Ekonomi
Share this on:

RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

  • RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi
  • RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

JAKARTA - Pajak perusahaan-perusahaan over the top (OTT) seperti Google, Netflix, dan lain-lain bakal digarap serius. Perusahaan-perusahaan teknologi tersebut selama ini cukup susah ditarik pajak lantaran pemerintah sulit mendeteksi aktivitas ekonomi dan pendapatan yang diraup dari bisnisnya di Indonesia.

Sebelumnya, pada April lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada dispute mengenai bagaimana dan seperti apakah BUT itu. PMK yang dikeluarkan Kemenkeu tersebut sebenarnya telah memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia, baik itu berupa orang pribadi maupun badan usaha.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menyatakan, pajak untuk BUT tidak hanya dikenakan bagi badan usaha yang mendirikan kantor di Indonesia. Badan usaha lain yang menjalankan bisnis di Indonesia, meski tidak mempunyai kantor ataupun mendirikan perusahaan, juga tetap bisa dikenai pajak.

"Jadi, BUT sendiri tetap akan sama redefinisinya, tapi berapa kewajiban mereka membayar pajaknya tidak lagi diterapkan berdasar ada atau tidaknya BUT. Tetapi berdasar seberapa banyak mereka mendapatkan economics value di suatu negara," papar Ani setelah menerima laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemarin (13/6).

Negara-negara OECD yang hadir dalam pertemuan G20 di Fukuoka, Jepang, beberapa hari lalu mempunyai pendapat yang sama mengenai hal tersebut. Konsensus memang belum menelurkan kebijakan baru mengenai pajak untuk perusahaan OTT. Namun, pada dasarnya, setiap pemerintah di berbagai negara mempunyai tujuan dan pengertian yang sama tentang BUT. Menurut Ani, Indonesia akan diuntungkan jika berhasil menarik pajak dari perusahaan-perusahaan OTT. Indonesia diprediksi mempunyai hak pajak yang besar dari pendapatan Google, Facebook, dan perusahaan-perusahaan lain.

Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menambahkan, tidak akan ada aturan baru mengenai BUT. Namun, pihaknya akan mencari cara agar bisa melakukan pendataan pendapatan dari si objek pajak.

"Metode tersebut yang sedang kita bahas bersama negara-negara lain," katanya. Beberapa negara telah berhasil menarik pajak dari perusahaan OTT. Misalnya, Inggris.

Pemerintah Inggris telah berhasil membuat Google membayar GBP 130 juta atau setara Rp2 triliun atas utang pajak 20052016. Prancis juga telah melakukan pendataan terhadap Google. Prancis berupaya melihat transaksi ekonomi dan keuntungan yang didapat Google dari pendapatan iklan. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasus Lion Air Group, Perlu UU Data Pribadi

Kasus Lion Air Group, Perlu UU Data Pribadi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini rupanya tidak diikuti keamanan sistemnya.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras memberantas keberadaan perusahaan financial technology (fintech) ilegal di Indonesia.


Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Bukalapak dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebanyak ratusan karyawannya.


Fintech Rentan Pencucian Uang

Fintech Rentan Pencucian Uang

Otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan perusahaan financial technology alias fintech berpotensi pencucian uang.


Undip Semarang jadi Kampus Pertama Rangkaian Roadshow IDCamp

Undip Semarang jadi Kampus Pertama Rangkaian Roadshow IDCamp

Indosat Ooredoo melalui program tanggung jawab perusahaan (CSR) pilar pendidikan telah meluncurkan IDCamp.


Startup Unicorn RI Bakal Dikuasai Investor Asing

Startup Unicorn RI Bakal Dikuasai Investor Asing

Satu persatu perusahaan rintisan teknologi (startup) unicorn Indonesia dimiliki asing.


Rugikan Negara Rp1,3 T, Proyek Krakatau Steel Didesak Disetop

Rugikan Negara Rp1,3 T, Proyek Krakatau Steel Didesak Disetop

Proyek pengolahan bijih besi menjadi hot metal atau blast furnace sebab membuat rugi perusahaan sebesar Rp1,3 triliun mendapat sorotan dari berbagai pihak.


Blok Corridor Kembali Dikelola Asing

Blok Corridor Kembali Dikelola Asing

Belum selesai kontraknya, Perusahaan energi multinasional asal Amerika Serikat, Conoco Philips (Grissik) kembali meneken kontrak baru.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!