Ekonomi
Share this on:

Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun

  • Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun
  • Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun

BOGOR - Usaha memikat investor dengan pemberian fasilitas libur pajak (tax holiday) mulai menunjukkan hasil. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 35/2018 pada 29 Maret 2018, sebanyak 12 wajib pajak (WP) mendapatkan fasilitas tersebut dengan nilai investasi Rp210,8 triliun.

’’Per hari ini (kemarin, Red) data terakhir rencana investasi,’’ ujar Kepala Subdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi Direktorat Perpajakan II Sulistyo Wibowo kemarin (11/12). Berdasar data Ditjen Pajak, 12 WP tersebut terdiri atas beberapa bidang usaha serta mencakup penanaman modal baru dan perluasan usaha (lihat grafis).

Dia menambahkan, mulai 27 November lalu pemerintah mengeluarkan ketentuan baru, yakni PMK Nomor PMK-150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Melalui ketentuan baru tersebut, pemerintah memperluas sektor yang berhak mendapatkan fasilitas tax holiday. Pemerintah juga menyederhanakan pengajuan fasilitas libur pajak sekaligus memperkenalkan skema pengaturan mini-tax holiday.

Aturan dalam PMK 150/2018, nilai investasi Rp 100 miliar hingga di bawah Rp500 miliar mendapatkan pengurangan PPh badan 50 persen selama 5 tahun dan 25 persen untuk 2 tahun berikutnya. Kemudian, untuk nilai investasi di atas Rp500 miliar, terdapat fasilitas pengurangan PPh badan 100 persen selama 5–20 tahun dan 50 persen untuk 2 tahun berikutnya.

Ada dua cakupan industri pionir baru yang mendapatkan fasilitas tax holiday. Yakni, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Kemudian, ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang terhubung.

’’Didorong agar ada penanaman modal baru sesuai dengan sektor yang telah ditentukan,’’ katanya.

Penelitian permohonan yang diajukan, lanjut dia, seperti WP berkomitmen menanamkan modal mencapai Rp1,2 triliun. Namun, realisasinya hanya Rp 500 miliar. ’’Insentif yang didapat sesuai dengan pencapaiannya. Fasilitasnya mengikuti,’’ kata Sulistyo.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, 18 cakupan industri pionir merupakan industri yang jarang. ’’Harapannya, akan semakin banyak pelaku usaha yang tertarik,’’ katanya. Selain itu, langkah tersebut bertujuan untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan, penerimaan pajak hingga 30 November 2018 mencapai Rp 1.136,6 triliun. Tumbuh 15,4 persen secara year-on-year atau mencapai 79,8 persen terhadap APBN 2018. Penerimaan pajak pada 2018 diperkirakan mencapai Rp 1.350,9 triliun atau tumbuh 17,4 persen YoY.

Di bagian lain, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I mengejar target penerimaan pajak 2018. Hingga November 2018, realisasi penerimaan Rp 36,375 triliun.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jatim I Heru Budhi Kusumo mengatakan, mengacu pada target tahunan yang dipatok Rp 46,884 triliun, realisasi sudah 77,57 persen. Dengan demikian, tersisa 22,43 persen dari target. Sisa itu akan dikejar pada pekan terakhir Desember 2018.

’’Jadi, masih ada waktu hingga akhir tahun untuk mengejar target penerimaan tersebut. Biasanya, belanja pemerintah masih terus berlangsung sehingga kami optimistis dapat memenuhi apa yang dibebankan,’’ ujarnya kemarin (11/12).

Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, terdapat pertumbuhan 12,1 persen. ’’Kalau dari sisi kendala, kami masih melakukan pengkajian. Sebab, ini masih proses,’’ kata Heru. Menurut dia, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan. Karena itu, edukasi harus terus-menerus dilakukan. (nis/res/c15/fal/jpg)

Berita Sebelumnya

Bulog Amankan Pasokan Pangan
Bulog Amankan Pasokan Pangan

Berita Berikutnya

Pemerintah Bubarkan BP Batam
Pemerintah Bubarkan BP Batam

Berita Sejenis

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Penolakan travel umrah konvensional terkait rencana pemerintah menjembatani Tokopedia dan Traveloka untuk menggarap umrah digital didukung anggota DPR.


Utang Pemerintah Turun Tipis Rp1 T

Utang Pemerintah Turun Tipis Rp1 T

Posisi utang pemerintah pusat hingga Juni 2019 tercatat sebesar Rp4.570,17 triliun.


Milenial Dominasi Pembeli Surat Utang Negara

Milenial Dominasi Pembeli Surat Utang Negara

Generasi muda alias milenial semakin sadar akan pentingnya melakukan investasi. Terutama pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) ritel.


Neraca Perdagangan RI Tekor Rp28 T

Neraca Perdagangan RI Tekor Rp28 T

Neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif sampai dengan Mei 2019 masih tekor sebesar Rp2,14 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp28 triliun.


OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

Aplikasi pinjaman online (Pinjol) dan investasi valuta asing ilegal mulai dikikis sedikit demi sedikit.


Investasi Asing Masih Lamban Usai Putusan MK

Investasi Asing Masih Lamban Usai Putusan MK

Suhu politik di Indonesia sudah berangsur turun. Apalagi pascaputusan Mahkamah Konsitusi (MK) telah reda.


Pemerintah Ngutang Lagi Rp4,2 Triliun untuk Atasi Kemiskinan

Pemerintah Ngutang Lagi Rp4,2 Triliun untuk Atasi Kemiskinan

Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4,2 triliun untuk Indonesia.


Investasi Mobil Listrik, Toyota Kucurkan Rp28,3 T

Investasi Mobil Listrik, Toyota Kucurkan Rp28,3 T

Toyota Motor mempersiapkan investasi segar kurang lebih Rp28,3 triliun untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia selama empat tahun ke depan.


Moda Transportasi O-Bahn Tuai Kritik

Moda Transportasi O-Bahn Tuai Kritik

Rencana pemerintah ingin mengembangkan moda transportasi baru, yakni perpaduan antara spesifikasi Bus Rapid Transit.


Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Upaya mendorong investasi di sektor properti, pemerintah akhirnya mengeluarkan paket lima kebijakan.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!