Ekonomi
Share this on:

Tarif LRT Disubsidi 50 Persen

  • Tarif LRT Disubsidi 50 Persen
  • Tarif LRT Disubsidi 50 Persen

JAKARTA - Tarif Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) bakal mendapat subsidi dari pemerintah. Sehingga harga tiket moda transportasi massal tersebut lebih terjangkau.

Rencananya, tarif LRT setelah disubsidi sekitar Rp12 ribu. Adapun subsidi diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Yakni sebesar 50 persen tarif LRT Jabodebek.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan feasibility study tarif LRT Jabodebek adalah Rp24.000-25.000. ”Tapi kita kenakan tarif Rp12.000. Jadi sekitar 50 persennya itu kita subsidi,” ujar Budi Karya, di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan nilai subsidi tarif LRT Jabodebek itu kira-kira berkisar Rp 1-1,2 triliun per tahun. Subsidi rencananya digelontorkan selama 12 tahun. Sehingga total sekitar Rp14 triliun.

Sementara itu, pada Selasa (19/12) telah ditandatangani Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri bersama dengan Direktur Utama PT. KAI (Persero), Edi Sukmoro.

Terkait hal itu Budi Karya mengatakan, ini adalah sebuah kekompakan bersama antar instansi dalam menyelesaikan suatu masalah. ”Kita berhasil menandatangi suatu skema yang menurut saya adalah suatu yang baik sekali untuk dunia transportasi. Karena saya melihat bahwasanya ini satu usaha, pemikiran dan kolaborasi yang tidak mudah, namun kita bisa mnyelesaikan dengan baik,” pungkasnya.

Adapun nilai investasi Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana LRT Jabodebek sebesar Rp29,9 triliun. Investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan aset prasarana (jalur dan fasilitas pengoperasian), aset sarana dan aset perawatan prasarana sebesar Rp25,7 triliun. Serta pembiayaan aset prasarana (17 stasiun) dan aset Depo sebesar Rp4,2 triliun.

Pembiayaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. KAI (Persero) dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk serta pinjaman perbankan. Pembayaran terhadap pembangunan prasarana kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dilakukan oleh PT. KAI sesuai dengan perjanjian tata cara pembayaran. (dai/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

E-Commerce Mulai Topang Industri Logistik

E-Commerce Mulai Topang Industri Logistik

Peluang bisnis logistik di Indonesia masih terbuka. Bahkan, hingga tiga tahun mendatang, market size logistik di tanah air diprediksi meningkat 7–10 persen.


Siap Dukung Program DP 0 Persen

Siap Dukung Program DP 0 Persen

PT Bank Tabungan Negara (BBTN) siap mendukung program uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk PNS dan TNI-Polri.


Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen

Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen

PT Timah Tbk, selaku anggota Holding BUMN Industri Pertambangan memberikan kontribusi positif untuk penerimaan negara.


IKT Bidik Dana IPO Rp1 triliun

IKT Bidik Dana IPO Rp1 triliun

PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) berencana melepas 30 persen saham melalui skema initial public opering (IPO).


Utang Negara Tembus Rp4.034,8 Triliun

Utang Negara Tembus Rp4.034,8 Triliun

Jumlah utang pemerintah per akhir Febuari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun, atau 29,24 persen dari PDB.


Tambah Likuiditas, Genjot Kredit Bank

Tambah Likuiditas, Genjot Kredit Bank

Tahun ini Bank Indonesia (BI) menargetkan pertumbuhan kredit perbankan di kisaran 10–12 persen.


Penjualan Kamera Turun 50 Persen

Penjualan Kamera Turun 50 Persen

Kehadiran smartphone dengan beragam kecanggihannya berdampak pada penjualan kamera.


Tarif Impor Garam Diusulkan 20 Persen

Tarif Impor Garam Diusulkan 20 Persen

Impor garam untuk mengatasi kelangkaan berpotensi merugikan petambak.


Potensi Industri Keuangan Syariah Tinggi

Potensi Industri Keuangan Syariah Tinggi

Pertumbuhan industri keuangan syariah pada 2017 cukup tinggi, yakni mencapai 27 persen menjadi Rp1.133,23 triliun.


Tidak Bebani Keuangan PLN

Tidak Bebani Keuangan PLN

Tarif listrik yang tidak akan naik hingga akhir 2019 bisa berdampak pada beban keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (persero).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!