Ekonomi
Share this on:

Sri Mulyani Melunak Cabut Pajak Transaksi e-Commerce

  • Sri Mulyani Melunak Cabut Pajak Transaksi e-Commerce
  • Sri Mulyani Melunak Cabut Pajak Transaksi e-Commerce

JAKARTA - Setelah mendapatkan serangan dari berbagai pihak, akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak kuasa menahan gempuran itu. Ia pun melunak, dan mengakomodir permintaan sejumlah pengusaha untuk tidak menarik pajak dari sistem transaksi elektronik atau yang biasa disebut e-Commerce.

Ya, keputusan ini diambil lebih cepat dari biasanya. Wanita kelahiran Bandarlampung, 26 Agustus 1962 itu, mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce.

"Penarikan PMK ini dilakukan mengingat adanya kebutuhan lebih lanjut untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian lembaga. Dan saya memutuskan menarik PMK 210/2018. Ya, itu kita tarik. Kesimpangsiuran itu sudah selesai. Per tanggal 1 April ada pajak e-commerce itu tidak benar," kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan koordinasi itu dilakukan untuk memastikan agar pengaturan e-commerce lebih tepat sasaran, berkeadilan, efisien, serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, penarikan PMK ini sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce.

Dengan adanya pencabutan PMK tersebut, maka perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Sekarang para pelaku usaha baik e-commerce maupun konvensional yang menerima penghasilan hingga Rp4,8 miliar dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 persen dari jumlah omzet usaha," timpal mantan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) 1998 itu.

Sri kembali mengingatkan bahwa otoritas pajak akan terus mengedepankan kerja sama dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pelaku bisnis terkait aspek pemasaran, akses kredit, pengembangan usaha, dan perpajakan. "Jadi keputusan ini, meluruskan simpang-siur agar tidak meluas," terangnya.

Sementara itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berharap penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) ditunda.

Semula peraturan itu bakal diberlakukan pada 1 April 2019. Namun, hingga saat ini aturan teknis berupa peraturan direktur jenderal pajak (perdirjen) tidak kunjung diterbitkan. Pelaku juga merasa pembahasan tentang pajak penjualan via digital belum sepenuhnya klir dan fair.

Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga menyebutkan, ada beberapa poin dari peraturan tersebut yang belum siap diimplementasikan. Misalnya, pengawasan atas transaksi di media sosial (medsos). "Kami berharap PMK turunannya positif dan fleksibel. Tetapi, ada satu bagian yang kami merasa itu masih perlu diatur. Contohnya, media sosial yang sama sekali tidak ada dan bentuk pelaporan satu pintunya belum klir 100 persen," ujar Bima.

Bila pajak e-commerce hanya berlaku untuk marketplace, lanjut dia, berarti pemerintah bersikap tidak adil untuk model bisnis lainnya. Dia khawatir banyak penjual yang justru pindah berjualan lewat medsos. "Penurunan belum terjadi karena aturan ini belum berlaku. Tetapi, kalau melihat dari besaran user, bakal terjadi penurunan," jelas Bima.

"IdEA memiliki data yang menunjukkan medsos seperti Facebook dan Instagram meraup porsi 66 persen dari keseluruhan transaksi secara online di Indonesia pada 2017. Hanya 16 persen yang bertransaksi melalui platform marketplace," ungkapnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menjelaskan, penerapan pajak e-commerce memungkinkan ditunda karena perdirjen tidak kunjung terbit. Meski perdirjen diterbitkan, dibutuhkan waktu setidaknya tiga sampai empat bulan untuk sosialisasi.

Yustinus menambahkan, transaksi e-commerce di luar platform marketplace seperti online retail, classified ads, daily deals, atau medsos sebenarnya bisa mengikuti ketentuan dalam PMK Nomor 210 Tahun 2018. "Namun, pemerintah perlu segera membuat peraturan lanjutan agar terjadi equal treatment," terangnya. (din/fulzul//fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Walhi Kecam Statement Menko Luhut
Walhi Kecam Statement Menko Luhut

Berita Sejenis

Indonesia Waspadai Kelanjutan Perang Dagang AS dan China

Indonesia Waspadai Kelanjutan Perang Dagang AS dan China

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China akan berkelanjutan.


China Balas Serangan Pajak Amerika

China Balas Serangan Pajak Amerika

Pemerintah China menyatakan telah mengenakan tarif pajak impor senilai $60 miliar dari Amerika Serikat.


Mulai Besok, Tiket Pesawat Turun Harga

Mulai Besok, Tiket Pesawat Turun Harga

Setelah terus mendapatkan desakan dan kritik terhadap harga tiket yang relatif mahal, akhirnya pemerintah melunak.


Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

Neraca perdagangan Indonesia diketahui defisit sebesar 8,56 miliar dolar AS sepanjang tahun 2018.


Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan pemerintah tidak perlu mengenakan pajak kepada para startup.


Datangkan Investasi Asing, Penurunan Tarif Pajak Harus Segera Direalisasikan

Datangkan Investasi Asing, Penurunan Tarif Pajak Harus Segera Direalisasikan

Wacana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan perlu segera direalisasikan.


E-Commerce Menggeliat, Sektor RiilLesu

E-Commerce Menggeliat, Sektor RiilLesu

Menggeliatnya perusahaan-perusahaan start up di Tanah Air membuat resah para pengusaha di sektor riil.


Per 1 April, Pajak Badan Usaha Tetap Sesuai Tax Treaty

Per 1 April, Pajak Badan Usaha Tetap Sesuai Tax Treaty

Regulasi baru mengenai pajak untuk Badan Usaha Tetap (BUT) telah disahkan oleh pemerintah. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/P


Dari 18,3 Juta WP Pribadi, Hanya 11,3 Juta yang Serahkan SPT

Dari 18,3 Juta WP Pribadi, Hanya 11,3 Juta yang Serahkan SPT

Tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan oleh wajib pajak (WP) orang pribadi meningkat.


Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat

Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Sangat Tepat

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210 Tahun 2018 , dinilai sangat tepat.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!