Ekonomi
Share this on:

Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

  • Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok
  • Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih membahas soal regulasi validasi IMEI. Pembahasan regulasi International Mobile Equipment Identification (IMEI) telah masuk pada pungutan pajak.

Namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani belum bisa menjelaskan lebih detil mengenai pungutan pajak terhadap IMEI ponsel. Sebab tim Kemenkeu masih melakukan penelitian tentang hal itu.

"Saya terus terang tadi cek ke Dirjen Pajak. Karena untuk pertama kali kita concern kalau ada barang ilegal yang masuk dan selama ini yang melakukan tugasnya adalah bea dan cukai," katanya di Jakarta, kemarin (20/8).

Dalam beberapa hari ke depan, kata Sri, akan duduk bersama dengan Kemenkominfo membahas soal pajak IMEI ponsel.

"Nanti kami akan duduk bersama para eselon I-nya Pak Rudiantara (Menteri Kominfo) untuk melihat aspek apa sih sebetulnya yang dibutuhkan dari kami di Kemenkeu," ujar dia.

Kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo Ismail menambahkan, saat ini memang masih dilakukan pembahasan mengenai pajak untuk menyempurnakan regulasi IMEI ponsel.

"Iya masih butuh koordinasi antara Pak Menteri Rudiantara dan Bu Menteri Sri Mulyani, terkait pengenaan pajak pada IMEI ponsel nanti," ucap dia.

Terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, kebijakan regulasi IMEI ponsel kemunduran untuk teknologi di Indonesia.

"Sangat aneh, karena akan memundurkan transfer teknologi yang sangat cepat saat ini," kata Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (20/8).

Dia mencontohkan, bila masyarakat Indonesia membeli handphone dari luar negeri namun tidak bisa digunakan di dalam negeri. Selain itu, turis yang menggunakan ponsel dari asalnya juga kesulitan melakukan komunikasi karena terkenda regulasi IMEI ini.

"Jadi sangat kurang tepat untuk memberlakukan regulasi IMEI ponsel ini," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan melakukan validasi IMEI melalui Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional (SIBINA), yang saat ini sedang disiapkan. Sistem ini menampung lima jenis data IMEI dari berbagai sumber.

Lima jenis data ini di antaranya TPP Impor dan TPP Produksi, yang merupakan data IMEI milik Kemenperin, yang masing-masing disampaikan oleh importir resmi dan produsen yang memproduksi ponselnya di Indonesia.

Kemudian data ketiga, yakni data dump operator seluler, adalah data IMEI milik para operator dari ponsel yang pernah atau masih menggunakan kartu sim. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Dongkrak Ekspor Temukan Kendala
Dongkrak Ekspor Temukan Kendala

Berita Sejenis

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Masih Suram

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Masih Suram

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyiapkan lima jurus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan.


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli.


Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Pemerintah Indonesia berupaya keras menggeliatkan investasi asing (Foreign Diret Investment/FDI) di dalam negeri.


Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Sejak tiga bulan lalu sampai saat ini harga cabai masih tetap tinggi. Bahkan saat ini tembus mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg).


Cabai Sumbang Inflasi Agustus 2019

Cabai Sumbang Inflasi Agustus 2019

Masih tingginya harga cabai mendorong inflasi di bulan Agustus 2019 sebesar 0,20 persen secara bulanan. Sedangkan secara tahunan 3,52 persen.


Impor Naik 34,96 Persen di Juli 2019

Impor Naik 34,96 Persen di Juli 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor sepanjang bulan Juli masih tinggi, yakni 34,96 persen menjadi 15,51 miliar dolar


Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Bank Indonesia (BI) menyebutkan investasi di kuartal II tahun ini bergerak tipis 5,01 persen atau lebih rendah


Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Kebijakan ponsel black market atau ilegal akan diteken pada 17 Agustus 2019.


BPJS Kesehatan Masih Tekor, Bagaimana Solusinya?

BPJS Kesehatan Masih Tekor, Bagaimana Solusinya?

Sejak lima tahun lalu sampai saat ini penyakit BPJS Kesehatan tak kunjung disembuhkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!