Share this on:

Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

  • Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda
  • Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

JAKARTA - Sejak awal tahun kemarin Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) sudah meminta kepada pejabat daerah agar mempermudah proses izin usaha. Ternyata sampai saat ini masih saja pengurusan izin bertele-tele sehingga menghambat pembangunan di daerah.

Atas kondisi tersebut, pemerintah pusat kembali melakukan reformasi birokrasi dan menyederhanakan perizinan usaha.

Deputi Bidang Koordinasi Pernigaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso mengungkapkan kendala birokrasi cepat di daerah lantaran ada miss communication oleh pemda.

Dia mencontohkan, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kerap diterapkan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di sini, pemda tidak memahami betul keinginan pemerintah pusat.

"Sekarang misalnya izin A, di Kabupaten A beda dengan di Kabupaten C," katanya di Jakarta, kemarin (19/6).

Dia pun memaklumi atas perbedaan tafsir di level daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut sama seperti satu orang dengan orang lainnya menafsirkan kitab suci dengan berbeda-beda.

"Sama dengan kalau Anda baca kitab suci, tafsir, mengertinya pasti beda-beda. Kayak gitu," ujar Bambang.

Untuk itu, pemerintah pusat saat ini sedang mencari solusi untuk menetapkan standar dalam pelaksanaan proses perizinan di daerah, tanpa menghambat.

Kata dia, sebagaimana keinginan Presiden Jokowi yang terus mendorong pemda selalu memperbaiki aturan-aturan di wilayahnya masing-masing yang menghambat dunia usaha.

"Perda ini harus diubah. Memang butuh waktu. Mungkin mereka (pemda) dalam proses sehingga meskipun Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) sudah jalan, perda masih belum," tutur dia.

Dia mengungkapkan, ribetnya perizinan di daerah berdampak pada pertumbuhan usaha di Indonesia. Dia mencontohkan, terjadi di sektor migas banyak sekali prosedur yang harus ditempuh, dan ini tentu memberatkan.

"(Sektor migas) Negara mau ambil minyak dan gasnya sendiri aja susah. Harus melalui kontraktor, berbagai macam izin. Itu jumlah 377 izin. Bisa bayangkan. Negara mau ambil barang sendiri. Ada 377 (izin). Harusnya tidak semua dalam bentuk izin," ungkap dia.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, bahwa perizinan adalah lahan basah bagi oknum yang tidak bertanggungjawab. Dan ini memang harus segera dibenahi, tanpa pandang bulu.

"Ya itulah Indonesia karena rezimnya rezim izin. Izin menjadi komoditi paling laris di republik ini. Paradigma ini harus diubah dulu kalau mau efektif. Izin sama dengan korupsi," kata Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (19/6). (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Pelemahan KPK, APBN Dijarah

Pelemahan KPK, APBN Dijarah

Berbagai pihak menolak Revisi Undang-udang (RUU) KPK. Hal itu dianggap melemahkan kinerja KPK, sehingga menyuburkan praktik korupsi.


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Kerusuhan hingga menyebabkan 30 orang meninggal, sekitar 70 orang terluka, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta dirusak


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investor asing di pasar domestik. Namun pada kenyataannya nihil.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!