Ekonomi
Share this on:

Produksi Seret, Revisi UU Mendesak

  • Produksi Seret, Revisi UU Mendesak
  • Produksi Seret, Revisi UU Mendesak

BATU - Produksi minyak dan gas bumi (migas) menunjukkan tren menurun. Padahal, tingkat konsumsi semakin meningkat. Spesialis Pratama Dukungan Bisnis SKK Migas Yanin Kholison memaparkan, produksi minyak Indonesia kini tidak sampai 800 ribu barrel oil per day (BOPD). Di sisi lain, konsumsinya 1,7 juta BOPD. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus impor minyak 1 juta BOPD.

Menurut Yanin, banyak permasalahan yang dihadapi industri hulu migas tanah air. Mulai fasilitas operasi produksi yang menua, proses penemuan migas yang semakin lama, sampai penemuan eksplorasi yang semakin mengecil. ’’Indonesia telah mengalami siklus yang panjang di mana sejak 1966 kita tidak lagi menemukan sumber cadangan migas yang besar. Sementara itu, 90 persen yang ada di Indonesia adalah sumur tua yang kalau disedot kebanyakan isinya air,” terangnya di Batu kemarin (9/8).

Begitu halnya dengan jumlah wilayah kerja (WK) pertambangan di Indonesia yang terus menurun. Jika dahulu jumlah WK migas di seluruh Indonesia bisa mencapai 335, sekarang tercatat tinggal 264. Dengan perincian, 87 WK eksploitasi dan 177 WK eksplorasi.

Menurut Yanin, ada beberapa strategi yang dapat menahan laju penurunan produksi. Untuk penambahan produksi jangka pendek, strategi yang bisa dilakukan adalah pengeboran, pemeliharaan fasilitas produksi, percepatan proyek, dan reaktivasi sumur-sumur tua. ’’Bisa juga melalui percepatan realisasi POD dan enhanced oil recovery (EOR) serta meningkatkan investasi,” lanjutnya.

Banyak dampak positif dari investasi di sektor migas. Dia mencontohkan, investasi migas Rp 1 miliar bisa memberikan output ekonomi Rp 1,6 miliar serta penambahan GDP Rp 700 juta.

Pengamat migas M. Kholid Syeirazi mengungkapkan, upaya lain yang dapat ditempuh untuk menaikkan produksi minyak adalah merombak tata kelola industri migas agar lebih simpel. Yaitu, dengan menyelesaikan revisi UU No 22/2001 tentang Migas. Dia mengatakan, dalam UU Migas tersebut, sistem tata kelolanya sangat birokratis. Terlalu banyak prosedur perizinan yang harus dilalui investor.

’’Hal itu membuat investor tidak tertarik berinvestasi di Indonesia. Padahal, negara butuh investor migas untuk membantu meningkatkan produksi,” tuturnya. Namun sayang, UU Migas tersebut sampai saat ini belum diputus DPR. ’’Padahal, revisi tersebut sudah sampai di DPR lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi belum juga selesai,” imbuhnya.

Pihaknya menyarankan pemerintah berkirim surat ke Mahkamah Agung (MA) untuk mengambil alih biar revisi UU Migas cepat selesai. Sebab, industri migas menyangkut hajat hidup orang banyak. ’’Tujuan pengambilalihan tersebut adalah pemerintah bisa segera merombak tata kelola industri migas. Keadaan sekarang sudah darurat, produksi kian menyusut,” paparnya. (car/c17/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Transaksi Saham Kian Cepat
Transaksi Saham Kian Cepat

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pertamina EP Kembangkan Migas Area Bunyu Central

Pertamina EP Kembangkan Migas Area Bunyu Central

PT Pertamina EP Asset V terus mendorong produksi migas di wilayah kerjanya.


Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis

Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis

Revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diinisiasi oleh DPR RI mendapat kritik dari anggotanya.


LIPI Usul Dana Abadi Perfilman

LIPI Usul Dana Abadi Perfilman

Pertumbuhan produksi film Indonesia menunjukkan tren positif. Tidak hanya didominasi oleh rumah produksi besar, tetapi juga yang berskala kecil.


Maksimalkan Energi Baru Terbarukan

Maksimalkan Energi Baru Terbarukan

Indonesia harus meningkatkan produksi energi baru dan terbarukan. Yaitu memanfaatkan cadangan dalam negeri untuk mengurangi impor minyak dan gas.


Revisi DNI Pacu Transaksi Finansial

Revisi DNI Pacu Transaksi Finansial

Penyelesaian aturan baru terkait dengan daftar negatif investasi (DNI) terus dikebut.


Moratorium Sawit Tak Pengaruhi Produksi

Moratorium Sawit Tak Pengaruhi Produksi

Moratorium kelapa sawit yang diterapkan pemerintah melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2018 diyakini tidak menyebabkan produksi sawit menurun.


Ekspor Kendaraan Terus Melaju

Ekspor Kendaraan Terus Melaju

Indonesia kini menjadi basis produksi otomotif global. Kali ini giliran PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) yang mengekspor produknya ke mancanegara.


Tekan HPP Gula

Tekan HPP Gula

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III sedang merumuskan strategi khusus untuk menekan harga pokok produksi (HPP) gula.


Pemerintah Harus Perbaiki Data Produksi Beras

Pemerintah Harus Perbaiki Data Produksi Beras

Kegaduhan soal impor beras diyakini tidak terlepas dari kurang validnya data jumlah produksi.


Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Susut

Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Susut

Kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok membawa dampak yang beragam bagi industri.



Berita Hari Ini

IKLAN ARIP

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!