Ekonomi
Share this on:

Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

  • Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan
  • Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan subsidi energi turun sebesar R12,6 triliun di tahun depan. Alasannya, adanya penurunan minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

"Untuk 2020, belanja negara berubah. Pertama, subsidi energi turun Rp12,6 triliun," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (6/9).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pemerintah sebelumnya menargetkan subsidi energi Rp137,5 triliun, lalu direvisi turun menjadi Rp125,3 triliun.

"Subsidi turun akibat penurunan ICP dan penajaman sasaran pelanggan 900 VA," kata Sri Mulyani.

Lanjut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, dengan revisi belanja di 2020, maka diproyeksi Rp2.528 triliun dari sebelumnya Rp2.549 triliun. Dengan demikian, asumsinya ada selisih Rp11,6 triliun.

"Belanja akan turun Rp11,2 triliun, pendapatan naik Rp11,6 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran sama dengan usulan nota keuangan tidak ada perubahan defisit. Dari perubahan pendapatan dan belanja kami usul ke banggar dan para anggota pertama defisit dipertahankan sesuai RUU," tutur dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, usulan Menteri Sri Mulyani akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di mana saat ini masih stagnan di angka 5 persen.

"Saya tidak sependapat dengan usulan penurunan subsidi energi, karena akan berdampak kepada meningkatnya inflasi dan daya beli masyarakat yang pada ujungnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (6/9).

Seharusnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan permintaan domestik, bukan sebaliknya mengurangi daya beli.

"Di tengah perlambatan ekonomi global kita memerlukan kebijakan yang dapat mendorong permintaan domestik. Jangan sampai terjadi sebaliknya, mengurangi daya beli yang berarti justru menurunkan permintaan domestik," ucap dia.

Senada dengan Pieter, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati menurunkan subsidi. Sebab akan menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia.

"Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam penurunan subsidi ini. Hal ini dikarenakan listrik maupun BBM sangat berpengaruh terhadap inflasi dan kemiskinan. Harus benar-benar dihitung dampaknya. Namun secara umum subsidi memang harus diberikan secara tepat agar manfaatnya terasa cepat," tukas Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (6/9).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 tercatat sebesar Rp92,20 triliun. Angka tersebut mencapai 41,10 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Suku Bunga Acuan Turun Jadi 5,25 Persen

Suku Bunga Acuan Turun Jadi 5,25 Persen

Bank Indonesia (BI), kembali menurunkan suku bunga acuan BI 7 Daya Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen.


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan cukai rokok 23 persen dan harga jual eceran dengan rata-rata 35 persen pada tahun depan, berpotensi menyumbang laju inflasi.


Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Bank Indonesia (BI) menyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar USD 395,3 miliar atau setara Rp5.542,10 triliun.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Produsen hingga petani tembakau keberatan terkait rencana pemerintah menaikkan cukai rokok pada tahun depan sebesar 23 persen


Daya Beli Lemah, Alasan Giant Rontok dan Bukalapak Goyang

Daya Beli Lemah, Alasan Giant Rontok dan Bukalapak Goyang

Tahun 2019, merupakan tahun terberat bagi para pelaku usaha di Tanah Air.


Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!