Ekonomi
Share this on:

Tak Realistis Kejar Investasi Double Digit di 2019

  • Tak Realistis Kejar Investasi Double Digit di 2019
  • Tak Realistis Kejar Investasi Double Digit di 2019

JAKARTA - Pemerintah optimis investasi atau penanaman modal asing (PMA) di Tanah Air akan tumbuh hingga double digit di 2019. Tetapi target tersebut akan sulit tercapai lantaran berada di tahun politik.

Meski masuk di tahun politik, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong meyakini tahun 2019, investasi di Indonesia bisa tumbuh double digit.

Mantan Menteri Perdagangan itu bercerita pada 2018 terjadi penurunan arus investasi asing sebesar 8,8 persen, sebab merupakan tahun terbesar untuk melakukan invetasi.

"Biasanya double digit. Ini menjadi yang pertama kali sejak empat tahun lalu," kata Lembong, di ICE BSD, Banten, Selasa (12/3) kemarin.

Penurunan investasi tahun 2018 lalu, catatan Lembong ada tiga faktor, yaitu perang dagang, normalisasi moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang menaikkan suku bunga, dan kebijakan tax amnesty yang diterapkan Presiden Donald Trump.

"Tahun ini kami percaya diri PMA kembali double digit," ujar Lembong.

Lantas upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PMA di tahun 2019, kata Lembomg, ada beberapa kebijakan yang akan diterapkan, pertama, memanfaatkan inline single submission.

"Ini adalah aspek pengawalan investasi. Jadi setiap langkah harus direspon," ucap Lembong.

Kedua, lanjut Lembong, pemerintah akan memanfaatkan sistem Koordinasi Pengawalan Investasi dengan memanfaatkan Aplikasi (KOPI MANTAP). "Melalui aplikasi KOPI MANTAP, maka koordinasi antara stakeholder antara kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) akan lebih efektif, sehingga memudahkan dan mempercepat proses perizinan investasi," papar Lembong.

Yang dimaksud kemudahan perizinan investasi, Lembong mencontohkan terkait izin lokasi, yaitu terknis pertanahan yang sebelumnya diajukan oleh pelaku usaha ke instasi terkait sudah keluar, itu akan disampaikan dalam sistem OSS selanjutnya akan diproses.

"Saya jamin kemudahan penggunaannya tidak kalah dengan gampangnya pakai Whatsapp," kata Lembong.

Data dari BKPM, total investasi pada triwulan II-2018 mencapai Rp361,6 triliun. Rinciannya Rp80,6 triliun untuk penanaman modal dalam negeri, dan PMA Rp95,7 triliun.

Menanggapi optimisme pemerintah dapat mengejar terget investasi asing di tahun 2019, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal meragukan PMA bisa mencapai double digit di tahun politik seperti saat ini.

"Umumnya pertumbuhan investasi melambat di tahun-tahun politik (faktor seasonal) sehingga akan sangat sukar untuk bisa double digit. Jangankan double digit, untuk menyamai pertumbuhan tahun lalu juga susah," kata Faisal kepada Fajar Indonesia Network, kemarin.

Faisal menjelaskan, hal itu karena para investor akan menundah menanamkan invetasinya di Indonesia, dan melihat Kondisi pasca Pilpres 2019. "Di tahun politik umumnya pelaku usaha menunda mengambil keputusan bisnis yang besar seperti berinvestasi apalagi dalam nilai besar," jelas Faisal.

Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Muhammad Zulfikar menilai double digit bisa tercapai asalkan pemerintah bisa memenuhi keinginan para investor.

"Ya misalkan menciptkan iklim bisnis yang baik dan stabil," pungkas Zulfikar keapda FIN, kemarin. (din/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Fintech Jadi Ancaman Perbankan
Fintech Jadi Ancaman Perbankan

Berita Sejenis

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Daya Beli Lemah, Alasan Giant Rontok dan Bukalapak Goyang

Daya Beli Lemah, Alasan Giant Rontok dan Bukalapak Goyang

Tahun 2019, merupakan tahun terberat bagi para pelaku usaha di Tanah Air.


Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia.


Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras memberantas keberadaan perusahaan financial technology (fintech) ilegal di Indonesia.


Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli.


Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan.


Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Pemerintah Indonesia berupaya keras menggeliatkan investasi asing (Foreign Diret Investment/FDI) di dalam negeri.


Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Pemerintah dan DPR resmi mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA) mulai Januari 2020.


Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Pemerintah Tak Perlu Intervensi Soal Harga Cabai

Sejak tiga bulan lalu sampai saat ini harga cabai masih tetap tinggi. Bahkan saat ini tembus mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg).



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!