Ekonomi
Share this on:

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

  • Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha
  • Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

JAKARTA - Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan. Kalangan pengusaha mendukung langkah pemerintah itu yang memiliki semangat mendorong investasi industri padat karya atau tenaga manusia yang andal.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Herman Juwono mengatakan, regulasi super deduction tax selaras dengan komitmen pemerintah untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Lewat insentif ini, kata dia, pelaku usaha tidak terbebani lagi dengan biaya penyelenggaraan pelatihan atau magang, serta biaya penelitian yang selama ini memakan biaya besar.

Dia juga meminta, agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan harapan, maka pemerintah harus mengawasi dan mengevaluasi pemberian insentif perpajakan ini.

"Tentunya harus ada evaluasi, apakah sesuai target, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan riset," ujar dia di Jakarta, (13/9).

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja menambahkan dengan terbitnya regulasi pro pengusaha ini bakal mendorong pengembangan industri manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi.

"Industri manufaktur harus membutuhkan tenaga kerja yang mumpuni dan penelitian yang intense dan costly (mahal)," kata Shinta.

Dia meyakini, dengan adanya pengurangan PPh super sebesar 300 persen, maka akan banyak perusahaan yang melakukan investasi terhadap sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhannya dan kegiatan RD (penelitian, pengembangan atau litbang).

"Karena biaya litbang itu sangat besar, bisa 10 persen-30 persen anggaran perusahaan. Dengan melakukan litbang di sini mereka (pengusaha) bisa langsung menyesuaikannya dengan kondisi pasar, lingkungan, suplai bahan baku, dan sebagainya," tutur Shinta.

Sementara, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, kebijakan ini selain akan membuka peluang investasi baru pada industri padat karya, juga akan mendorong kegiatan pelatihan dan riset yang akan berujung kepada perbaikan kualitas SDM dan juga peningkatan inovasi serta daya saing produk.

"Saya kira terobosan seperti ini yang kita butuhkan untuk memperbaiki iklim investasi dalam rangka membangun kembali sektor manufaktur kita. Tapi harus diingat bahwa terobosan ini perlu didampingi oleh terobosan-terobosan lainnya," kata Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (13/9).

Senada dengan Core, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan adanya regulasi ini akan mendorong SDM yang berkualitas dan bisa bersaing di mancanegara.

Menurut Bhima, selama ini pendanaan untuk riset dalam negeri masih sangat terbatas. Berbeda jauh dengan Cina yakni belanja risetnya sebesar 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dibandingkan Indonesia belum mencapai 1 persen terhadap PDB.

"Kebijakan ini sangat bagus karena kebutuhan untuk pendanaan riset di Indonesia ini masih sangat terbatas. Rasio belanja riset kita ini masih kurang dari satu persen untuk mengejar ketertingggalan seperti Cina itu udah dua persen terhadap PDB," kata Bhima kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (13/9).

Kebijakan insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Aturan baru tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 94 Tahun 2010.

Tujuan penerbitan aturan pajak itu guna mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri, dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan program pemerintah lima tahun ke depan di mana memfokuskan pada kualitas SDM.(din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

SMS, Ciri Fintech Ilegal
SMS, Ciri Fintech Ilegal

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Sinkronisasi 1,4 Miliar IMEI

Pemerintah Sinkronisasi 1,4 Miliar IMEI

Agar regulasi pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) berjalan dengan optimal tahun depan


Pangkas Regulasi Jadi PR Jokowi

Pangkas Regulasi Jadi PR Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin periode 2019-2024 harus membenahi pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk.


Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

Mengangkat tema “Design dan Packaging Untuk Usaha Manisan” PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggelar pelatihan


Daya Beli Lemah, Alasan Giant Rontok dan Bukalapak Goyang

Daya Beli Lemah, Alasan Giant Rontok dan Bukalapak Goyang

Tahun 2019, merupakan tahun terberat bagi para pelaku usaha di Tanah Air.


Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Pemerintah Indonesia berupaya keras menggeliatkan investasi asing (Foreign Diret Investment/FDI) di dalam negeri.


Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM

Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM

Masyarakat kian meminati jasa Fintech untuk pembiayaan. Terutama bagi pelaku UMKM.


Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih membahas soal regulasi validasi IMEI.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!