Ekonomi
Share this on:

Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda

  • Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda
  • Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda

JAKARTA - Ketertiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Untuk memantik kesadaran para pejabat hingga level daerah, Kementerian Dalam Negeri menelurkan kebijakan baru berupa sanksi tegas bagi jajarannya yang membandel.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowi mengatakan, sanksi yang diberikan sifatnya bertahap. Bagi pejabat tinggi yang tidak melaporkan LHKPN dalam satu tahun misalnya, akan mendapat sanksi keuangan. "Dikenakan sanksi penundaan gaji berkala," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin (11/4).

Hadi menambahkan, jika ketidaktertiban tersebut berlangsung selama dua tahun berturut-turut, maka sanksi yang diberikan akan bertambah. "Akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat satu tahun lebih rendah," imbuhnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, hingga saat ini, jumlah pejabat tinggi di Kemendagri yang belum melapor LHKPN berdasarkan data inspaktorat ada dikisaran sembilan persen. Meski terhitung minim, Tjahjo enggan memberi toleransi. Pihaknya pun memberi waktu sepekan untuk menuntaskannya.

Dia beralasan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membina daerah, Kemendagri harus bisa memberikan contoh yang baik. Jika diinternal belum tertib, maka sulit memaksa pejabat daerah. "Gimana kita mau menggerakkan daerah, kalau internal kita tidak memberikan contoh," kata pria asal Jawa Tengah tersebut.

Politisi senior PDIP itu menilai, ketidaktaatan melaporkan LHKPN saat ini sudah tidak relevan. Sebab, sistem yang dibangun KPK sudah sangat maju. Di mana pelaporan bisa dilakukan secara online. Oleh karenanya, yang dibutuhkan adalah komitmen.

"Melalui online saja cepet kok, dua sampai tiga jam selesai," imbuhnya. Menurutnya, pejabat tinggi tidak perlu bersikap tertutup dengan kekayaan yang dimiliki. Dengan kewajiban melapor LHKPN, justru bisa menjadi alat kontrol untuk menghindari penyimpangan.

Sementara itu, Deputi bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mendukung penuh kebijakan tersebut. Dia menilai, saat ini, sudah bukan jamannya lagi melakukan himbauan. Mengingat cara-cara persuasif sudah terbukti tidak efektif. "Paksa saja, kalau himbauan orang sudah ga peduli," ujarnya.

Terkait sanksi, Pahala sepakat jika hukuman yang diberikan berkaitan dengan kesejahteraan. Sebab, karakter masyarakat Indonesia sangat takut jika kesejahteraannya dikurangi. "Kalau urusan duit, baru mau lari orang," terangnya.

Pahala berharap, kebijakan tersebut bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara keseluruhan. Dia menilai, untuk menggerakkan daerah, pusat harus bisa menjadi contoh terlebih dahulu. (far/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bandel Tak Turunkan Tarif, Izin Maskapai Bisa Dicabut

Bandel Tak Turunkan Tarif, Izin Maskapai Bisa Dicabut

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan warning kepada maskapai penerbangan jika sampai, Jumat (17/5) hari ini, tidak menurunkan tarif batas atas (TBA).


THR Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 5,2%

THR Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 5,2%

Kucuran dana gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II mencapai 5,2%.


Investasi China di Indonesia Terusik

Investasi China di Indonesia Terusik

Investasi China di dalam negeri dianggap tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good


KPPU Curigai Ada Persaingan Tak Sehat di Impor Bawang Putih

KPPU Curigai Ada Persaingan Tak Sehat di Impor Bawang Putih

Rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Perum Bulog terindikasi adanya persaingan daga


Harga Bawang Putih Digaransi Tak Lebih dari Rp30 Ribu/Kg

Harga Bawang Putih Digaransi Tak Lebih dari Rp30 Ribu/Kg

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (5/5), menetapkan harga bawang putih di seluruh Indonesia paling tinggi Rp3


Tak Diberi Izin, Bulog Batal Impor Bawang Putih

Tak Diberi Izin, Bulog Batal Impor Bawang Putih

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau dikenal Buwas kecewa Bulog tidak diberi izin untuk impor bawang putih.


Tak Perlu Impor Beras Lagi

Tak Perlu Impor Beras Lagi

Perum Bulog mendukung penuh program swasembada pangan pemerintah. Karenanya, Bulog bakal memaksimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.


Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

Neraca perdagangan Indonesia diketahui defisit sebesar 8,56 miliar dolar AS sepanjang tahun 2018.


Prabowo-Sandi Minta BUMN Tak Dipolitisasi dan Jadi World Class Company

Prabowo-Sandi Minta BUMN Tak Dipolitisasi dan Jadi World Class Company

Dalam debat terakhir pemilihan presiden (Pilpres) 2019 ini, Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno menghadapi enam segmen.


Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

Menristekdikti Sebut Startup Tak Perlu Kena Pajak

Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan pemerintah tidak perlu mengenakan pajak kepada para startup.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!