Ekonomi
Share this on:

Terancam PHK, Buruh Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok

  • Terancam PHK, Buruh Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok
  • Terancam PHK, Buruh Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok

JAKARTA - Rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen, tidak pernah reda dari sorotan berbagai pihak. Termasuk, buruh tembakau yang merasa terancam terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mereka menolak kenaikan cukai rokok tahun depan.

Buruh rokok yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau (FSPRT) menegaskan menolak kenaikan cukai rokok yang terbilang cukup besar itu.

"Dengan kenaikan cukai yang begitu tinggi pada tahun 2020 beserta HJE-nya juga cukup tinggi itu akan berdampak kepada penurunan penghasilan anggota kami termasuk pemutusan hubungan kerja besar-besaran," tegas Ketua Ketua Umum Pimpinan Pusat FSPRT Sudarto di Jakarta, kemarin (23/9).

Lebih lanjut Sudarto mengatakan, kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen bakal membuat harga jual rokok ikut naik sekitar 35 persen. Hal demikian, membuat pengusaha tidak mampu untuk membayar upah para buruh.

Catatan FSPRT, saat ini jumlah pekerja di industri rokok sebanyak sebanyak 151.615 orang atau 62 persen.

Karena itu, dia mengancam akan menggelar aksi besar-besaran secara serentak di seluruh Indonesia terkait penolakan cukai rokok.

"Jika aspirasi ini tidak mendapat perhatian pemerintah dengan segala hormat kami mohon, maka kami akan melakukan unjuk rasa secara nasional, di seluruh Indonesia," kata dia.

Ada lima tuntutan yang akan disampaikan nanti dalam aksinya, yaitu:

Pertama, menolak kenaikan tarif cukai industri hasil tembakau sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen karena dampaknya dapat merugikan pekerja (penurunan penghasilan dan bahkan PHK).

Kedua, kenaikan cukai industri hasil tembakau wajib memperhatikan masukan dari serikat pekerja dan pihak-pihak terkait lainnya.

Ketiga, industri rokok kretek sebagai industri khas Indonesia dan padat karya hendaknya mendapat perhatian lebih dari pemerintah terutama terkait aspek kelangsungan dan kesejahteraan pekerja.

Keempat, kenaikan tarif cukai dan HJE yang tinggi akan berpotensi menumbuhkan rokok ilegal, yang sangat berdampak kepada semua pihak terkait.

Terakhir, penggunaan dana bagi hasil cukai-hasil tembakau (DBHC-HT) memasukkan aspek kesejahteraan dan perlindungan pekerja rokok dalam pemanfaatannya.

Sementara Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano menilai kebijakan kenaikan cukai rokok oleh pemerintah bakal menekan konsumsi tembakau dan rokok.

"Namun pada pengalaman Indonesia, cukai rokok nyaris terbukti diterapkan sebagai instrumen fiskal semata. Kebijakan cukai hanya didasarkan pada inflasi dan target pertumbuhan ekonomi," kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (23/9).

Dia berharap, besaran kenaikan yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk tidak tarik kembali.

"Baru tahun 2020 nanti cukai rokok akan dinaikkan sampai angka 25 persen dan semoga pemerintah tidak mundur dari kebijakan ini," ucap dia.

Dengan kebijakan tersebut, menurut dia, sudah pasti akan mendorong kenaikan harga rokok.

Sehingga seperti yang diharapkan pemerintah untuk menekan perokok pemula dan kelompok rentan, pada akhirnya akan mengurangi jumlah perokok.

"Dan jumlah perokok pun dapat ditekan secara signifikan. Jadi arah kebijakan cukai pemerintah perlu didukung publik secara luas," kata dia.

Dia meminta pemerintah tidak perlu khawatir dengan penurunan jumlah perokok, penerimaan negara tidak akan berkurang.

"Kenaikan cukai meningkatkan pendapatan negara dan akan berbanding terbalik dengan penurunan jumlah perokok," ucap dia.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah meminta para pengusaha dan buruh tembakau tidak perlu khawatir, karena tidak akan menurunkan konsumsi rokok.

"Saya kira respons pengusaha rokok dan pekerja rokok terlalu berlebihan. Cukai rokok tidak akan berdampak begitu negatif terhadap mereka. Kenaikan cukai diperkirakan tidak akan menurunkan konsumsi rokok yang artinya penjualan rokok tetap akan tinggi," kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (23/9).

"Tapi justru karena konsumsi rokok tetap akan tinggi, saya lebih concern terhadap konsumsi rumah tangga yang bukan rokok. Kualitas konsumsi di luar rokok akan menurun," tambah Pieter.

Sebelumnya, pengusaha rokok yang tergabung dalam Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Gabungan Perusahaan Rokok GAPERO Surabaya dan GAPERO Malang meminta pemerintah menurunkan kenaikan cukai rokok menjadi 10 persen. Besaran tersebut dirasa ideal alias tidak membebani para pengusaha rokok.

"Kami tidak menolak kenaikan cukai rokok, namun setidaknya kenaikan yang ditetapkan pemerintah adalah 10 persen di setiap tahunnya. Apabila masih juga dinaikkan, maka ada sekitar 254 pabrik rokok di Jatim yang gulung tikar karena volume produksi menurun sebesar 15 persen," ujar Ketua GAPERO Surabaya Sulami Bahar. (din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Dorong Investor, Cukup UU Investasi
Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Sejak muncul wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken kenaikan iuran BPJS Kesehatan


Anggap Produk Tembakau Alternatif Sama dengan Rokok, Pemerintah Keliru

Anggap Produk Tembakau Alternatif Sama dengan Rokok, Pemerintah Keliru

Pemerintah disarankan membuat regulasi khusus bagi produk tembakau alternatif.


Pembatalan Rencana Kenaikan Gas Industri Rugikan Investor

Pembatalan Rencana Kenaikan Gas Industri Rugikan Investor

Pembatalan rencana kenaikan harga gas industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)


Poin Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok, Tak Dijalankan

Poin Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok, Tak Dijalankan

Kementerian Keuangan telah resmi mengeluarkan Peraturan Menkeu Nomor 152/PMK.010/2019


Pemerintah Didesak Tutup Celah Kebijakan Rokok

Pemerintah Didesak Tutup Celah Kebijakan Rokok

Terkait sejumlah pihak baik asosiasi, pengamat ekonomi dan pegiat antikorupsi menyebutkan adanya celah kebijakan cukai


Kenaikan UMP 8,51 Persen Tuai Penolakan Pekerja

Kenaikan UMP 8,51 Persen Tuai Penolakan Pekerja

Kenaikan Upah Minium Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen menuai penolakan dari para pekerja.


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Industri Hasil Tembakau (IHT) memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Karenanya, cukai rokok selama ini dapat mengerek pendapatan negar


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Utang BUMN sudah sangat mengerikan. Setiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sedikit.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!