Ekonomi
Share this on:

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

  • Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo
  • Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

JAKARTA - Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen. Harus tetap memperhatikan aturan besaran tarif ojek online (ojol) yang sudah berlaku sejak 1 Mei.

Pengawasan pelaksanaan akan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) daerah masing-masing.

Berdasarkan surat edaran nomor AJ 502/20/17/DRJO/2019, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperluas wilayah penerapan besaran tarif ojek online (ojol) di 41 kota/kabupaten per 1 Juli. Jumlah tersebut tersebar dalam tiga zona yang telah ditetapkan sebelumnya.

Langkah tersebut merupakan upaya lanjutan penerapan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor sebagai Alat Transportasi Umum Berdasarkan Aplikasi.

"Kami mengambil keputusan untuk menerapkannya secara bertahap. Jika langsung diterapkan untuk seluruh wilayah malah menimbulkan persoalan yang menyebabkan pelaksanaan ke depannya tidak konsisten," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Ruang Singosari, Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemarin.

Pelaksanaan besaran tarif di 41 kota/kabupaten tersebut akan diawasi oleh BPTD daerah. Budi mengatakan, pihaknya menggandeng Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub untuk melakukan survei terkait respons masyarakat. Baik dari sudut pandang konsumen maupun pengemudi ojol.

"Saya berharap dalam satu bulan ke depan sudah mendapatkan kesimpulannya," ujarnya.

Budi menyatakan sudah menyurati perusahaan aplikasi (Go-Jek dan Grab) agar tidak menerapkan tarif promo atau diskon lebih rendah dari tarif batas bawah. Plus, dalam tempo waktu yang terlalu lama.

Namun, lanjut dia, bukan berarti pihaknya melarang dua perusahaan aplikasi itu memberi diskon.

"Boleh, silakan. Namun, jangan lebih rendah dari batas bawah. Supaya persaingan tetap sehat," jelas mantan tenaga ahli Pengkaji Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaga Ketahanan Negara (Lemhanas) itu.

KPPU bersama Dirjen Perhubungan Darat (Hubdar) akan bertindak sebagai pengawas. Berdasarkan kesepakatan, kata Budi, ada dua cara dalam melakukan pengawasan. Pertama, KPPU akan melihat dan melakukan pengawasan sendiri. Kedua, Dirjen Hubdar membuat surat kepada KPPU mengenai adanya persaingan tidak sehat dari dua perusahaan aplikasi. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Mati Listrik Massal Rontokkan Pendapatan Ojol Hingga 50 Persen

Mati Listrik Massal Rontokkan Pendapatan Ojol Hingga 50 Persen

Pemadaman listrik secara massal yang terjadi di Pulau Jawa dan sejabodetabek bukan hanya dikeluhkan oleh para pelaku usaha besar ataupun UMKM


Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Presiden AS Donald Trump mengancam, akan menjatuhkan tarif tambahan 10 persen senilai 300 miliar dolar AS terhadap impor Cina terhitung mulai 1 September 2019.


BPJS Kesehatan Masih Tekor, Bagaimana Solusinya?

BPJS Kesehatan Masih Tekor, Bagaimana Solusinya?

Sejak lima tahun lalu sampai saat ini penyakit BPJS Kesehatan tak kunjung disembuhkan.


Samsung Beri Cash Back hingga Rp4 Juta

Samsung Beri Cash Back hingga Rp4 Juta

Berbagai promo istimewa dihadirkan untuk masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya pada Grand Opening Samsung Store.


Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Ribetnya perizinan di daerah sampai saat ini masih menjadi penghambat investor masuk di daerah.


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Keputusan pemerintah menurunkan tiket pesawat sebesar 50 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), ternyata masih saja ada maskapai yang bandel


Kompetisi Maskapai Tidak Sehat, Regulasi Keputusan Terbaik

Kompetisi Maskapai Tidak Sehat, Regulasi Keputusan Terbaik

Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106/2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA)


Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Setelah persoalan harga ayam telah selesai, kini muncul masalah baru yakni harga garam yang anjlok di tingkat petani.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!