Ekonomi
Share this on:

Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

  • Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah
  • Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

JAKARTA - Sejak tiga tahun lalu pemerintah melemparkan wacana akan melakukan barter hasil perkebunan dengan pesawat sukhoi dari Rusia. Sudah sejauhmana kesiapan Indonesia atas rencana tersebut?

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu perintah dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Sebab, pengadaan pesawat sukhoi merupakan program Kemenhan.

"Kita menunggu dari Kemenhan, kapan dilaksanakannya," ujar Oke di Jakarta, Rabu (12/6).

Sambil menunggu proses dari Kemehhan, Kemendag tengah menyiapkan mekanisme barter, yakni komoditi dari Indonesia yang akan ditawarkan ke Rusia.

"Jadi dibuat walking group dibuat komoditi apa saja yang dibutuhkan Rusia. Jadi akan dibentuk grup pihak Rusia dengan kita karena kan mekanisme imbal beli harus disusun," tutur Oke.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai rencana pembelian sukhoi Rusia dengan cara barter adalah sangat bagus karena bisa membeli barang berteknologi tinggi melalui hasil bumi.

Hanya saja, Huda mengingatkan pemerintah pembelian pesawat Sukhoi harus benar-benar dibutuhkan dan juga memperhatikan jenisnya.

"Kalau tidak sesuai buat apa juga kan," kata Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (12/6).

Selain itu, kata Huda, pemerintah juga harus dapat memenuhi permintaan negara Rusia, hal ini agar tidak menjelekkan nama baik Indonesia di mata dunia.

"Ketersediaan barang hasil buminya apabila Rusia sudah oke harus bisa penuhi. Sebab kalau tidak bisa dipenuhi ya bakal malu-maluin jadinya," pungkas Huda.

Seperti diketahui, Kemenhan berencana melakukan barter hasil perkebunan dengan 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35. Kontrak perdagangan ini senilai 1,14 miliar dolar AS atau setara Rp15,16 triliun.

Adapun komoditas perkebunan yang ditawarkan Indonesia yakni karet, minyak sawit atau CPO, kopi, kakao, tekstil, teh, dan rempah-rempah. Namun tidak komoditas perkebunan dalam bentuk mentah.

Selain hasil perkebunan, komoditas ekspor lain yang ditawarkan ke Rusia antara lain ikan olahan, resin, kertas, mesin, alas kaki, produk industri pertahanan, sampai furniture.

Terkait barter ini, telah diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang.

Dalam regulasi itu, setiap pembelian alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) harus memenuhi minimal 85 persen kandungan lokal (ofset).

Sementara dalam pembelian Sukhoi Su-35, Rusia memberikan ofset 35 persen dari kewajiban 85 persen, sehingga pembelian pesawat tempur tersebut harus dibarengi dengan kewajiban Rusia membeli atau imbal beli sebanyak 50 persen dari nilai kontrak sebesar 1,14 miliar dolar AS. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp530,8 triliun.


Realisasi Pencairan DAU Belum Optimal

Realisasi Pencairan DAU Belum Optimal

Realisasi pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan untuk dana kelurahan masih belum optimal hingga Mei 2019.


Maskapai Patuh Turunkan Tarif Pesawat

Maskapai Patuh Turunkan Tarif Pesawat

Sehari pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pesawat untuk maskapai berbiaya murah (Low Cost Carrier/LCC).


Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah

Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah

Rencana pemerintah bakal mengundang maskapai asing untuk menyelesaikan masalah harga tiket pesawat mahal dipandang tidak tepat.


Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok

Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok

Polemik tiket mahal telah terjadi pada akhir 2018 lalu.


Boeing 737 Max Kembali Beroperasi Awal Juli

Boeing 737 Max Kembali Beroperasi Awal Juli

Pesawat Boeing 737 Max dapat kembali beroperasi pada awal Juli atau Agustus, setelah dilarang terbang sejak Maret lalu.


YLKI Ragu Maskapai Turunkan Tarif Pesawat 12-16 Persen

YLKI Ragu Maskapai Turunkan Tarif Pesawat 12-16 Persen

Setelah mendapat tekanan dan protes dari berbagai pihak, akhirnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menurunkan tarif batas atas (TBA) pesawat 12-16 persen.


Mulai Besok, Tiket Pesawat Turun Harga

Mulai Besok, Tiket Pesawat Turun Harga

Setelah terus mendapatkan desakan dan kritik terhadap harga tiket yang relatif mahal, akhirnya pemerintah melunak.


Tarif Pesawat Mahal Gerus Pendapatan Daerah

Tarif Pesawat Mahal Gerus Pendapatan Daerah

Masih mahalnya harga tiket pesawat domestik menyebabkan merosotnya pendapatan daerah.


Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pengembangan kendaraan listrik masih terganjal fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!