Ekonomi
Share this on:

Target Pajak di Ternate Meleset

  • Target Pajak di Ternate Meleset
  • Target Pajak di Ternate Meleset

FOTO: Kepala KPP Pratama Ternate Irawan

TERNATE - Target pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate tahun 2017 realisasinya tidak tercapai. Menurut Kepala KPP Pratama, Irawan, dari target Rp1.041.000.000.000, hingga 31 Desember 2017 hanya terealisasi Rp 882,095,809,241 atau 84,68 persen.

“Meskipun demikian perolehan pajak tumbuh 3,08 persen,” kata Irawan.

Penyebab tidak tercapainya target antara lain karena adanya ketergantungan pajak terhadap kebendaharaan menyebabkan, dan ada sejumlah proyek yang pemenang lelang berasal dari luar Malut, sehingga pembayaran pajaknya bukan di wilayah Malut tapi tempat asal perusahaan.

“Pemenang tender dari Surabaya dari Jakarta tentu bayar pajak di daerah asal perusahaan, karena NPWP-nya di daerah mereka, bukan di Malut,” katanya.

Karena itu kedepan mereka akan berkoordinasi dengan pihak terkait, dan berharap NPWP-nya diterbitkan di daerah tempat proyek itu dikerjakan. “Sebelum tandatangani kontrak pemenang lelang atau paket pekerjaan disuruh membuat NPWP di Maluku Utara,” tuturnya.

Untuk target p[ajak 2018 belum diketahui, Senin (15/1) pekan depan dilakukan rakor di Manado, namun belum bisa dipastikan apakah target pajak diumumkan dalam pertemuan tersebut.

Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Ternate Dwi Setyobudi menambahkan, secara umum tidak mencapai target karena pencapaian sesuai belanja yang dilakukan Pemprov Malut.

Dia menjelaskan ketika provinsi tidak mencapai 100 persen, maka realisasi pajak juga akan seperti itu. Sebab di Malut tidak ada industri yang bisa menopang pemasukan pajak. Ketergantungan Malut terhadap kebendaharaan daerah mencapai 60 persen.

Malut bisa mendapat pajak besar dari sektor pertambangan, namun sayang pajaknya dibayar dari luar Malut. Hanya pajak dari karyawan perusahaannya yang dibayar di Malut. Dia menuturkan penyerapan anggaran Malut hanya 83 persen dari total anggaran Rp2,2 triliun.

“Jika kebendaharaan tidak optimal membelanjakan anggarannya, maka berpengaruh terhadap setiap belanja mencapai 10 persen,” jelasnya.

Dia menambahkan kontribusi dan pertumbuhan per sektor yaitu konstruksi karena ada wajib pajak yang membangun smelter di Obi memicu pertumbuhan sebesar 21,73 persen. Sedangkan Administrasi mengalami pertumbuhan minus 3.97 persen.

Perdagangan besar dan eceran tumbuhan 9,85 persen dipengaruhi program tax amenesti. “Dulu yang bayar sedikit kini sudah banyak yang bayar,” akunya.

Untuk sektor pertambangan pertumbuhannya minus 8,73 persen karena PPh impor dibayar di Jakarta. Jasa keuangan juga tumbuh negatif 3,90 persen karena bunga bank rendah. (mg-02/onk/jpg)

Berita Sebelumnya

Ini Alasan Holding Tambang Diperkarakan
Ini Alasan Holding Tambang Diperkarakan

Berita Berikutnya

BPR Transformasi ke Ekonomi Digital
BPR Transformasi ke Ekonomi Digital

Berita Sejenis

Industri Pengolahan, Dominasi Raihan Pajak

Industri Pengolahan, Dominasi Raihan Pajak

Hingga akhir Mei, penerimaan pajak di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim I telah mencapai 34,88 persen dari target.


Ditjen Pajak-Imigrasi Kerja Sama Tukar Data

Ditjen Pajak-Imigrasi Kerja Sama Tukar Data

Ditjen Pajak Kemenkeu menggandeng Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM untuk berkolaborasi dalam pertukaran data.


Dijual Online, Surat Utang Hanya Laku Separo

Dijual Online, Surat Utang Hanya Laku Separo

Penjualan surat berharga negara (SBN) jenis Savings Bond Ritel Seri SBR003 melalui sistem online belum memenuhi target.


2018, Bank Mantap Target Bangun 221 Kantor Kas

2018, Bank Mantap Target Bangun 221 Kantor Kas

Bank Mandiri dan Taspen (Bank Mantap) menargetkan untuk merealisasikan pembangunan 221 kantor kas dan pengadaan 59 unit mobil kas diseluruh Indonesia tahun ini.


Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen

Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen

PT Timah Tbk, selaku anggota Holding BUMN Industri Pertambangan memberikan kontribusi positif untuk penerimaan negara.


Daftar NPWP Sekarang Bisa tanpa KTP

Daftar NPWP Sekarang Bisa tanpa KTP

Ditjen Pajak terus berupaya memperbaiki pelayanan.


Target Pertahankan Market Share

Target Pertahankan Market Share

Stagnasi masih membayangi laju pertumbuhan industri otomotif pada 2018.


Industri Pengolahan Nonmigas Ditarget Tumbuh 5,67 Persen

Industri Pengolahan Nonmigas Ditarget Tumbuh 5,67 Persen

Kementrian Perindustrian menargetkan sektor pengolahan non migas tumbuh 5,67 persen pada 2018. Dengan total target investasi Rp345,4 triliun.


REI Target Bangun 250 Ribu Rumah Subsidi

REI Target Bangun 250 Ribu Rumah Subsidi

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) menargetkan membangun 250 ribu rumah subsidi pada 2018.


Hanya Tagihan Rp1 Miliar yang Diintip Ditjen Pajak

Hanya Tagihan Rp1 Miliar yang Diintip Ditjen Pajak

Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak (WP) yang surat pemberitahuan (SPT) tahunannya tidak sesuai dengan profil keuangannya.



Berita Hari Ini

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!