Ekonomi
Share this on:

Sri Mulyani Melunak Cabut Pajak Transaksi e-Commerce

  • Sri Mulyani Melunak Cabut Pajak Transaksi e-Commerce
  • Sri Mulyani Melunak Cabut Pajak Transaksi e-Commerce

JAKARTA - Setelah mendapatkan serangan dari berbagai pihak, akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak kuasa menahan gempuran itu. Ia pun melunak, dan mengakomodir permintaan sejumlah pengusaha untuk tidak menarik pajak dari sistem transaksi elektronik atau yang biasa disebut e-Commerce.

Ya, keputusan ini diambil lebih cepat dari biasanya. Wanita kelahiran Bandarlampung, 26 Agustus 1962 itu, mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce.

"Penarikan PMK ini dilakukan mengingat adanya kebutuhan lebih lanjut untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian lembaga. Dan saya memutuskan menarik PMK 210/2018. Ya, itu kita tarik. Kesimpangsiuran itu sudah selesai. Per tanggal 1 April ada pajak e-commerce itu tidak benar," kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan koordinasi itu dilakukan untuk memastikan agar pengaturan e-commerce lebih tepat sasaran, berkeadilan, efisien, serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, penarikan PMK ini sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce.

Dengan adanya pencabutan PMK tersebut, maka perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Sekarang para pelaku usaha baik e-commerce maupun konvensional yang menerima penghasilan hingga Rp4,8 miliar dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 persen dari jumlah omzet usaha," timpal mantan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) 1998 itu.

Sri kembali mengingatkan bahwa otoritas pajak akan terus mengedepankan kerja sama dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pelaku bisnis terkait aspek pemasaran, akses kredit, pengembangan usaha, dan perpajakan. "Jadi keputusan ini, meluruskan simpang-siur agar tidak meluas," terangnya.

Sementara itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berharap penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) ditunda.

Semula peraturan itu bakal diberlakukan pada 1 April 2019. Namun, hingga saat ini aturan teknis berupa peraturan direktur jenderal pajak (perdirjen) tidak kunjung diterbitkan. Pelaku juga merasa pembahasan tentang pajak penjualan via digital belum sepenuhnya klir dan fair.

Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga menyebutkan, ada beberapa poin dari peraturan tersebut yang belum siap diimplementasikan. Misalnya, pengawasan atas transaksi di media sosial (medsos). "Kami berharap PMK turunannya positif dan fleksibel. Tetapi, ada satu bagian yang kami merasa itu masih perlu diatur. Contohnya, media sosial yang sama sekali tidak ada dan bentuk pelaporan satu pintunya belum klir 100 persen," ujar Bima.

Bila pajak e-commerce hanya berlaku untuk marketplace, lanjut dia, berarti pemerintah bersikap tidak adil untuk model bisnis lainnya. Dia khawatir banyak penjual yang justru pindah berjualan lewat medsos. "Penurunan belum terjadi karena aturan ini belum berlaku. Tetapi, kalau melihat dari besaran user, bakal terjadi penurunan," jelas Bima.

"IdEA memiliki data yang menunjukkan medsos seperti Facebook dan Instagram meraup porsi 66 persen dari keseluruhan transaksi secara online di Indonesia pada 2017. Hanya 16 persen yang bertransaksi melalui platform marketplace," ungkapnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menjelaskan, penerapan pajak e-commerce memungkinkan ditunda karena perdirjen tidak kunjung terbit. Meski perdirjen diterbitkan, dibutuhkan waktu setidaknya tiga sampai empat bulan untuk sosialisasi.

Yustinus menambahkan, transaksi e-commerce di luar platform marketplace seperti online retail, classified ads, daily deals, atau medsos sebenarnya bisa mengikuti ketentuan dalam PMK Nomor 210 Tahun 2018. "Namun, pemerintah perlu segera membuat peraturan lanjutan agar terjadi equal treatment," terangnya. (din/fulzul//fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Walhi Kecam Statement Menko Luhut
Walhi Kecam Statement Menko Luhut

Berita Sejenis

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Bukalapak dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebanyak ratusan karyawannya.


Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan subsidi energi turun sebesar R12,6 triliun di tahun depan.


Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

Setelah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan kenaikan BPJS Kesehatan, giliran Menkeu Sri Mulyani mengusulkan kenaikan premi BPJS Kesehatan.


Biaya Pindah Ibu Kota Sudah Masuk RAPBN 2020

Biaya Pindah Ibu Kota Sudah Masuk RAPBN 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan dana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) sudah masuk dalam RAPBN anggaran 2020.


Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Untuk menekan defisit transaksi berjalan (curent account deficit/CAD), pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.


Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

Pernyataan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani terkait akan kembali memberlakukan tax amnesty jilid II, menuai penolakan dari berbagai kalangan.


Defisit Transaksi Berjalan 3,04 Persen Masuk Bahaya

Defisit Transaksi Berjalan 3,04 Persen Masuk Bahaya

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II 2019 sebesar 8,4 miliar dolar AS atau setara 3,04 persen


Damai, Garuda Indonesia Cabut Laporan Kasus Menu Makanan

Damai, Garuda Indonesia Cabut Laporan Kasus Menu Makanan

Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara bersama Hotman Paris menjadi juru damai terkait kasus menu makanan yang diunggah Youtuber Rius Vernandes.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!