Ekonomi
Share this on:

Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Penerima Upah Diteken

  • Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Penerima Upah Diteken
  • Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Penerima Upah Diteken

SLAWI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Tegal dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No 40 Tahun 2004, Selasa (3/7), bersinergi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal melakukan kesepakatan bersama tentang persyaratan kepesertaan jaminan sosial bagi penerima upah.

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Tegal Edy Siswoyo dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal Cep Nandi Yunandar SAP. Penandatanganan juga disaksikan Asisten II Pemerintah Kabupaten Tegal Muhammad Nur Ma’mun.

Menurut Edy, kesepakatan bersama ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap regulasi pemerintah dan kerjasama yang baik antara Pemkab Tegal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apakagi, tambah Edy, kerja sama ini sudah terjalin sejak ditandatanganinya MoU dengan Bupati Tegal 2016 lalu.

“Karena program jaminan sosial nasional sudah diatur dalam undang-undang, kami siap untuk mengimplementasikannya di instansi kami dan kami akan support penuh,” kata Edy Siswoyo.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal Cep Nandi Yunandar menegaskan yang paling penting kesepakatan bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan implementasi di lapangan. Sehingga seluruh pelaku usaha dapat mematuhi peraturan perizinan yang ada.

“Ke depannya dapat direalisasikan pendaftaran yang terintegrasi dalam sistem online,” pinta Cep Nandi Yunandar.

Dalam waktu dekat, papar Cep, akan dilakukan pertemuan teknis tindak lanjut implementasi kesepakatan bersama kepada Petugas DPMPTSP. Sehingga nantinya, seluruh pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan yang mengurus izin prinsip, wajib mendaftarkan pekerjanya maupun proyeknya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. (adv/far/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Garuda Bayar Obligasi Rp2 Triliun
Garuda Bayar Obligasi Rp2 Triliun

Berita Sejenis

Tarif Ojol Naik Bikin Ekonomi Terkontraksi

Tarif Ojol Naik Bikin Ekonomi Terkontraksi

Kenaikan tarif ojek online (ojol) bakal menimbulkan banyak dampak negatif bagi demand pasar dan perekonomian secara luas.


Agresif Gaet Konsumen Muda

Agresif Gaet Konsumen Muda

Meningkatnya permintaan mobil low cost green car (LCGC) di segmen milenial menjadi peluang bagi tumbuhnya sektor otomotif.


“Doxou Version” Aerox 155 VVA S dan MX King 150 Resmi Diluncurkan

“Doxou Version” Aerox 155 VVA S dan MX King 150 Resmi Diluncurkan

Yamaha tak henti-hentinya berinovasi dalam melahirkan produk yang menarik bagi konsumen.


Pajak E-Commerce Masih Moderat

Pajak E-Commerce Masih Moderat

Keluarnya PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diharapkan memberikan kepastian bagi pela


Anggaran FLPP Naik Jadi Rp7,1 Triliun

Anggaran FLPP Naik Jadi Rp7,1 Triliun

ahun depan pemerintah meningkatkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).


Peluang Genjot Sektor Perdagangan

Peluang Genjot Sektor Perdagangan

Kesepakatan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) memberikan peluang bagi pelaku usaha Indonesia.


Pemerintah Alokasijan KUR Khusus untuk Peternak

Pemerintah Alokasijan KUR Khusus untuk Peternak

Akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kian mudah dan beragam. Pemerintah meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus peternakan.


Maksimalkan Produk Unggulan untuk Pemerataan Ekonomi

Maksimalkan Produk Unggulan untuk Pemerataan Ekonomi

Pemerintah berharap perhutanan sosial dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan lahan kawasan hutan negara itu bisa lebih produktif.


Katrol Rupiah, CPO Perlu Insentif Ekspor

Katrol Rupiah, CPO Perlu Insentif Ekspor

Pemerintah dinilai perlu memberikan stimulus lebih bagi ekspor minyak sawit mentah (CPO).


Tak Naik, Tarif Listrik RI Kompetitif di ASEAN

Tak Naik, Tarif Listrik RI Kompetitif di ASEAN

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Kementerian ESDM memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi hingga 2019.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!