Ekonomi
Share this on:

Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya

  • Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya
  • Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya

Foto: jawa pos

**JAKARTA ** - Pernyataan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang menyebutkan ketahanan pangan masih kurang baik karena 94 persen dikuasai kartel, pengamat pertanian, Dwi Andreas angkat suara. Dia menilai, jika hal itu dijadikan kebijakan bisa berbahaya bagi sektor pangan di Indonesia.

Dwi menerangkan yang dimaksud kartel adalah beberapa perusahaan besar oligopoli yang menguasai pasar dan sepakat untuk menetapkan harga maupun produksi. Menurut dia yang dimaksud Sandiaga adalah beras. Pemerintah memberikan jatah untuk bulog antara 7-10 juta ton beras, saat ini di gudang tersimpan 2,1 juta ton beras. Sementara produksi nasional mencapai 32 juta ton.

"Lalu kita bicara beras, itu apa dan siapa. Sebagai produsen oligopoli, produsennya kan petani. Apakah petani itu kartel? Oke kalau dibilang kartel pedagang dan penggilingan beras yang total jumlahnya 182 ribu. Bagaimana itu bisa disebut kartel. Itu peryataan politis saja," ujar Dwi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (26/5).

"Pernyataan politis itu sudah sering dikemukkan okeh para politikus. Sesungguhnya (pernyataan tersebut) kalau diturunkan menjadi kebijakan malah semakin berat," tambah Dwi.

Dia menjelaskkan pada tahun 2014 hingga 2016 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) sebesar 10,4 persen. Artinya angka itu di Indonesia pangsa pasar sudah cukup baik.

"Nah yang terjadi kan harga beras melonjak. Itu disebabkan karena data (produksi yang dikeluarkan Kementan) yang ngawur saja. Kemudian muncul tuduhan seperti itu tadi (kartel). Padahal memang produknya yang memang bermasalah," ujar Dwi.

Lanjut Dwi, selanjutnya pada tahun 2017 terjadi penggerebekan beras, lalu dibentuk Satgas Pangan, kemudian pedagang beras diinvestasi. Tetapi apa yang terjadi MPP tidak turun, sebaliknya malah melonjak 2,5 kali lipat dari 10,4 persen di tahun 2014-2016 menjadi 2,61 persen di tahun 2017.

"Meningkat 2,5 kali lipat. Pasar beras jadi kacau. Ketika beras jadi kacau yang untung gede-gede (persusahaan besar), yang kecil mati semua. Jadi bagi saya para politikus berhati-hati mengeluarkan pernyataan karena bisa menjadi kebijakan," ujar Dwi.

Sementara ekonom Indef, Nailul Huda sependapat yang dikatakan Sandi. Sebab di sektor pangan sampai saat ini masih terjadi kartel karena didominasi oleh perusahaan yang sama.

"Keadaan pangan Indonesia memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Sandi. Masih banyak pemain yang berburu rente ekonomi baik dari dalam negeri maupun rente impor. Terutama rente impor masih sangat didominasi oleh pemain yang itu-itu saja dan dekat dengan kekuasaan biasanya," kata Huda kepada FIN.

Di dalam negeri, kata dia, juga dikuasai para pedagang besar di dua pasar, yakni pasar konsumen dan produsen. "Para pedagang besar inilah yang mengendalikan harga," ucap Huda.

Sebelumnya Sandiaga Uno menyebutkan ketahanan pangan Indonesia masih kurang baik dan banyak dikuasai kartel. Kondisi itu menurut dia berbahaya jika tidak diatasi.

"Tiap pemerintah harus punya ketahanan pangan yang kuat. Indonesia ini saya rasa kurang baik. Di Indonesia sendiri hanya 6 persen yang dikuasai oleh Bulog, 94 persen dikuasai kartel. Mafia impor, pangan pegang kendali," kata Sandiaga di Jakarta, Sabtu (25/5).

Selain itu, juga angka impor pangan yang sangat tinggi. Hal itu akan menambah beban masyarakat. "Kita paling banyak megang rekor-rekor, sayangnya rekor-rekor buruk. Rekor impor tinggi dibanding produksinya, kita impor beras, gula, jagung, sampai garam yang sangat besar. Oleh karena itu ini beban oleh masyarakat," ucap dia.

Padahal, kata Sandi, Indonesia memiliki sejumah produk unggul yang tidak kalah dengan negara lain. Dan itu seharusnya dimanfaatkan pemerintah bukan dengan melakukan impor.

"Kita stop impor untuk hal-hal yang bisa kita produksi sendiri. Kita tingkatkan minat milenial untuk bertani, berikan alat teknologi terkini, industrialisasi untuk jamin produksi pangan ke depan. Indonesia bisa swasembada pangan," kata Sandiaga. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Tuntutan Tim Hukum Prabowo-Sandi yang menginginkan pemilihan presiden (pilpres) ulang mendapat penolakan dari para pelaku usaha.


Harga Bahan Pangan Masih Mahal

Harga Bahan Pangan Masih Mahal


Bisnis Ritel Untung Besar saat Lebaran

Bisnis Ritel Untung Besar saat Lebaran

Sejumlah sektor bsinis ritel modern mendapatkan kecipretan dari berkah bulan Ramadan dan Lebaran.


Usai Lebaran Harga Beras Potensi Naik

Usai Lebaran Harga Beras Potensi Naik

Sejumlah komoditas pangan relatif stabil saat Ramadan dan Lebaran 2019. Hanya cabai dan bawang merah yang mengalami lonjakan hingga Lebaran.


Tak Ada Lonjakan Harga Pangan, Beras, Gula, Minyak Aman

Tak Ada Lonjakan Harga Pangan, Beras, Gula, Minyak Aman

Harga kebutuhan pokok di masa Ramadan relatif terkendali. Meski ada yang di atas harga eceran tertinggi (HET), tidak ada lonjakan harga signifikan.


Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun

Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun

Unjuk rasa 22 Mei yang berujung rusuh memukul sektor perekonomian di Jakarta. Total kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 triliun.


Dituding Kartel, Luas Lahan Bawang Putih Akan Diaudit

Dituding Kartel, Luas Lahan Bawang Putih Akan Diaudit

Melambungnya harga bawang putih sejak awal 2019 hingga Rp100 ribu per kilogram memunculkan dugaan kartel. .


Pekerja Industri Diproyeksi Naik 8 Persen

Pekerja Industri Diproyeksi Naik 8 Persen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memprediksi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri akan naik 8 persen sampai 2035 mendatang.


Ditolak MA, Yamaha-Honda Terbukti Kartel Skutik 110-125 CC

Ditolak MA, Yamaha-Honda Terbukti Kartel Skutik 110-125 CC

PT Yamaha Indonesia Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan praktik kartel.


Tak Perlu Impor Beras Lagi

Tak Perlu Impor Beras Lagi

Perum Bulog mendukung penuh program swasembada pangan pemerintah. Karenanya, Bulog bakal memaksimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!