Ekonomi
Share this on:

Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis

  • Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis
  • Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis

JAKARTA - Revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diinisiasi oleh DPR RI mendapat kritik dari anggotanya. Revisi UU itu dinilai, tak hanya menabrak norma hukum secara yuridis, tetapi revisi beleid ini dipandang juga potensial mematikan gerak dinamis BUMN secara bisnis.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI, Ahmad HM Ali menilai dalam RUU tersebut indikasi masuknya agenda dan kepentingan politik subjektif (vested interest) juga terasa sangat kental. Sejatinya, kata Ali, Fraksi Nasdem dapat memahami nilai penting revisi UU BUMN untuk menyesuaikan kembali sejumlah hal strategis dalam kinerja, postur dan kinerja badan usaha pelat merah tersebut.

”Tetapi dalam perjalanannya Nasdem menilai bahwa DPR sudah terlalu jauh melenceng dari semangat awal RUU BUMN itu diajukan,” kata Ahmad, Selasa (11/12).

Dia membeberkan, sejumlah alasan dalam mengkritik Revisi UU BUMN tersebut. Pertama, kata Ali, DPR sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya lebih peka dan mengindahkan kritik publik atas kinerja parlemen. ”Tidak saja soal kuantitas regulasi, tetapi terutama kualitas regulasi yang dihasilkan,” katanya.

Pihaknya memandang sejumlah aturan yang diusulkan dalam RUU BUMN sudah terlalu jauh masuk pada domain eksekutif. Otomatis, kata dia, hal tersebut menabrak norma hukum yang berlaku sehingga potensial di tolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). ”Ujung-ujungnya, publik akan makin meragukan kredibiltas DPR sebagai inisiator RUU ini karena lagi-lagi menghasilkan UU yang tidak berkualitas,” kata dia.

Ahmad Ali mencontohkan tentang kewenangan DPR dalam ikut menentukan keputusan terkait aksi korporasi BUMN. Aksi korporasi seperti yang sejatinya merupakan kalkulasi bisnis rasional harus mendapat persetujuan DPR, dan setelahnya baru dapat dibuat menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

Padahal dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, DPR tak berwenang dalam hal pembentukan peraturan pemerintah. ”Kewenangan DPR yang terlampau besar dalam urusan BUMN ini membawa komplikasi yang ruwet, dimana perkara yang murni bisnis menjadi perkara politik,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, besarnya kewenangan DPR yang berdampak pada pergeseran urusan bisnis menjadi perkara politis ini otomatis akan menjerat langkah BUMN sendiri untuk bergerak lebih dinamis dalam kinerjanya sebagai korporasi. Ekspansi bisnis bahkan oleh anak-anak perusahaan BUMN sendiri, akan terinterupsi oleh perdebatan politis di DPR.

Selain itu, besarnya kewenangan DPR tersebut juga membawa komplikasi tersendiri kepada DPR. Karena pengertian BUMN dalam RUU tersebut adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara, baik melalui penyertaan langsung dan tak langsung, berasal dari APBN maupun non-APBN, maka perusahaan yang berstatus anak perusahaan BUMN akan beralih menjadi BUMN.

”Bisa dibayangkan, besarnya kewenangan DPR dalam kondisi peralihan status anak-anak perusahaan BUMN yang berubah menjadi BUMN yang jumlahnya ratusan itu,” ungkapnya.

Dia menambahkan DPR sedang buat jebakan untuk dirinya sendiri jika memiliki kewenangan untuk memilih dewan direksi dan komisaris untuk BUMN yang jumlahnya ratusan itu. ”Bisa-bisa DPR akan habis waktunya hanya untuk memilih dan menentukan direksi dan komisaris BUMN saja,” tambah Ali.

Lebih jauh Ali menuturkan, pergeseran urusan bisnis menjadi politik ini membuka peluang terjadinya aksi berburu rente (rent seeking), yang berdampak pada BUMN kembali menjadi sapi perah seperti di masa-masa sebelumnya. ”Jadi, atas dasar itu dan terutama menyelamatkan marwah DPR sendiri sebagai lembaga, Fraksi Nasdem dengan tegas menolak RUU BUMN,” pungkasnya. (aen/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Bulog Amankan Pasokan Pangan
Bulog Amankan Pasokan Pangan

Berita Sejenis

Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

Sejak awal tahun kemarin Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) sudah meminta kepada pejabat daerah agar mempermudah proses izin usaha.


Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

Desakan ojek online (ojol) dan driver taksi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) kepada Kemenkominfo.


Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Bank Indonesia (BI) meyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia untuk swasta dan BUMN tumbuh sebesar 1999,6 miliar dolar AS atau setara Rp2.834,2 triliun.


Bisnis Ritel Untung Besar saat Lebaran

Bisnis Ritel Untung Besar saat Lebaran

Sejumlah sektor bsinis ritel modern mendapatkan kecipretan dari berkah bulan Ramadan dan Lebaran.


Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis saat Lebaran Didiskon

Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis saat Lebaran Didiskon

Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan diskon tarif listrik untuk kalangan industri dan bisnis.


Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China berubah ke perang teknologi.


Tutup Hingga Sabtu, Pusat Binis Tanah Abang Rugi Rp200 Milair Sehari

Tutup Hingga Sabtu, Pusat Binis Tanah Abang Rugi Rp200 Milair Sehari

Pusat bisnis Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat tutup hingga, Sabtu (25/5), paska kerusuhan 22 Mei.


Kawasan Bisnis Tanah Abang Lumpuh, Sehari Rugi Rp60 Miliar

Kawasan Bisnis Tanah Abang Lumpuh, Sehari Rugi Rp60 Miliar

Rusuh aksi massa menolak hasil Pemilu 2019 di kawasan Jalan Thamrin hingga Tanah Abang, Rabu (22/5) dinihari berdampak lumpuhnya kegiatan ekonomi di sekitar lok


Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Bank Indonesia bekerjasama dengan Perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyediakan lebih dari 100 layanan gerak Uang Elektronik (UE) di sejumlah rest area


Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!