Ekonomi
Share this on:

Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda

  • Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda
  • Tak Setor LHKPN, Gaji Ditunda

JAKARTA - Ketertiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Untuk memantik kesadaran para pejabat hingga level daerah, Kementerian Dalam Negeri menelurkan kebijakan baru berupa sanksi tegas bagi jajarannya yang membandel.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowi mengatakan, sanksi yang diberikan sifatnya bertahap. Bagi pejabat tinggi yang tidak melaporkan LHKPN dalam satu tahun misalnya, akan mendapat sanksi keuangan. "Dikenakan sanksi penundaan gaji berkala," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin (11/4).

Hadi menambahkan, jika ketidaktertiban tersebut berlangsung selama dua tahun berturut-turut, maka sanksi yang diberikan akan bertambah. "Akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat satu tahun lebih rendah," imbuhnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, hingga saat ini, jumlah pejabat tinggi di Kemendagri yang belum melapor LHKPN berdasarkan data inspaktorat ada dikisaran sembilan persen. Meski terhitung minim, Tjahjo enggan memberi toleransi. Pihaknya pun memberi waktu sepekan untuk menuntaskannya.

Dia beralasan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membina daerah, Kemendagri harus bisa memberikan contoh yang baik. Jika diinternal belum tertib, maka sulit memaksa pejabat daerah. "Gimana kita mau menggerakkan daerah, kalau internal kita tidak memberikan contoh," kata pria asal Jawa Tengah tersebut.

Politisi senior PDIP itu menilai, ketidaktaatan melaporkan LHKPN saat ini sudah tidak relevan. Sebab, sistem yang dibangun KPK sudah sangat maju. Di mana pelaporan bisa dilakukan secara online. Oleh karenanya, yang dibutuhkan adalah komitmen.

"Melalui online saja cepet kok, dua sampai tiga jam selesai," imbuhnya. Menurutnya, pejabat tinggi tidak perlu bersikap tertutup dengan kekayaan yang dimiliki. Dengan kewajiban melapor LHKPN, justru bisa menjadi alat kontrol untuk menghindari penyimpangan.

Sementara itu, Deputi bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mendukung penuh kebijakan tersebut. Dia menilai, saat ini, sudah bukan jamannya lagi melakukan himbauan. Mengingat cara-cara persuasif sudah terbukti tidak efektif. "Paksa saja, kalau himbauan orang sudah ga peduli," ujarnya.

Terkait sanksi, Pahala sepakat jika hukuman yang diberikan berkaitan dengan kesejahteraan. Sebab, karakter masyarakat Indonesia sangat takut jika kesejahteraannya dikurangi. "Kalau urusan duit, baru mau lari orang," terangnya.

Pahala berharap, kebijakan tersebut bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara keseluruhan. Dia menilai, untuk menggerakkan daerah, pusat harus bisa menjadi contoh terlebih dahulu. (far/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Perang Dagang, Indonesia Potensi Kena Resesi Ekonomi

Perang Dagang, Indonesia Potensi Kena Resesi Ekonomi

Perang dagang yang semakin memanas antara Amerika Serikat (AS)-Cina dan Jepang-Korea, ditambah kasus Brexit yang tak segera selesai


Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Musim kemarau sudah mulai berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga cabai akan berangsur-angsur stabil.


BPJS Kesehatan Masih Tekor, Bagaimana Solusinya?

BPJS Kesehatan Masih Tekor, Bagaimana Solusinya?

Sejak lima tahun lalu sampai saat ini penyakit BPJS Kesehatan tak kunjung disembuhkan.


Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Ribetnya perizinan di daerah sampai saat ini masih menjadi penghambat investor masuk di daerah.


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Setelah persoalan harga ayam telah selesai, kini muncul masalah baru yakni harga garam yang anjlok di tingkat petani.


Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.


Pemerintah Dinilai Tak Paham Persoalan Maskapai

Pemerintah Dinilai Tak Paham Persoalan Maskapai

Keputusan pemerintah menurunkan harga tarif pesawat untuk kategori maskapai berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC) domestik, menuai kritikan.


Perpindahan Bandara dari Bandung ke Kertajati Dinilai Tak Efisien

Perpindahan Bandara dari Bandung ke Kertajati Dinilai Tak Efisien

Perpindahan penerbangan domestik jika biasanya melalui Bandara Internasional Husein Sastaranegara (BDO) menjadi ke Bandara Internasional Kertajati


Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

Solusi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meringankan biaya pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi taksi online



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!