Ekonomi
Share this on:

Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

  • Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan
  • Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

JAKARTA - Pernyataan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani terkait akan kembali memberlakukan tax amnesty jilid II, menuai penolakan dari berbagai kalangan.

Ekonom senior yang juga mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai tax amnesty jilid II adalah kebijakan yang konyol. Sebab tax amnesty pertama saja hasilnya tidak terasa.

"Ada ide lagi tax amnesty kedua, ini benar-benar konyol, yang pertama saja gagal total," ujar Rizal di Jakarta, Senin (12/8).

Rizal memaparkan, tax ratio dari 2010 ke 2018 terus mengalami penurunan, dari 9,52 persen menjadi 8,85 persen. Dan itu, hanya rasio pajak tanpa dihitung dengan bea dan cukai, serta royalti dari SDA migas dan tambang. Sementara tax ratio secara keseluruhan turun dari 13,61 persen pada 2010 menjadi 11,45 persen pada 2018.

Artinya, kata Rizal, seharusnya setelah dilaksanakan tax amnesty membuat pemasukan pajak meningkat dan rasio pajak juga demikian. Tapi malah sebaliknya.

"Kok malah ada tax amnesty makin merosot, harusnya ada tax amnesty yang heboh, kampanye gede, kok hasilnya gini," ujar dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah tidak sependapat dengan pernyataan Rizal yang menyebutkan tax amnesty I gagal. Sebab bisa hanya diukur dari tax ratio yang belum mengalami lompatan.

"Tidak naiknya tax ratio disebabkan banyak faktor. Perlambatan atau stagnasi pertumbuhan ekonomi bisa menyebabkan tax ratio tidak tumbuh. Tax amnesty gagal apabila setelah tax amnesty kepatuhan pajak sama sekali tidak meningkat," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (12/8).

Namun Rizal sependapat dengan Rizal, bahwa tax amnesty II tidak boleh dilakukan sebab akan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak.

"Secara teori tax amnesty hanya boleh dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Tax amnesty hendaknya merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Kalau dilakukan berulang bisa memunculkan moral hazard yang artinya justru berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak," ucap dia.

Dia menyarankan, untuk mendongkrak penerimaan pajak di tengah perlambatan ekonomi saat ini adalah dengan melakukan insentif berupa pelonggaran pajak.

"Pemerintah jangan memaksakan kenaikan penerimaan pajak di tengah ekonomi yang melambat karena akan berdampak negatif mendorong ekonomi ke arah resesi yang lebih dalam. Jadi yang harus dilakukan justru memberi insentif agar konsumsi dan investasi tumbuh. Dengan demikian ekonomi tumbuh baru pajak meningkat," tutur dia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, tax amnesty jilid II ditargetkan untuk menutup short fall pajak tahun 2019 sebesar 140 triliun. Namun hal itu akan sulit dicapai.

"Dalam waktu dekat (Tax amnesty jilid II) belum perlu dilakukan karena baru 2016-2017 lalu plus akan memberikan moral hazard kepatuhan perpajakan karena orang akan bayar pajak ketika ada tax amnesty saja," ujar Tauhid kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (12/8).

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo juga tak setuju jika pemerintah kembali menggelar tax amnesty. Pasalnya itu dianggap tidak baik untuk perbaikan sistem perpajakan ke depannya.

"Kami tidak setuju dan menolak tegas wacana tax amnesty jilid 2 sebagaimana beredar dan diwacanakan, oleh siapa pun. Hal ini jelas sangat tidak baik bagi masa depan bangsa Indonesia dan sistem perpajakan kita," kata dia melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/8).

Menurut Yustinus, tax amnesty pertama sudah dirasa cukup. Karena, pemerintah telah memberi kebijakan dengan skema yang terbaik, yaitu tarif sangat rendah, tidak ada kewajiban repatriasi, jangka waktu menahan harta di Indonesia hanya 3 tahun, dan mendapatkan pengampunan pajak tahun 2015 dan sebelumnya.

Apalagi, lanjut dia itu juga telah diiringi dengan kebijakan insentif pajak yang cukup signifikan dan kelonggaran penegakan hukum.

"Pengampunan pajak yang diberikan 2016-2017 sudah menunjukkan kebaikan hati pemerintah untuk menunda penegakan hukum, dan seharusnya dimanfaatkan dengan maksimal oleh wajib pajak," sambung dia menjelaskan.

Sebelumnya wacana tax amnesty jilid II muncul saat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani bertanya ke Menteri Sri Mulyani, tentang kemungkinan tax amnesty digelar lagi. Pasalnya di negara lain saja tax amnesty bisa 2 atau 3 kali. Sri menjawab akan memikirkan terbaik jika kembali memberlakukan tax amnesty jilid II.

Sekadar informasi, tax amnesty adalah pengampunan pajak. Di Indonesia sendiri tax amnesty pernah diberlakukan pada tahun 1984 dan tahun 2004. Kala itu mengalami kegagalan karena tidak mendapatkan dukungan dari sebagian penegak hukum. Selanjutnya tax amnesty kembali diberlakukan pada 1 juli 2016 hingga 31 maret 2017. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Penolakan travel umrah konvensional terkait rencana pemerintah menjembatani Tokopedia dan Traveloka untuk menggarap umrah digital didukung anggota DPR.


Moda Transportasi O-Bahn Tuai Kritik

Moda Transportasi O-Bahn Tuai Kritik

Rencana pemerintah ingin mengembangkan moda transportasi baru, yakni perpaduan antara spesifikasi Bus Rapid Transit.


Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Tuntutan Tim Hukum Prabowo-Sandi yang menginginkan pemilihan presiden (pilpres) ulang mendapat penolakan dari para pelaku usaha.


Per 1 April, Pajak Badan Usaha Tetap Sesuai Tax Treaty

Per 1 April, Pajak Badan Usaha Tetap Sesuai Tax Treaty

Regulasi baru mengenai pajak untuk Badan Usaha Tetap (BUT) telah disahkan oleh pemerintah. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/P


Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun

Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun

Usaha memikat investor dengan pemberian fasilitas libur pajak (tax holiday) mulai menunjukkan hasil.


Penerimaan Pajak Meningkat berkat Tax Amnesty

Penerimaan Pajak Meningkat berkat Tax Amnesty

Realisasi penerimaan pajak hingga 31 Desember 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 89,7 persen dari target dalam APBNP 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun.


Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tak Efektif

Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tak Efektif

Kebijakan lelang gula kristal rafinasi (GKR) mendapat penolakan dari industri.


Ternyata Baru 2,17 Persen WP di NTB yang Ikut Tax Amnesty

Ternyata Baru 2,17 Persen WP di NTB yang Ikut Tax Amnesty

Program tax amnesty (TA) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kurang begitu menggembirakan.


Dana Repatriasi Dongkrak DPK

Dana Repatriasi Dongkrak DPK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi komitmen dana repatriasi tax amnesty melalui bank gateway Rp105 triliun.


Realisasi Repatriasi Tax Amnesty Capai Rp67 Triliun

Realisasi Repatriasi Tax Amnesty Capai Rp67 Triliun

Realisasi dana repatriasi program amnesti pajak akhir November 2016 terakumulasi Rp67 triliun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!