Ekonomi
Share this on:

Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis

  • Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis
  • Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis

JAKARTA - Revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diinisiasi oleh DPR RI mendapat kritik dari anggotanya. Revisi UU itu dinilai, tak hanya menabrak norma hukum secara yuridis, tetapi revisi beleid ini dipandang juga potensial mematikan gerak dinamis BUMN secara bisnis.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI, Ahmad HM Ali menilai dalam RUU tersebut indikasi masuknya agenda dan kepentingan politik subjektif (vested interest) juga terasa sangat kental. Sejatinya, kata Ali, Fraksi Nasdem dapat memahami nilai penting revisi UU BUMN untuk menyesuaikan kembali sejumlah hal strategis dalam kinerja, postur dan kinerja badan usaha pelat merah tersebut.

”Tetapi dalam perjalanannya Nasdem menilai bahwa DPR sudah terlalu jauh melenceng dari semangat awal RUU BUMN itu diajukan,” kata Ahmad, Selasa (11/12).

Dia membeberkan, sejumlah alasan dalam mengkritik Revisi UU BUMN tersebut. Pertama, kata Ali, DPR sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya lebih peka dan mengindahkan kritik publik atas kinerja parlemen. ”Tidak saja soal kuantitas regulasi, tetapi terutama kualitas regulasi yang dihasilkan,” katanya.

Pihaknya memandang sejumlah aturan yang diusulkan dalam RUU BUMN sudah terlalu jauh masuk pada domain eksekutif. Otomatis, kata dia, hal tersebut menabrak norma hukum yang berlaku sehingga potensial di tolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). ”Ujung-ujungnya, publik akan makin meragukan kredibiltas DPR sebagai inisiator RUU ini karena lagi-lagi menghasilkan UU yang tidak berkualitas,” kata dia.

Ahmad Ali mencontohkan tentang kewenangan DPR dalam ikut menentukan keputusan terkait aksi korporasi BUMN. Aksi korporasi seperti yang sejatinya merupakan kalkulasi bisnis rasional harus mendapat persetujuan DPR, dan setelahnya baru dapat dibuat menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

Padahal dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, DPR tak berwenang dalam hal pembentukan peraturan pemerintah. ”Kewenangan DPR yang terlampau besar dalam urusan BUMN ini membawa komplikasi yang ruwet, dimana perkara yang murni bisnis menjadi perkara politik,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, besarnya kewenangan DPR yang berdampak pada pergeseran urusan bisnis menjadi perkara politis ini otomatis akan menjerat langkah BUMN sendiri untuk bergerak lebih dinamis dalam kinerjanya sebagai korporasi. Ekspansi bisnis bahkan oleh anak-anak perusahaan BUMN sendiri, akan terinterupsi oleh perdebatan politis di DPR.

Selain itu, besarnya kewenangan DPR tersebut juga membawa komplikasi tersendiri kepada DPR. Karena pengertian BUMN dalam RUU tersebut adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara, baik melalui penyertaan langsung dan tak langsung, berasal dari APBN maupun non-APBN, maka perusahaan yang berstatus anak perusahaan BUMN akan beralih menjadi BUMN.

”Bisa dibayangkan, besarnya kewenangan DPR dalam kondisi peralihan status anak-anak perusahaan BUMN yang berubah menjadi BUMN yang jumlahnya ratusan itu,” ungkapnya.

Dia menambahkan DPR sedang buat jebakan untuk dirinya sendiri jika memiliki kewenangan untuk memilih dewan direksi dan komisaris untuk BUMN yang jumlahnya ratusan itu. ”Bisa-bisa DPR akan habis waktunya hanya untuk memilih dan menentukan direksi dan komisaris BUMN saja,” tambah Ali.

Lebih jauh Ali menuturkan, pergeseran urusan bisnis menjadi politik ini membuka peluang terjadinya aksi berburu rente (rent seeking), yang berdampak pada BUMN kembali menjadi sapi perah seperti di masa-masa sebelumnya. ”Jadi, atas dasar itu dan terutama menyelamatkan marwah DPR sendiri sebagai lembaga, Fraksi Nasdem dengan tegas menolak RUU BUMN,” pungkasnya. (aen/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Bulog Amankan Pasokan Pangan
Bulog Amankan Pasokan Pangan

Berita Sejenis

BUMN Superholding Langsung Bertanggung Jawab ke Presiden

BUMN Superholding Langsung Bertanggung Jawab ke Presiden

Perusahaan negara akan hilang jika pembentukan superholding BUMN terealisasi.


2018, Pendapatan Garuda Indonesia Naik

2018, Pendapatan Garuda Indonesia Naik

Dalam debat terakahir, Sabtu (13/4) malam, Prabowo Subianto sempat menyinggung kondisi BUMN yang sedang tidak sehat.


Prabowo-Sandi Minta BUMN Tak Dipolitisasi dan Jadi World Class Company

Prabowo-Sandi Minta BUMN Tak Dipolitisasi dan Jadi World Class Company

Dalam debat terakhir pemilihan presiden (Pilpres) 2019 ini, Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno menghadapi enam segmen.


Fintech Jangan Dihambat dengan Regulasi

Fintech Jangan Dihambat dengan Regulasi

Di Indonesia perusahaan teknologi alias fintech jadi bisnis seksi bernilai ratusan triliun rupiah karena menawarkan beberapa layanan.


Pembentukan Holding BUMN Masih Sisakan Polemik

Pembentukan Holding BUMN Masih Sisakan Polemik

Holding BUMN masih menjadi perdebatan dan pertentangan dari berbagai pihak terutama dari parlemen.


Livina Ramaikan Pasar LMPV

Livina Ramaikan Pasar LMPV

Setelah beberapa tahun terakhir tertinggal dalam kompetisi bisnis otomotif, awal 2019 Nissan Indonesia langsung tancap gas.


Divestasi Saham Freeport Segera Tuntas

Divestasi Saham Freeport Segera Tuntas

Masalah lingkungan yang membelit PT Freeport Indonesia (PT FI) dianggap tuntas.


Pelindo IV Jajaki Pembangunan Pelabuhan di PPU

Pelindo IV Jajaki Pembangunan Pelabuhan di PPU

PT Pelindo (Persero) IV Cabang Balikpapan menjajaki kerja sama bisnis di bidang pelayaran dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).


Sinergi BUMN Wujudkan TOD Tangerang

Sinergi BUMN Wujudkan TOD Tangerang

Sinergi badan usaha milik negara (BUMN) membangun hunian terintegrasi transportasi (TOD) di Stasiun Rawa Buntu, Jurangmangu, dan Cisauk, Tangerang, Banten.


Pinjaman untuk Besarkan BUMN

Pinjaman untuk Besarkan BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kesal utang usaha berpanji merah putih mencapai ribuan triliun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!