Ekonomi
Share this on:

Subsidi Uang Muka untuk Sejuta Rumah ASN, TNI, dan Polri

  • Subsidi Uang Muka untuk Sejuta Rumah ASN, TNI, dan Polri
  • Subsidi Uang Muka untuk Sejuta Rumah ASN, TNI, dan Polri

JAKARTA - Sistem kredit dan pembangunan sejuta rumah untuk aparatur sipil negara, TNI, dan Polri terus dimatangkan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan ditargetkan pada awal tahun sudah mulai pembangunan rumah yang diprioritaskan untuk aparat setingkat eselon empat atau tiga itu.

Ditargekatkan dalam lima tahun kedepan bisa terbangun sejuta unit rumah. Siang kemarin (20/12), JK memimpin rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Rapat di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara itu berlangsung hampir sejam.

”Merencanakan dalam waktu lima tahun, ASN, TNI, Polri, yang belum mempunyai rumah, khususnya golongan pegawai yang di bawah, golongan katakanlah eselon tiga, empat,” ujar JK usai rapat tersebut.

Pertemuan itu adalah rapat kedua yang membahas tentang sistem kredit dan sekaligus pembangunan. Ditargetkan pada rapat ketiga akan diselesaikan semuanya. Pada awal 2019 bisa dimulai pembangunan rumah tersebut.

”Rencananya belum kelar ya. Tim kita sudah rapat beberapa kali. Ini belum tadi saya bilang mesti robah lagi beberapa,” imbuh dia.

Yang jelas akan ada pemberian kredit yang mudah dan murah. Pemerintah akan memberikan subsidi untuk para ASN, TNI, dan Polri tersebut. ”Disubsidi bunganya dan subsidi uang mukanya. Kurang lebih begitulah. Dan juga tapi seberapa besar rumahnya,” kata JK.

Jumlah rumah yang akan dibangun mencapai sejuta unit rumah dalam lima tahun kedepan. Sedangkan dari perhitungan awal, kebutuhan rumah tersebut sebenarnya 1,5 juta unit. Pembangunan rumah untuk ASN, TNI, dan Polri itu tidak termasuk dalam program sejuta rumah murah untuk masyarakat umum.

”Kalau di kota harus vertikal. Di kota besar,” ungkap JK soal model rumah tersebut. Dia memastikan meskipun berbentuk rumah susun, tapi menjadi hak milik. ”Rusunami. Milik harus itu,” imbuh dia. Sedangkan untuk tanah yang dipakai rumah tersebut akan memanfaatkan aset dari pemerintah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menuturkan skema tersebut merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat memeroleh rumah yang layak. Tapi, bila dilihat dari tunjangan dan lain-lain para aparat tersebut termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Karenanya kalo ikut program sejuta rumah payung hukumnya harus diubah karwna disana batasan penghasilan Rp4 juta," ujar Ali kepada Jawa Pos.

Selain itu, dia juga menyoroti ketersediaan dana atau anggaran perumahan. Menurut dia, jumlahnya masih sangat minim. "Dibawah 3 persen di APBN," ujar dia.

Semestinya anggaran tersebut bisa lebih diperbesar lagi. Tujuannya agar penyediaan rumah rakyat bisa terealisasi. Fasilitasi rumah untuk ASN, TNI, dan Polri itu memang sudah beberapa kali dibahas di level menteri. bahkan dengan Presiden Jokowi. Pada awal November lalu juga ada rapat yang membahas tentang konsep pembiayaan rumah tersebut di Kantor Presiden.

Menteri Bambang saat itu menuturkan selain berbentuk rumah susun, dimungkin pula rumah tapak untuk ASN, TNI, dan Polri itu. Tapi, itu dikhususkan untuk daerah non perkotaan. Salah satu pertimbanganya ketersediaan lahan.

Sedangkan model pembiayaanya, pemerintah merencanakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Yakni cicilan dengan bunga rendah dan iuran murah. Semuanya didebit otomatis dari gaji. Dengan masa pembayaran hingga 30 tahun. (jun/jpg)

Berita Sebelumnya

Industri Mamin Tetap Dominan
Industri Mamin Tetap Dominan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Antisipasi Blackout, PLN Bakal Tanam Kabel Listrik Bawah Laut

Antisipasi Blackout, PLN Bakal Tanam Kabel Listrik Bawah Laut

Untuk antisipasi insiden blackout listrik yang terjadi separuh di Pulau Jawa dan se Jabodetabek pada 4-5 Agustus 2019 lalu, PT PLN (Persero)


Idul Adha 1440 H, Telkomsel Jateng & DIY Bagikan 57 Hewan Kurban

Idul Adha 1440 H, Telkomsel Jateng & DIY Bagikan 57 Hewan Kurban

Pada Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1440 H Tahun 2019, Telkomsel Regional Jawa Tengah dan DIY membagikan bantuan hewan kurban


Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan

Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan

Hampir lima tahun Susi Pudjiastuti menjabat sebagai menteri Perikanan dan Kelautan (KKP).


Mati Listrik Massal Rontokkan Pendapatan Ojol Hingga 50 Persen

Mati Listrik Massal Rontokkan Pendapatan Ojol Hingga 50 Persen

Pemadaman listrik secara massal yang terjadi di Pulau Jawa dan sejabodetabek bukan hanya dikeluhkan oleh para pelaku usaha besar ataupun UMKM


PLN Gelontorkan Kompensasi Rp865 Miliar

PLN Gelontorkan Kompensasi Rp865 Miliar

PT PLN (Persero) bertanggungjawab atas pemadaman massal di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8).


Dirjen IKMA Kemenperin Kunjungi PT Lakumas

Dirjen IKMA Kemenperin Kunjungi PT Lakumas

Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengunjungi PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati (Lakumas), Senin (5/8).


Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot

Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot

Himpunan Pengusaha Muda Muda Indonesia (HIPMI) mendesak kedua menteri terkait yang mengurusi listrik dan PLN, serta direksi PT PLN dicopot.


Produksi Telur dan Ayam Surplus, Kementan Dorong Peningkatan Ekspor

Produksi Telur dan Ayam Surplus, Kementan Dorong Peningkatan Ekspor

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan komoditas ayam dan telur saat ini telah dinyatakan surplus.


Listrik Padam 10 Jam, PLN Rugi Rp90 Miliar Lebih Loh

Listrik Padam 10 Jam, PLN Rugi Rp90 Miliar Lebih Loh

PT PLN mengkalkulasi kerugian awal dari peristiwa blackout atau listrik padam di daerah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, Minggu (4/8).


Listrik Padam 10 Jam Berkaitan dengan Urusan Kursi Jabatan?

Listrik Padam 10 Jam Berkaitan dengan Urusan Kursi Jabatan?

Plt Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani tidak mau berspekulasi, mengaitkan peristiwa blackout atau listrik padam di daerah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!