Ekonomi
Share this on:

Senin Depan, Pemerintah Tentukan Turun Tidaknya Tarif Pesawat

  • Senin Depan, Pemerintah Tentukan Turun Tidaknya Tarif Pesawat
  • Senin Depan, Pemerintah Tentukan Turun Tidaknya Tarif Pesawat

JAKARTA - Polemik mahalnya tarif pesawat tidak berujung. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun terus berupaya mencari cara untuk menyelesaikan persoalan tarif tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengaku telah melakukan pertemuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI terkait evaluasi tarif batas atas (TBA). Senin (13/5) nanti, Menteri Budi memastikan akan melaporkan hasil TBA maskapai penerbangan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"Hari Senin itu result (hasil) dari semua konsultasi itu akan saya sampaikan ke Pak Menko Darmin dulu," kata Budi di Jakarta, Rabu (8/5) kemarin.

Budi menjelaskan, bahwa biaya tiket pesawat di Indonesia dipengaruhi terutama oleh avtur yang mencapai 35-40%. Kemudian disusul oleh leasing sebesar 25-30%, biaya SDM sebesar 15%, dan biaya navigasi dan lainnya seperti parkir sebesar 15%.

Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengakui harga tiket pesawat saat ini terbilang mahal. Akibatnya, menurut dia,memicu penurunankinerja ekonomi. "Dampaknya juga pada sektor lain yang ikut turun kinerjanya terutama kinerja ekonomi," kata Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Huda sepakat dengan usaha Kemenhub berkoordinasi dengan KPPU dan Ombudsman RI, serta juga berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Huda juga meminta Kemenhubagar melibatkan Kemenko Kemartiman dalam menyelesaikan polemik tarif pesawat ini.

"Kementerian Koordinator Kemaritiman dirasa kurang membahas hal ini jadi kita berharap pada kemenko perekonomian bisa membuahkan kebijakan yang efektif," ucap Huda.

Sebelumnya, Menko Perekenomian Darmin menilai harga tiket pesawat saat ini memang masih terbilang tinggi. Karena itu, Darmin meminta Kemenhub segera menyelesaikan tarif pesawat tersebut. "Kita harus memahami struktur pasar dan mengambil kebijakan berdasarkan hal tersebut," ujar Darmin.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan pihaknya senantiasa berupaya menjaga kesehatan perusahaan BUMN, termasuk Garuda Indonesia. Kendati begitu, dia mendukung apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk mengatur tarif pesawat. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ekspor CPO Diprediksi Turun Jadi 30 Juta Ton

Ekspor CPO Diprediksi Turun Jadi 30 Juta Ton

Penjegalan sawit Indonesia di Uni Eropa diperkirakan membuat ekspor sawit tahun ini menurun sebanyak 30 juta ton hingga akhir tahun 2019 ini.


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Dirjen IKMA Kemenperin Kunjungi PT Lakumas

Dirjen IKMA Kemenperin Kunjungi PT Lakumas

Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengunjungi PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati (Lakumas), Senin (5/8).


Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Presiden AS Donald Trump mengancam, akan menjatuhkan tarif tambahan 10 persen senilai 300 miliar dolar AS terhadap impor Cina terhitung mulai 1 September 2019.


Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik.


Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Sejarah mencatat Pemerintah Indonesia pernah menang melawan kezaliman yang dilakukan Uni Eropa terkait menjegal produk sawit Indonesia.


Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Meski belum sah namun dipastikan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.


Ban Vulkanisir Wajib SNI

Ban Vulkanisir Wajib SNI

Meski kerap dipandang sebelah mata, ban vulkanisir menyeret perhatian pemerintah.


Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Kurangi Defisit Migas, Mobil Listrik Tetap Sulit Redam Krisis Energi

Sampai saat ini pemerintah masih membahas regulasi mobil listrik.


Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Terkait kasus penjualan kartu perdana milik operator Arab Saudi yang dijual di Indonesia kepada para calon jamaah haji Indonesia



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!