Ekonomi
Share this on:

Tiket Mahal, Kementerian Saling Lempar Tanggung Jawab

  • Tiket Mahal, Kementerian Saling Lempar Tanggung Jawab
  • Tiket Mahal, Kementerian Saling Lempar Tanggung Jawab

JAKARTA - Persoalan maskapai penerbangan di Tanah Air bakal berkepanjangan. Pasalnya sejumlah pihak terkait melemparkan tanggung jawabnya. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuat pernyataan mengejutkan, bahwa persoalan tarif selama ini tidak ada masalah. Tidak ada maskapai yang melanggar tarif yang diterbitkan Kemenhub.

Dia menjelaskan, berdasarkan undang-undang Kemenhub disebutkan hanya berwenang mengatur batas atas dan bawah tiket pesawat. Sampai saat ini, kata dia, tidak ada yang melanggar dari ketentuan tersebut.

Namun jika dibutuhkan tindakan lebih lanjut, maka kewenangan berada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tentang harga-harga di antara itu tidak melanggar, apabila memang dibutuhkan tindakan lebih lanjut yang berwenang adalah KPPU dan Kementerian BUMN," ujar Budi di Jakarta, Rabu (12/6).

Mantan direktur Utama Angkasa Pura II (Persero) itu mengusulkan terkait informasi mengenai kewenangan tersebut ada di ranah leading sector (sektor pemimpin), bukan kepada Kemenhub. Budi tidak menjelaskan yang dimaksud siapa yang akan menjadi leading sector tersebut.

"Saya mengusulkan apabila membutuhkan data lebih lanjut adalah leading sector bukan Kemenhub, kami laporkan mungkin ada 1-2 langgar, kita sudah lakukan tindakan pada maskapai. Tidak ada melanggar," kata Budi.

Hal tersebut dipaparkan Budi saat menjawab pertanyaan Komisi V DPR RI terkait masih mahalnya tiket pesawat. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota memberikan sejumlah pandangan.

Anggota Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Hengky Kurniadi meminta Kemenhub untuk mengkaji soal rencana mengundang maskapai asing untuk ikut bersaing di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan masukan untuk menekan harga tiket mahal yakni dengan maskapai asing ikut bermain di dalam negeri.

"Memang benar perusahaan asing maksimal (kepemilikan) 49 persen tapi perlu kita pikirkan lagi, apakah benar harga tiket tinggi hanya dimiliki 2 grup airlines (Garuda Indonesia dan Lion Air Grups) yang besar ini. Apakah tidak karena tidak efisien yang lain," kata Hengky.

Untuk masalah tiket, kata dia, bisa dihitung komponen penyusunnya, seperti bahan bakar, gaji pegawai, asuransi, bunga, dan sebagainya. Nah dari situ bisa dihitung berapa besar pendapatannya.

"Kita bisa melihat bisa memerkirakan profit berapa, profit berapa yang kita toleransi di situ," ujar dia.

Anggota Komisi V Fraksi PPP Elviana berpandangan, untuk mengatasi masalah tiket perlu ada lembaga yang melakukan penindakan.

"Tiket mahal kalau ada penerbangan yang melanggar batas atas, batas minimal saya pikir ada lembaganya untuk menindaknya. Dalam catatan bapak (Menhub) ada berapa yang melanggar batas maksimal minimal?," tanya dia.

Terpisah, pengamat penerbangan, Gerry Soejatman membenarkan pernyataan Menteri Budi bahwa penindakan adalah ranah Kementerian BUMN.

"Statement Menhub Budi memang benar, urusan penindakan persaingan tidak sehat bukan di Kemenhub. Kalau ada BUMN yang melakukan persaingan tidak sehat, ya Kementerian BUMN juga bisa dilibatkan," ujar Gerry kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (13/6).

Catatan Gerry, selama ini memang tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai. Lanjut dia, harga tiket mahal menjelang Lebaran adalah siklus biasa yang terjadi setiap tahunnya.

"Ya ini DPR mikirnya tiket mahal berarti ada yang melanggar, padahal tidak. Dari tahun kemarin DPR sepertinya memprotes tiket mahal sewaktu Lebaran dan liburan Natal, padahal hal itu biasa, yang penting maskapai tidak melanggar TBA," kata Gerry.

Menurut Gerry, TBA sebaiknya tidak perlu diturunkan seperti keinginan DPR. Sebab maskapai akan mengalami kerugian.

"Justru makin diturunkannya TBA, dengan kondisi yang ada sekarang, maskapai akan cenderung jual di harga dekat TBA. Kalau jual di bawah, maskapai ada yang berpotensi rugi, karena mereka sedang menjaga kinerja keuangan mereka akibat kenaikan biaya tahun kemarin," papar Gerry.

Gerry menjelaskan, bahwa, harga tiket mahal tetapi tingkat keterisiannya rendah, tetap bisa merugikan maskapai. Begitu pun jika harga murah kalau tingkat keterisiannya tidak tinggi akan mengakibatkan kerugian.

"Kalau dilihat dari harga tiket per kursi kilometer dibanding biaya per kursi kilometer yang tersedia tentu yang tidak jeli akan berasumsi, 'Wah ini airline cetak duit banyak!' Tetapi yang harus dibandingkan adalah pendapatan per kursi kilometer tersedia dengan biaya per kursi kilometer yang tersedia. Di situ baru kelihatan, bedanya tipis, dan di tahun kemarin, terlihat, maskapai merugi," tutur Gerry.

Gerry melanjutkan, maskapai berusaha bangkit atas kondisi yang dihadapi saat ini. Namun karena biaya serba naik seperti avtur dan kurs rupiah, maka maskapai gagal mensubsidi silang pada musim sepi dan musim ramai kemarin.

"Yang ada TBA-nya tidak dinaikkan, ya maskapai kejepit. Mereka tidak ada ruang gerak untuk mensubsidi tiket murah lagi, jadi yah, lompat ke harga dekat-dekat TBA dengan pengurangan kapasitas," ucap Gerry.

Sebelumnya, KPPU menilai telah terjadi duopoli di industri penerbangan Indonesia. Sampai saat ini pihaknya masih menyelidiki praktik tersebut.

Ketua KPPU Kurnia Toha menegaskan duopoli memang terjadi di Indonesia, namun bukan berarti duopoli melanggar hukum karena memang kondisi pasarnya seperti itu.

"Makanya kita selidiki karena ada indikasi itu (pelanggaran UU Persaingan Usaha). Tapi indikasi saja tidak cukup maka kita harus punya bukti. Kita ini kan penyelidikan mencari bukti apakah memang terjadi pelanggaran pada UU Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 atau nggak," jelas Kurnia.

Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan akan mengkaji harga tiket pesawat Garuda Indonesia. Kajian dibuat supaya perusahaan maskapai penerbangan pelat merah itu bisa memberikan harga lebih murah kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah tertentu.

"Garuda ini terus kami review (kaji), insya Allah ke depan kalau kami ke depan bisa lebih baik harusnya, kami akan coba untuk memberikan harga yang lebih baik. Jadi memang ada daerah-daerah yang harus kami pikirkan untuk bagaimana memberikan tiket lebih murah," kata Rini. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Kembangkan Kawasan Industri Halal
Kembangkan Kawasan Industri Halal

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kerek Harga Cabai, Pemerintah Harus Bangun Rumah Plastik

Kerek Harga Cabai, Pemerintah Harus Bangun Rumah Plastik

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan sejumlah upaya untuk menstabilkan harga cabai yang melonjak tinggi


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Bandel, Maskapai Lion Air Belum Turunkan Tarif

Keputusan pemerintah menurunkan tiket pesawat sebesar 50 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), ternyata masih saja ada maskapai yang bandel


Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha untuk membuka pasar di Cina.


Kompetisi Maskapai Tidak Sehat, Regulasi Keputusan Terbaik

Kompetisi Maskapai Tidak Sehat, Regulasi Keputusan Terbaik

Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106/2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA)


Uji Coba Skema Transportasi Massal Dianggarkan Rp250 Miliar

Uji Coba Skema Transportasi Massal Dianggarkan Rp250 Miliar

Kementerian Perhubungan akan melakukan uji coba skema transportasi massal baru berbasis bus pada 2020 mendatang di enam kota.


Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Setelah persoalan harga ayam telah selesai, kini muncul masalah baru yakni harga garam yang anjlok di tingkat petani.


Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran terkait pembatasan diskon tarif ojek online (ojol).


Tahun Depan Tarif Listrik Naik

Tahun Depan Tarif Listrik Naik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pada 2020 mendatang, mekanisme tariff adjustment.


Hari Ini, Tiket LCC Domestik Turun

Hari Ini, Tiket LCC Domestik Turun

Maskapai penerbangan berbiaya murah atau Low-Cost Carrier (LCC) diimbau segera menurunkan harga tiket domestik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!