Ekonomi
Share this on:

Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

  • Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi
  • Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyebutkan investasi di kuartal II tahun ini bergerak tipis 5,01 persen atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 6,85 persen.

Deputi Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan, masih memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan investasi di Indonesia.

Ungkap dia, penyebab lainnya karena permintaan global belakangan ini terbilang lemah akibat gejolak ekonomi global. Sebab itu ekspor Indonesia tak mampu mendorong neraca perdagangan pada kuartal II.

"Semua negara terkena dampak trade war, dampak voltalitas di pasar keuangan, sehingga turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di ekspor," kata Dody di Jakarta, kemarin (12/8).

Lanjut Dody, perlambatan ekspor juga berdampak pada berkurangnya permintaan produksi, akibatnya investasi akan berkurang sehingga devisa ekspor ikut juga melemah.

"Kondisi ini menurunkan pendapatan yang berakhir kepada konsumsi yang tidak akan setinggi dari yang diperkirakan," ujar dia.

Ke depan, harapan dia, mendorong investasi tidak hanya lewat kebijakan saja. Artinya pemerintah harus melakukan antisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi global terhadap Indonesia.

"(Seperti) Bank sentral punya solusi memperkuat sektor manufaktur unggulan, di antaranya tekstil, otomotif, dan alas kaki," tutur dia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mencatat, investasi swasta menurun sumbangannya dalam pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,01 persen pada triwulan II 2019 atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2018 yang sebesar 5,85 persen.

Dia menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah penurunan Foreign Direct Investment (FDI) yang menurun dalam beberapa tahun terakhir.

"Triwulan II Tahun 2017, FDI kita sebesar 15,5 miliar dolar AS, sementara Triwulan II 2018 hanya sebesar 15,27 miliar dolar AS, dan Tahun 2019 triwulan II hanya sebesar 14,18 miliar dolar AS. Ini artinya kita semakin tidak menarik bagi investor asing," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (12/8).

Nah untuk mendorong investasi, maka solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah segera memperbaiki regulasi yang masih menghambat para investor.

"Saya kira pemerintah perlu perbaiki regulasi mengingat masih banyak hambatan terkait perizinan, pertanahan, hingga persoalan kontrak," ucap dia.

"Dimensi lain yakni perbaikan UU ketenagakerjaan yang win-win solution bagi pengusaha dan buruh," tambah dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah menilai banyak persoalan yang terjadi di Indonesia sehingga menghambat investasi.

"Untuk mendorong investasi pemerintah harus menghilangkan hambatan-hambatan investasi khususnya hambatan klasik seperti perizinan, pembebasan lahan, perburuhan dan pengupahan, konsistensi kebijakan dan koordinasi pusat daerah," pungkas dia. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan
Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

Berita Sejenis

Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Kebijakan ponsel black market atau ilegal akan diteken pada 17 Agustus 2019.


Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Sampai saat ini pemerintah masih membahas regulasi mobil listrik.


Raksasa Digital Dunia Incar Indonesia

Raksasa Digital Dunia Incar Indonesia

Indonesia tengah kebanjiran tawaran investasi. Kali ini datang dari sektor elektronik.


UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

UEA Sepakati Investasi Rp125,5 Triliun

Pemerintah dan kalangan dunia usaha Uni Emirat Arab (UEA) telah menyepakati komitmen investasi kepada pemerintah Indonesia.


Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Ribetnya perizinan di daerah sampai saat ini masih menjadi penghambat investor masuk di daerah.


Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Pemerintah akan memberlakukan blokir IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada 17 Agustus 2019.


Milenial Dominasi Pembeli Surat Utang Negara

Milenial Dominasi Pembeli Surat Utang Negara

Generasi muda alias milenial semakin sadar akan pentingnya melakukan investasi. Terutama pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) ritel.


Kompetisi Maskapai Tidak Sehat, Regulasi Keputusan Terbaik

Kompetisi Maskapai Tidak Sehat, Regulasi Keputusan Terbaik

Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106/2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA)


Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Telah dua minggu lebih regulasi tarif baru taksi online diberlakukan.


OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

Aplikasi pinjaman online (Pinjol) dan investasi valuta asing ilegal mulai dikikis sedikit demi sedikit.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!