Ekonomi
Share this on:

RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

  • RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi
  • RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

JAKARTA - Pajak perusahaan-perusahaan over the top (OTT) seperti Google, Netflix, dan lain-lain bakal digarap serius. Perusahaan-perusahaan teknologi tersebut selama ini cukup susah ditarik pajak lantaran pemerintah sulit mendeteksi aktivitas ekonomi dan pendapatan yang diraup dari bisnisnya di Indonesia.

Sebelumnya, pada April lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada dispute mengenai bagaimana dan seperti apakah BUT itu. PMK yang dikeluarkan Kemenkeu tersebut sebenarnya telah memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia, baik itu berupa orang pribadi maupun badan usaha.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menyatakan, pajak untuk BUT tidak hanya dikenakan bagi badan usaha yang mendirikan kantor di Indonesia. Badan usaha lain yang menjalankan bisnis di Indonesia, meski tidak mempunyai kantor ataupun mendirikan perusahaan, juga tetap bisa dikenai pajak.

"Jadi, BUT sendiri tetap akan sama redefinisinya, tapi berapa kewajiban mereka membayar pajaknya tidak lagi diterapkan berdasar ada atau tidaknya BUT. Tetapi berdasar seberapa banyak mereka mendapatkan economics value di suatu negara," papar Ani setelah menerima laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemarin (13/6).

Negara-negara OECD yang hadir dalam pertemuan G20 di Fukuoka, Jepang, beberapa hari lalu mempunyai pendapat yang sama mengenai hal tersebut. Konsensus memang belum menelurkan kebijakan baru mengenai pajak untuk perusahaan OTT. Namun, pada dasarnya, setiap pemerintah di berbagai negara mempunyai tujuan dan pengertian yang sama tentang BUT. Menurut Ani, Indonesia akan diuntungkan jika berhasil menarik pajak dari perusahaan-perusahaan OTT. Indonesia diprediksi mempunyai hak pajak yang besar dari pendapatan Google, Facebook, dan perusahaan-perusahaan lain.

Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menambahkan, tidak akan ada aturan baru mengenai BUT. Namun, pihaknya akan mencari cara agar bisa melakukan pendataan pendapatan dari si objek pajak.

"Metode tersebut yang sedang kita bahas bersama negara-negara lain," katanya. Beberapa negara telah berhasil menarik pajak dari perusahaan OTT. Misalnya, Inggris.

Pemerintah Inggris telah berhasil membuat Google membayar GBP 130 juta atau setara Rp2 triliun atas utang pajak 20052016. Prancis juga telah melakukan pendataan terhadap Google. Prancis berupaya melihat transaksi ekonomi dan keuntungan yang didapat Google dari pendapatan iklan. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Pemerintah akan memberlakukan blokir IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada 17 Agustus 2019.


Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.


Pemerintah Dianggap Sengaja Biarkan Krakatau Steel Tetap Merugi

Pemerintah Dianggap Sengaja Biarkan Krakatau Steel Tetap Merugi

Terkait PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bakal melakukan restrukturisasi organisasi dan bisnisnya sekaligus merestrukturisasi utang perusahaan


Giant Tutup, Menaker Singgung Perubahan Teknologi dan Informasi

Giant Tutup, Menaker Singgung Perubahan Teknologi dan Informasi

Supermarket Giant akan tutup di beberapa kawasan di Jabodetabek. Ada enam gerai yang akan tutup mulai akhir Juli 2019.


Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Kebijakan pemerintah menerbitkan pungutan ekspor kepada seluruh pengusaha sawit sebesar 50 dolar AS per ton dan 30 dolar AS.


Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

Demi menciptakan daya saing generasi masa depan yang cemerlang dan pintar di bidangnya masing-masing.


Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis saat Lebaran Didiskon

Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis saat Lebaran Didiskon

Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan diskon tarif listrik untuk kalangan industri dan bisnis.


Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China berubah ke perang teknologi.


China Balas Serangan Pajak Amerika

China Balas Serangan Pajak Amerika

Pemerintah China menyatakan telah mengenakan tarif pajak impor senilai $60 miliar dari Amerika Serikat.


Investasi China di Indonesia Terusik

Investasi China di Indonesia Terusik

Investasi China di dalam negeri dianggap tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!