Ekonomi
Share this on:

Pinjaman untuk Besarkan BUMN

  • Pinjaman untuk Besarkan BUMN
  • Pinjaman untuk Besarkan BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kesal utang usaha berpanji merah putih mencapai ribuan triliun. Sudah menjadi rahasia umum, utang BUMN menjadi sorotan dari waktu ke waktu. Puncaknya, saat rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu.

Kala persoalan itu disodorkan ke hadapan Rini, orang nomor satu BUMN tersebut langsung menghentikan langkahnya. Saat itu, Rini tengah menghadiri acara pelepasan duta bangsa ke Proyek Aljazair, Taiwan, dan Nigeria di Kantor WIKA, Jakarta, Minggu (9/12).

”Sebentar-sebentar, saya sudah paling kesal nih kalau orang sudah permasalahan mengenai utang BUMN. Selama itu produktif, selama utang kita tarik untuk membesarkan perusahaan, untuk pembangunan, kalkulasinya benar, return of investmentnya benar, enggak masalah soal utang,” tepi Rini dengan suara tegas.

Rini melanjutkan kalau BUMN tidak berutang, perusahaan tidak bisa mengembangkan usaha. Sebetulnya, Rini mengaku prihatin mendengar kabar miring mengenai utang BUMN terjadi belakangan. ”Terus terang saya ngenes dengernya. BUMN banyak utang. Loh apa masalahnya kita punya utang? Selama kita melakukannya dengan baik berutang dengan benar, bertanggung jawab dan betul-betul digunakan untuk hal produktif itu yang saya jaga,” urainya.

Rini menegaskan kalau utang tidak dilakukan maka perusahaan tidak bisa mengembangkan usaha. Perusahaan besar di dunia tidak bisa menjadi besar kalau tidak berutang. ”Perusahaan mana pun tidak akan bisa membesar tanpa berutang. Tidak mungkin. Yang berkembang pasti ada utang yang penting berutanglah dengan rasio yang benar,” imbuhnya.

Dia juga menekankan soal utang kepada BUMN-BUMN kalau utang harus dihitung dengan benar. Dengan mengedepankan margin dan juga gaji karyawan. ”Makanya (utang) tersebut yang dihitung benar. Marginnya baik. Dan jangan lupa karyawan-karyawan harus mendapatkan pendapatan baik. Karena mereka jauh dari keluarga,” harapnya.

Rini menjelaskan selama ini, pihaknya menggunakan utang dengan benar dan untuk hal-hal produktif. Di mana, mengedepankan debt of ratio, dan return of investment yang dikalkulasi dengan baik.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Klik Ro menuturkan utang BUMN mencapai Rp5.271 triliun pada kuartal tiga 2018 bukan utang riil. Misalnya, utang sektor keuangan tercatat jumlah Rp3.311 triliun. Itu terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp2.488 triliun, cadangan premi dan asuransi Rp335 triliun, dan utang lain-lain senilai Rp529 triliun.

”Jadi, DPK apakah utang secara akunting betul (memang utang). Tetapi itu simpanan di mana dari Rp3.311 triliun tidak membayarkan kembali kecuali anda tarik bukan konsep lending borrowing antara debitur dan kreditur. Not really utang Rp2.488 Triliun ditambah cadangan premi,” jelas Aloy.

Selanjutnya, ia menerangkan utang dari 143 BUMN yang benar-benar utang berbunga adalah liabilitas senilai Rp5.271 triliun dikurangi DPK Rp2.488 triliun dikurangi cadangan Rp220 triliun dikurangi utang usaha Rp79 triliun. Hasilnya adalah Rp2.524 triliun. (dai/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

Mengangkat tema “Design dan Packaging Untuk Usaha Manisan” PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggelar pelatihan


Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Alasan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, dan bisa menambah penerimaan negara dianggap ada niatan yang tidak baik.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia.


Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan.


Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM

Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM

Masyarakat kian meminati jasa Fintech untuk pembiayaan. Terutama bagi pelaku UMKM.


Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Pemerintah dan DPR resmi mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA) mulai Januari 2020.


Harpelnas, Manajemen Astra Motor Jateng Layani Langsung Konsumen

Harpelnas, Manajemen Astra Motor Jateng Layani Langsung Konsumen

Astra Motor Jateng selaku main dealer sepeda motor Honda memberi layanan spesial untuk konsumen setia sepeda motor Honda dalam rangka Hari Pelanggan Nasional.


Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Untuk mencegah tunggakan peserta, BPJS Kesehatan akan mewajibkan pembayaran iuran dengan skema autodebet.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!