Ekonomi
Share this on:

Tahun Politik, Konsumsi Naik

  • Tahun Politik, Konsumsi Naik
  • Tahun Politik, Konsumsi Naik

JAKARTA - Tahun politik diyakini berdampak positif bagi perekonomian lantaran belanja konsumsi bisa naik. Tapi, yang ditakutkan dari tahun politik adalah investor yang memilih menunggu dan melihat situasi. Dengan begitu, investasi di sektor-sektor tertentu bisa melambat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membandingkan kondisi ekonomi pada tiga tahun politik, yakni 2004, 2009, dan 2014. Pada 2004, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01 persen yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Pada 2009 ekonomi memang turun, tapi lebih karena krisis ekonomi global, sedangkan pada 2014 memang turun daripada tahun sebelumnya. Tapi lebih baik jika dibandingkan dengan tahun setelahnya.

”Disebabkan harga komoditas dunia menurun,” ujar JK saat diskusi business lunch yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Aryaduta, Jakarta, kemarin (2/8). Pada saat tahun politik, ada banyak dana yang digelontorkan KPU maupun para calon legislatif. Misalnya, untuk pengadaan kertas suara dan alat peraga kampanye.

Di sisi lain, para caleg juga melakukan pendekatan kepada para konstituennya. ”Belanja bagi-bagi uang ke rakyat itu terjadi. Akibatnya tentu konsumsi di pedesaan bisa naik, akibat momen tersebut,” ungkap JK yang berpengalaman tiga kali mengikuti pemilihan presiden.

Media juga kecipratan berkah dari tahun politik. Mulai debat di televisi hingga iklan di koran. Khususnya koran-koran yang berbasis di daerah. ”Kalau bisa, tiap bulan ada pemilu gitu kan,” imbuhnya, lantas tersenyum.

Namun, dalam bidang investasi, memang para investor masih menunggu dan melihat perkembangan situasi. Mereka menganalisis dampak bila Joko Widodo terpilih kembali atau Prabowo yang terpilih. Meski dia juga yakin investasi di sektor infrastruktur bisa tumbuh.

”Yang tentu akan terpengaruh investasi di bidang industri,” kata JK. Walaupun faktor ekonomi global seperti perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok juga sangat berpengaruh pada kondisi nasional.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemerintahan Jokowi-JK dimulai dengan fokus pengembangan ke infrastruktur. Dia menilai, itu adalah strategi pemerintahan yang jitu. ”Karena pada tiga tahun pertama pemerintahan ekonomi melambat. Kalau ekonomi melambat, Anda tawarkan investasi, bangun jembatan, bangun waduk, itu enggak perlu jualan. Itu non-tradable goods, dampaknya jauh lebih luas,” jelas Darmin di forum yang sama.

Dia menyebutkan, saat ini ekonomi dunia mulai menggeliat kembali. Indonesia memang bukan negara yang nilai ekspornya besar. Ekspor Indonesia dibanding produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih sekitar 20 persen atau di bawah 50 persen. ”Kita akan ditinggal Thailand dan Malaysia. Oke, kita jawab kita akan permudah perizinan melalui OSS (online single submission, Red). Mari kita desain insentif fiskal supaya orang mau jualan,” tutur Darmin.

Dalam jangka pendek, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 berada di 5,2–5,3 persen. Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selama ini berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih berada di bawah 5 persen.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, sudah saatnya pemerintah tidak bergantung pada belanja rumah tangga untuk mendongkrak pertumbuhan. Sebab, investasi lebih menjanjikan daripada konsumsi yang rentan terpengaruh inflasi.

Syaratnya, pemerintah harus bisa mengatasi masalah struktural seperti korupsi serta rumitnya birokrasi perizinan investasi. ”Pemilu tahun depan kami harapkan berjalan lancar dan tidak mengganggu bisnis. Ke depan juga investasi harus dipermudah,” ucapnya. (jun/rin/c25/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Jepang Eropa Minati Produk Hilir Sawit
Jepang Eropa Minati Produk Hilir Sawit

Berita Berikutnya

Kembangkan Kemasan Produk UKM
Kembangkan Kemasan Produk UKM

Berita Sejenis

Suku Bunga Acuan Bisa Naik Lagi

Suku Bunga Acuan Bisa Naik Lagi

Bank Sentral AS (The Fed) bulan ini diyakini kembali menaikkan Fed Funds Rate (FFR).


Kejar Kenaikan Konsumsi

Kejar Kenaikan Konsumsi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengejar kenaikan konsumsi listrik per kapita nasional menjadi 1.200 kilowatt hours (kWh) pada 2019.


Subsidi Energi Membengkak

Subsidi Energi Membengkak

Realisasi subsidi energi tahun ini diperkirakan meningkat menjadi Rp149 triliun.


Pabrik Gula Dorong Kenaikan Rendemen

Pabrik Gula Dorong Kenaikan Rendemen

Pabrik gula mendorong peningkatan rendemen pada musim giling tahun ini.


Penyerapan PMN Capai 92 Persen

Penyerapan PMN Capai 92 Persen

PT Perusahaan Listrik Negara (persero) hampir setiap tahun memperoleh kucuran dana penyertaan modal negara (PMN) untuk membantu program kelistrikan.


Tiga Bulan Baru Efektif

Tiga Bulan Baru Efektif

Efek kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor diperkirakan baru terasa pada Desember 2018 atau awal tahun depan.


Aplikasi B20 Hemat Devisa USD 2 Miliar

Aplikasi B20 Hemat Devisa USD 2 Miliar

Sepanjang tahun ini pemerintah bakal mendapat penghematan sekitar USD 2 miliar.


Target Pertumbuhan Lebih Rendah

Target Pertumbuhan Lebih Rendah

Pemerintah menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dalam RAPBN 2019 masuk akal. Pertumbuhan tersebut akan bersumber dari konsumsi dan investasi.


Hingga September, Total Impor Breas Dipredisi 1,84 Juta Ton

Hingga September, Total Impor Breas Dipredisi 1,84 Juta Ton

Realisasi impor beras tahun ini yang berlangsung hingga September diperkirakan 1,84 juta ton.


Tak Naik, Tarif Listrik RI Kompetitif di ASEAN

Tak Naik, Tarif Listrik RI Kompetitif di ASEAN

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Kementerian ESDM memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi hingga 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!