Ekonomi
Share this on:

Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

  • Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020
  • Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

JAKARTA - Kebijakan ponsel black market atau ilegal akan diteken pada 17 Agustus 2019. Selanjutnya regulasi tersebut diimplementasikan pada 17 Februari 2020.

Peraturan bersama ini ditandatangani oleh tiga menteri yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Dengan diterbitkannya regulasi tersebut diharapkan dapat menekan peredaran ponsel ilegal yang saat ini sudah tidak terbendung.

Menteri Rudiantara memberikan keterangan alasan tidak langsung mengimplementasikan regulasi tersebut setelah ditandatangani pada 17 Agustus 2019. Alasannya perlu menyiapkan sistem terlebih dahulu yang ditargetkan memakan waktu hingga enam bulan.

"Sehingga pada 17 Februari 2020 sudah bisa diimplementasikan," ujar dia di Jakarta, kemarin (2/8).

Setelah aturan ini diimplementasikan, maka ponsel ilegal tidak terdaftar di database Kemenperin sehingga tidak dapat dioperasikan.

Kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo Ismail menerangkan tahapan proses yang akan dilakukan sampai aturan ini siap diimplementasikan.

Pertama, periode inisiasi yang berlangsung pada Juli 2019, mencakup kesepakatan di internal pemerintah dengan penandatanganan peraturan menteri antara lain Kominfo, Kemenperin, dan Kemendag.

Kedua, periode persiapan pada Agustus 2019, yang mencakup penyiapan sistem Sibina atau Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional. Sibina merupakan sistem yang dimiliki Kemenperin yang berisi seluruh data Tanda Pendaftaran Produk (TPP) ponsel yang ada di Indonesia, baik berasal dari impor, produksi nasional, operator seluler, stok pedagang, atau ponsel yang dibeli di luar negeri (hand carry).

Kemudian ada penyiapan database IMEI, pelaksanaan tes, sinkronisasi data operator seluler, sosialisasi, penyiapan SDM, SOP Kominfo, Kemenperin, Kemendag, operator seluler, dan persiapan.

Ketiga, periode operasional pada 17 Februari 2020, yang mencakup eksekusi tiga daftar oleh operator, pengiriman notifikasi oleh operator ke pemegang IMEI duplikat untuk membuktikan keaslian perangkat, penyediaan layanan lost stolen dan sosialisasi lanjutan.

Wakil Ketua Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys selaku perwakilan operator telekomunikasi mendukung kebijakan pemerintah terkait penerbitan regulasi pemberantasan ponsel ilegal.

"Namun demikian pemerintah harus tingkatkan pengendalian dan pengawasan impor, apalagi kita kan juga harus siapkan sistem yang membaca pemblokiran ponsel ilegal dan harus terhubung dengan sistem Sibina milik pemerintah," tutur Merza.

Dia memerkirakan akibat peredaran ponsel ilegal di Indonesia negara dirugikan Rp2 triliun hingga Rp3 triliun karena sekitar 20 persen ponsel di Indonesia adalah ilegal.

Sementara Direktur Jenderal Industri Logam, Metal, dan Alat Transportasi Elektronika Kemenperin Harjanto mengungkap, aturan pemblokiran ponsel black market ini dari kacamata industri mampu mendorong pertumbuhan invesasi di dalam negeri.

"Agar masalah penerimaan pajak juga bisa lebih intensif lagi, karena peran industri elektronika sebagai lima besar sektor primer mover pertumbuhan ekonomi Indonesia," tukas dia. (fin/ima)


Berita Sejenis

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Pemerintah Indonesia berupaya keras menggeliatkan investasi asing (Foreign Diret Investment/FDI) di dalam negeri.


Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Pemerintah dan DPR resmi mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA) mulai Januari 2020.


Pasokan Listrik Aman di Ibu Kota Baru

Pasokan Listrik Aman di Ibu Kota Baru

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan infrastruktur kelistrikan sudah siap 'menerangi' Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.


Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Puan Maharani menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan pada 1 September 2019, ternyata dibantah oleh pihak istana.


Biaya Pindah Ibu Kota Sudah Masuk RAPBN 2020

Biaya Pindah Ibu Kota Sudah Masuk RAPBN 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan dana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) sudah masuk dalam RAPBN anggaran 2020.


Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau naik sebesar 7,99 persen dari Outlook 2019.


Kartu Pra Kerja Jokowi Bakal Gagal

Kartu Pra Kerja Jokowi Bakal Gagal

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) siap mengeluarkan Kartu Pra Kerja (KPK).


Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih membahas soal regulasi validasi IMEI.


Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Bank Indonesia (BI) menyebutkan investasi di kuartal II tahun ini bergerak tipis 5,01 persen atau lebih rendah



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!