Ekonomi
Share this on:

Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun

  • Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun
  • Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun

BOGOR - Usaha memikat investor dengan pemberian fasilitas libur pajak (tax holiday) mulai menunjukkan hasil. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 35/2018 pada 29 Maret 2018, sebanyak 12 wajib pajak (WP) mendapatkan fasilitas tersebut dengan nilai investasi Rp210,8 triliun.

’’Per hari ini (kemarin, Red) data terakhir rencana investasi,’’ ujar Kepala Subdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi Direktorat Perpajakan II Sulistyo Wibowo kemarin (11/12). Berdasar data Ditjen Pajak, 12 WP tersebut terdiri atas beberapa bidang usaha serta mencakup penanaman modal baru dan perluasan usaha (lihat grafis).

Dia menambahkan, mulai 27 November lalu pemerintah mengeluarkan ketentuan baru, yakni PMK Nomor PMK-150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Melalui ketentuan baru tersebut, pemerintah memperluas sektor yang berhak mendapatkan fasilitas tax holiday. Pemerintah juga menyederhanakan pengajuan fasilitas libur pajak sekaligus memperkenalkan skema pengaturan mini-tax holiday.

Aturan dalam PMK 150/2018, nilai investasi Rp 100 miliar hingga di bawah Rp500 miliar mendapatkan pengurangan PPh badan 50 persen selama 5 tahun dan 25 persen untuk 2 tahun berikutnya. Kemudian, untuk nilai investasi di atas Rp500 miliar, terdapat fasilitas pengurangan PPh badan 100 persen selama 5–20 tahun dan 50 persen untuk 2 tahun berikutnya.

Ada dua cakupan industri pionir baru yang mendapatkan fasilitas tax holiday. Yakni, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Kemudian, ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang terhubung.

’’Didorong agar ada penanaman modal baru sesuai dengan sektor yang telah ditentukan,’’ katanya.

Penelitian permohonan yang diajukan, lanjut dia, seperti WP berkomitmen menanamkan modal mencapai Rp1,2 triliun. Namun, realisasinya hanya Rp 500 miliar. ’’Insentif yang didapat sesuai dengan pencapaiannya. Fasilitasnya mengikuti,’’ kata Sulistyo.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, 18 cakupan industri pionir merupakan industri yang jarang. ’’Harapannya, akan semakin banyak pelaku usaha yang tertarik,’’ katanya. Selain itu, langkah tersebut bertujuan untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan, penerimaan pajak hingga 30 November 2018 mencapai Rp 1.136,6 triliun. Tumbuh 15,4 persen secara year-on-year atau mencapai 79,8 persen terhadap APBN 2018. Penerimaan pajak pada 2018 diperkirakan mencapai Rp 1.350,9 triliun atau tumbuh 17,4 persen YoY.

Di bagian lain, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I mengejar target penerimaan pajak 2018. Hingga November 2018, realisasi penerimaan Rp 36,375 triliun.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jatim I Heru Budhi Kusumo mengatakan, mengacu pada target tahunan yang dipatok Rp 46,884 triliun, realisasi sudah 77,57 persen. Dengan demikian, tersisa 22,43 persen dari target. Sisa itu akan dikejar pada pekan terakhir Desember 2018.

’’Jadi, masih ada waktu hingga akhir tahun untuk mengejar target penerimaan tersebut. Biasanya, belanja pemerintah masih terus berlangsung sehingga kami optimistis dapat memenuhi apa yang dibebankan,’’ ujarnya kemarin (11/12).

Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, terdapat pertumbuhan 12,1 persen. ’’Kalau dari sisi kendala, kami masih melakukan pengkajian. Sebab, ini masih proses,’’ kata Heru. Menurut dia, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan. Karena itu, edukasi harus terus-menerus dilakukan. (nis/res/c15/fal/jpg)

Berita Sebelumnya

Bulog Amankan Pasokan Pangan
Bulog Amankan Pasokan Pangan

Berita Berikutnya

Pemerintah Bubarkan BP Batam
Pemerintah Bubarkan BP Batam

Berita Sejenis

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun.


Jangan Merakit Terus, Saatnya Industri Elektronik Produksi Sendiri

Jangan Merakit Terus, Saatnya Industri Elektronik Produksi Sendiri

Investasi elektronika dan telematika di Indonesia mulai mengepakan sayapnya, meski belum sebesar industri manufaktur.


Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Akumulasi utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp4.528 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp4.180 triliun.


Puasa dan Lebaran, Kebutuhan Uang Tunai Rp217,1 Triliun

Puasa dan Lebaran, Kebutuhan Uang Tunai Rp217,1 Triliun

Kebutuhan uang kartal selama Ramadan dan Lebaran 2019 diprediksi sebesar Rp217,1 triliun.


Investasi China di Indonesia Terusik

Investasi China di Indonesia Terusik

Investasi China di dalam negeri dianggap tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good


Baznas Target Kumpulkan Zakat Rp3,5 Triliun

Baznas Target Kumpulkan Zakat Rp3,5 Triliun

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjadikan Bulan Ramadan sebagai momentum untuk penghimpunan zakat sebanyak-banyaknya.


Fintech Ilegal di Indonesia Terbanyak dari China

Fintech Ilegal di Indonesia Terbanyak dari China

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui satgas waspada investasi terus berupaya memberantas fintech peer to peer lending alias pinjaman online ilegal.


Pengusaha Indonesia Tertarik Investasi di Bangladesh

Pengusaha Indonesia Tertarik Investasi di Bangladesh

Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh Rina P. Soemarno mengatakan banyak pengusaha dan perusahaan Tanah Air yang berminat untuk berinvestasi di Bangladesh.



PLN Dikucuri Kredit Sindikasi Perbankan Rp16,75 Triliun

PLN Dikucuri Kredit Sindikasi Perbankan Rp16,75 Triliun

PT PLN memperoleh kredit sindikasi Rp16,75 triliun dari perbankan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!