Ekonomi
Share this on:

Pertamina Akui Ada Kelebihan Harga Jual Premium

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberi penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengenai kelebihan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, kelebihan harga jual tersebut disebabkan penetapan formula harga BBM baru oleh pemerintah pada awal 2019.

Yang dimaksud formula harga BBM, yakni merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/10/MEM/2019, tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Aturan ini ditetapkan pada 2 April 2019.

"Ini terjadi karena formula baru yang tetapkan pemerintah pada awal tahun," kata Fajriyah, di Jakarta, kemarin (19/9).

Atas dasar acuan formula baru itu, maka harga Premium pada bulan tertentu lebih rendah dibanding yang dijual Pertamina.

"Sehingga ada bulan-bulan tertentu yang nilai formulanya lebih kecil dari harga jual eceran," tuturnya.

Adapun formula baru tersebut sebagai berikut, formula harga dasar untuk jenis BBM khusus penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 ditetapkan dengan formula 96,46 persen HIP Bensin RON minimum 88 + Rp821,00 per liter.

Sebelumnya BPK menemukan perusahaan pelat merah itu telah menjual Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) jenis Premium di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Penjualan BBM Premium itu di wilayah Jamali.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, Pertamina memperoleh kelebihan penerimaan sebesar Rp234,82 miliar atas penjualan Premium di wilayah Jamali.

Kelebihan penerimaan tersebut karena adanya harga jual yang di atas yang ditetapkan pemerintah.

Akibat dari kelebihan harga jual, maka konsumen di wilayah Jamali membeli JBKP Premium lebih tinggi Rp100 per liter dari harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah.

Atas temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direksi Pertamina agar menyetorkan kelebihan penerimaan atas penjualan JBKP Premium di wilayah Jamali sebesar Rp234,82 miliar ke kas negara.

Selain temuan atas penjualan Premium, dalam IHPS I Tahun 2019 juga menemukan kekurangan penerimaan Pertamina atas penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) minyak tanah tahun 2018 sebesar Rp243,67 miliar tidak termasuk PPN atau sebesar Rp268,04 miliar termasuk PPN.

Atas temuan tersebut, BPK meminta direksi Pertamina agar berkoordinasi dengan menteri keuangan, menteri ESDM dan menteri BUMN, terkait kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan dalam kegiatan penyaluran JBT Minyak Tanah tahun 2018 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. (din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Suku Bunga Acuan Turun Jadi 5,25 Persen
Suku Bunga Acuan Turun Jadi 5,25 Persen

Berita Berikutnya

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur
Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Berita Sejenis

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Inflasi Lebih Rendah dari Bulan Lalu, Kenapa?

Inflasi Lebih Rendah dari Bulan Lalu, Kenapa?

Bank Indonesia (BI) mengumumkan hasil survei pemantauan harga (SPH) di sejumlah wilayah, tercatat inflasi minggu kedua Oktober 2019 sebesar 0,04 persen.


Deflasi September 2019 0,27 Persen, Faktor Harga Komoditas Turun

Deflasi September 2019 0,27 Persen, Faktor Harga Komoditas Turun

Anggapan September 2019 mengalami deflasi 0,27 persen disebabkan penurunan daya beli adalah tidak tepat.


Terancam PHK, Buruh Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Terancam PHK, Buruh Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen, tidak pernah reda dari sorotan berbagai pihak.


Kenaikan Cukai Rokok, 254 Pabrik Rokok Terancam Gulung Tikar

Kenaikan Cukai Rokok, 254 Pabrik Rokok Terancam Gulung Tikar

Pengusaha rokok mengeluhkan kenaikan cukai rokok yang terlalu tinggi sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) 35 persen.


Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Alasan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, dan bisa menambah penerimaan negara dianggap ada niatan yang tidak baik.


Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan cukai rokok 23 persen dan harga jual eceran dengan rata-rata 35 persen pada tahun depan, berpotensi menyumbang laju inflasi.


Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Sejak tiga bulan lalu sampai saat ini harga cabai masih tetap tinggi. Bahkan saat ini tembus mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg).


Cabai Sumbang Inflasi Agustus 2019

Cabai Sumbang Inflasi Agustus 2019

Masih tingginya harga cabai mendorong inflasi di bulan Agustus 2019 sebesar 0,20 persen secara bulanan. Sedangkan secara tahunan 3,52 persen.


Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Musim kemarau sudah mulai berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga cabai akan berangsur-angsur stabil.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!