Ekonomi
Share this on:

Target Pajak di Ternate Meleset

  • Target Pajak di Ternate Meleset
  • Target Pajak di Ternate Meleset

FOTO: Kepala KPP Pratama Ternate Irawan

TERNATE - Target pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate tahun 2017 realisasinya tidak tercapai. Menurut Kepala KPP Pratama, Irawan, dari target Rp1.041.000.000.000, hingga 31 Desember 2017 hanya terealisasi Rp 882,095,809,241 atau 84,68 persen.

“Meskipun demikian perolehan pajak tumbuh 3,08 persen,” kata Irawan.

Penyebab tidak tercapainya target antara lain karena adanya ketergantungan pajak terhadap kebendaharaan menyebabkan, dan ada sejumlah proyek yang pemenang lelang berasal dari luar Malut, sehingga pembayaran pajaknya bukan di wilayah Malut tapi tempat asal perusahaan.

“Pemenang tender dari Surabaya dari Jakarta tentu bayar pajak di daerah asal perusahaan, karena NPWP-nya di daerah mereka, bukan di Malut,” katanya.

Karena itu kedepan mereka akan berkoordinasi dengan pihak terkait, dan berharap NPWP-nya diterbitkan di daerah tempat proyek itu dikerjakan. “Sebelum tandatangani kontrak pemenang lelang atau paket pekerjaan disuruh membuat NPWP di Maluku Utara,” tuturnya.

Untuk target p[ajak 2018 belum diketahui, Senin (15/1) pekan depan dilakukan rakor di Manado, namun belum bisa dipastikan apakah target pajak diumumkan dalam pertemuan tersebut.

Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Ternate Dwi Setyobudi menambahkan, secara umum tidak mencapai target karena pencapaian sesuai belanja yang dilakukan Pemprov Malut.

Dia menjelaskan ketika provinsi tidak mencapai 100 persen, maka realisasi pajak juga akan seperti itu. Sebab di Malut tidak ada industri yang bisa menopang pemasukan pajak. Ketergantungan Malut terhadap kebendaharaan daerah mencapai 60 persen.

Malut bisa mendapat pajak besar dari sektor pertambangan, namun sayang pajaknya dibayar dari luar Malut. Hanya pajak dari karyawan perusahaannya yang dibayar di Malut. Dia menuturkan penyerapan anggaran Malut hanya 83 persen dari total anggaran Rp2,2 triliun.

“Jika kebendaharaan tidak optimal membelanjakan anggarannya, maka berpengaruh terhadap setiap belanja mencapai 10 persen,” jelasnya.

Dia menambahkan kontribusi dan pertumbuhan per sektor yaitu konstruksi karena ada wajib pajak yang membangun smelter di Obi memicu pertumbuhan sebesar 21,73 persen. Sedangkan Administrasi mengalami pertumbuhan minus 3.97 persen.

Perdagangan besar dan eceran tumbuhan 9,85 persen dipengaruhi program tax amenesti. “Dulu yang bayar sedikit kini sudah banyak yang bayar,” akunya.

Untuk sektor pertambangan pertumbuhannya minus 8,73 persen karena PPh impor dibayar di Jakarta. Jasa keuangan juga tumbuh negatif 3,90 persen karena bunga bank rendah. (mg-02/onk/jpg)

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!