Ekonomi
Share this on:

Risiko Gagal Bayar, BI Keluarkan Aturan Baru

  • Risiko Gagal Bayar, BI Keluarkan Aturan Baru
  • Risiko Gagal Bayar, BI Keluarkan Aturan Baru

JAKARTA - Bank Indonesia kemarin (2/10) mengeluarkan peraturan baru yang akan memungkinkan perusahaan dan investor untuk mendirikan lembaga kliring, transaksi suku bunga dan valuta asing. Langkah ini untuk mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan likuiditas pasar.

"Langkah ini sebagai respons terhadap resolusi G20 untuk mengendalikan risiko derivatif setelah krisis keuangan global 2008," jelas Direktur Eksekutif Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Agusman.

Dalam beberapa tahun terakhir, sambung dia, BI telah meningkatkan upaya untuk memperluas dan memperdalam pasar keuangan di ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Langkah itu dapat membuat mata uang rupiah kurang stabil terhadap pergerakan pasar global dan meningkatkan transmisi kebijakan moneter.

Ditegaskannya, di bawah aturan baru yang berlaku 1 Juni 2020, BI merinci persyaratan untuk mendirikan sebuah badan kliring (Counterparty Clearing Body/

CPP) pusat yang pada akhirnya akan menghapus sebagian besar transaksi derivatif Over-The-Counter dengan margin yang ditentukan oleh lembaga dan anggota yang menggunakan satu nama.

"Investor yang ingin mendirikan rumah kliring harus memiliki modal minimum Rp400 miliar ($ 28,19 juta) dan ada batasan kepemilikan asing 49%," kata Agusman, seraya menegaskan BI juga meminta investor untuk mengajukan rencana bisnis tiga tahun.

Rencana tersebut, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan likuiditas di industri perbankan Indonesia.

"Masalah utama kami selama ini adalah bank-bank besar tidak ingin bertransaksi dengan bank-bank kecil, sehingga aliran likuiditas menjadi tidak teratur dan tidak lancar," kata Agusman.

Lembaga kliring, sambung dia, dapat membantu mengelola risiko transaksi untuk bank-bank besar. Dan tahun lalu, BI meluncurkan Indonia sebagai tolok ukur baru untuk pasar antarbank overnight, untuk mendorong lebih banyak pertukaran suku bunga dan transaksi pertukaran indeks.

Hal ini juga mendorong lebih banyak perdagangan valuta asing di masa depan setelah peluncuran tahun lalu dari transaksi forward non-deliverable domestik dalam rupiah dan memungkinkan penjualan produk hedging valuta asing terstruktur pada tahun 2016. ($ 1 = 14.187.0000 rupiah).(fin/ful/ina)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Omnibus Law Bukan Superhero

Omnibus Law Bukan Superhero

Pemerintah meyakini kebijakan menyinkronkan berbagai aturan di bidang yang sama atau omnibus law dapat menjadi solusi


Tahun Depan, Menristek Optimistis Mampu Tambah Dua Unicorn Baru

Tahun Depan, Menristek Optimistis Mampu Tambah Dua Unicorn Baru

Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro optimistis


Moneter dan Ekonomi Menguat, Kredit Baru Diprediksi Meningkat

Moneter dan Ekonomi Menguat, Kredit Baru Diprediksi Meningkat

Pertumbuhan kredit pada kuartal III/2019 mengalami pelemahan. Namun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan di kuartal IV/2019 kredit baru akan meningkat.


Sharp Indonesia Beri Sentuhan Baru pada Tampilan SMSS

Sharp Indonesia Beri Sentuhan Baru pada Tampilan SMSS

Unggul dalam layanan purna jual, PT Sharp Electronics Indonesia terus menyempurnakan armada layanan purna jual yang dimiliki


Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Para petani di Kabupaten Pandeglang yang gagal panen akibat bencana kemarau tahun 2019 mendapat klaim asuransi hingga Rp70 juta.


OMG!, Makin Suka-suka Akses Youtube dan Social Media

OMG!, Makin Suka-suka Akses Youtube dan Social Media

Telkomsel menghadirkan Paket Kuota Data Oh My Gigabytes! (OMG!) yang merupakan paket baru Telkomsel


Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2014 hingga 2019, rupanya telah gagal


Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum selesai, sudah muncul perang dagang baru, antara AS dan Eropa.


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!