Ekonomi
Share this on:

Tarif LRT Disubsidi 50 Persen

  • Tarif LRT Disubsidi 50 Persen
  • Tarif LRT Disubsidi 50 Persen

JAKARTA - Tarif Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) bakal mendapat subsidi dari pemerintah. Sehingga harga tiket moda transportasi massal tersebut lebih terjangkau.

Rencananya, tarif LRT setelah disubsidi sekitar Rp12 ribu. Adapun subsidi diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Yakni sebesar 50 persen tarif LRT Jabodebek.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan feasibility study tarif LRT Jabodebek adalah Rp24.000-25.000. ”Tapi kita kenakan tarif Rp12.000. Jadi sekitar 50 persennya itu kita subsidi,” ujar Budi Karya, di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan nilai subsidi tarif LRT Jabodebek itu kira-kira berkisar Rp 1-1,2 triliun per tahun. Subsidi rencananya digelontorkan selama 12 tahun. Sehingga total sekitar Rp14 triliun.

Sementara itu, pada Selasa (19/12) telah ditandatangani Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri bersama dengan Direktur Utama PT. KAI (Persero), Edi Sukmoro.

Terkait hal itu Budi Karya mengatakan, ini adalah sebuah kekompakan bersama antar instansi dalam menyelesaikan suatu masalah. ”Kita berhasil menandatangi suatu skema yang menurut saya adalah suatu yang baik sekali untuk dunia transportasi. Karena saya melihat bahwasanya ini satu usaha, pemikiran dan kolaborasi yang tidak mudah, namun kita bisa mnyelesaikan dengan baik,” pungkasnya.

Adapun nilai investasi Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana LRT Jabodebek sebesar Rp29,9 triliun. Investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan aset prasarana (jalur dan fasilitas pengoperasian), aset sarana dan aset perawatan prasarana sebesar Rp25,7 triliun. Serta pembiayaan aset prasarana (17 stasiun) dan aset Depo sebesar Rp4,2 triliun.

Pembiayaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. KAI (Persero) dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk serta pinjaman perbankan. Pembayaran terhadap pembangunan prasarana kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dilakukan oleh PT. KAI sesuai dengan perjanjian tata cara pembayaran. (dai/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ekspor Sepeda Motor Ditarget Tumbuh 10 Persen

Ekspor Sepeda Motor Ditarget Tumbuh 10 Persen

Iklim pasar roda dua di Indonesia dipacu. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta produsen sepeda motor atau agen pemegang merek (APM) bisa meningkatkan


Bunga Deposito Sudah 8,59 Persen

Bunga Deposito Sudah 8,59 Persen

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan suku bunga penjaminan atau LPS rate 25 basis poin (bps).


BI Prediksi Inflasi Oktober 0,17 Persen

BI Prediksi Inflasi Oktober 0,17 Persen

Tren harga-harga pada bulan ini diprediksi masih terkendali.


BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan

BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan

Bank Indonesia (BI) diprediksi menahan suku bunga acuan di angka 5,75 persen.


Pasar Fleet Naik 15 Persen

Pasar Fleet Naik 15 Persen

Penjualan ritel kendaraan bermotor pada Januari–September 2018 tumbuh 10,85 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.


Penggunaan B20 Hemat Devisa USD 5,5 Miliar

Penggunaan B20 Hemat Devisa USD 5,5 Miliar

Program pencampuran minyak sawit 20 persen ke BBM jenis solar (B20) mulai membuahkan hasil.


Permintaan Pulih Lagi Jelang Tutup Tahun

Permintaan Pulih Lagi Jelang Tutup Tahun

Harga-harga bahan pangan di pasar tradisional cenderung turun. Pedagang pasar menyebutkan bahwa memang ada penurunan permintaan sampai 35 persen.


Persiapan Pertemuan IMF-World Bank 2018 Sudah 96 Persen

Persiapan Pertemuan IMF-World Bank 2018 Sudah 96 Persen

Persiapan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 sudah 96 persen.


Suku Bunga Acuan Naik Lagi

Suku Bunga Acuan Naik Lagi

Merespons Bank Sentral AS yang menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) menjadi 2–2,25 persen, Bank Indonesia (BI) pun ikut mengetatkan kebijakan monet


Transaksi di Atas USD 75 Kena Pajak 7,5 Persen

Transaksi di Atas USD 75 Kena Pajak 7,5 Persen

Pemerintah merevisi aturan impor barang kiriman. Batasan pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang kiriman diturunkan dari USD 100 menjadi USD 75.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!