Ekonomi
Share this on:

Sektor Batubara Masih Primadona

  • Sektor Batubara Masih Primadona
  • Sektor Batubara Masih Primadona

JAKARTA - Kontrak perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) akan berakhir. Jelang masa berakhir itu, saat ini tengah ada proses perubahan ke-6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2010. Salah satunya tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Direktur eksekutif Center of Energy and resources Indonesia Yusri Usman menyebut poin penting rencana perubahan itu memberi kewenangan kepada Menteri ESDM untuk memperpanjang izin PKP2B tanpa proses lelang dan proses perpanjangan dimajukan menjadi paling cepat 5 tahun sebelum izin berakhir.

Padahal, sebelumnya bisa diperpanjang paling cepat 2 tahun sebelum waktu berakhir. Dan, terhadap luasan izin usaha produksi khusus (IUPK) operasi produksi bisa di atas 15 ribu hektare (ha). Di dalam UU Minerba nomor 4 tahun 2009 sudah diatur tegas pada pasal 83 ayat D dengan luasan maksimal IUPK Operasi Produksi hanya 15 ribu ha.

”Perubahan PKP2B ke IUPK, jelas UU No.4/2009 telah mengaturnya. Sah secara hukum dan jaminan investasi, ESDM mempermudah kelanjutan usaha PKP2B ke IUPK,” tutur Yusri di Jakarta, Senin (12/11).

Menurut Yusri perubahan itu jelas telah dipertegas dalam UU No.4/2009. Namun, sedikit aneh, draft rencana perubahan PP yang ada justru memasukkan luasan menyimpang dari UU No.4/2009. ”Apalagi UU No.4/2009 pasal 171, pada ayat 2 sudah tegas dikatakan apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka seharusnya sebatas luasan diperuntukkan sampai berakhirnya kontrak PKP2B harus sesuaikan UU,” imbuhnya.

Yusri menambahkan, pada pasal 169 pemilik kontrak karya (KK) dan PKP2B sudah diberikan waktu 1 tahun sejak UU Minerba diberlakukan pada 2009. KK dan PKP2B harus menyesuaikan dengan seluruh pasal UU Minerba, kecuali mengenai penerimaan negara.

”Terlepas pemerintah menaikkan royalti IUPK dari 13,5 menjadi 15 persen, sebaliknya Corporate Tax dengan mekanisme prevailing tax, juga turun dari 45 persen menjadi 25 persen,” ucapnya.

Ia menambahkan, dari sisi kepastian hukum bisa saja ESDM memperpanjang PKP2B menjadi IUPK. Namun, harus mempertimbangkan luasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), barang milik negara semestinya dikembalikan, pajak dan sebagainya. Pemulihan alam juga tidak kalah penting.

”Pemulihan lahan harus. Bahkan wajib memberikan jaminan dalam bentuk uang untuk reklamasi,” tegasnya.

Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono mengungkapkan dalam revisi PP baru, perpanjangan kontrak PKP2B akan diatur paling cepat lima tahun sebelum kontrak habis dari awalnya dua tahun kalau mengikuti PP23/2010. Namun, dalam proses perpanjangan status PKP2B harus diubah menjadi IUPK.

Itu serupa saat pemerintah meminta pemegang KK tambang mineral mengubah kontrak menjadi IUP khusus operasi produksi. ”Kenapa diubah? Itu untuk memberi kepastian investasi,” tegas Bambang. (dai/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mahal, Maskapai Asing Tak Jamin Tiket Murah

Mahal, Maskapai Asing Tak Jamin Tiket Murah

Mahalnya tiket penerbangan masih menjadi isu krusial.


Harga Bahan Pangan Masih Mahal

Harga Bahan Pangan Masih Mahal


Bisnis Ritel Untung Besar saat Lebaran

Bisnis Ritel Untung Besar saat Lebaran

Sejumlah sektor bsinis ritel modern mendapatkan kecipretan dari berkah bulan Ramadan dan Lebaran.


Pasar Roda Dua Kian Besar

Pasar Roda Dua Kian Besar

Ketika penjualan roda empat melambat, segmen roda dua masih menikmati hasil positif pada kuartal I 2019.


Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya

Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya

Pernyataan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang menyebutkan ketahanan pangan masih kurang baik karena 94 persen dikuasai kartel, mulai mementik reaksi.


Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun

Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun

Unjuk rasa 22 Mei yang berujung rusuh memukul sektor perekonomian di Jakarta. Total kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 triliun.


Ekspor Manufaktur Masih Teratas

Ekspor Manufaktur Masih Teratas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2019, ekspor produk manufaktur mencapai USD9,42 miliar.


Tarif Pesawat Mahal Gerus Pendapatan Daerah

Tarif Pesawat Mahal Gerus Pendapatan Daerah

Masih mahalnya harga tiket pesawat domestik menyebabkan merosotnya pendapatan daerah.


Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pengembangan kendaraan listrik masih terganjal fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur.


Perang Diskon Ojek Online Bisa Picu Monopoli

Perang Diskon Ojek Online Bisa Picu Monopoli

Meski Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan besaran tarif ojek online namun di lapangan masih ditemukan aplikator masih melakukan perang harga dan



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!