Ekonomi
Share this on:

Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

  • Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM
  • Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

JAKARTA - Di tengah keberatan para UMKM terkait diwajibkan mengantongi sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019, namun di sisi lain mereka juga harus mengeluarkan biaya yang diperkirakan tidak sedikit sebesar Rp2,5 juta.

Tingginya biaya tersebut mendapat sorotan dari Ketua Majelis Ulama bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim.

Menurut dia, jumlah sebesar itu terlalu besar bagi pelaku usaha UMKM. Karena itu, dia meminta pemerintah untuk meringankan biaya sertifikat halal bagi UMKM.

"Itu pasti berat lah untuk UMKM. Makanya kita dulu mendorong undang-undang itu. Tujuannya agar pemerintah punya pintu masuk dalam ikut campur, dalam konteks salah satunya adalah pembiayaan," ujar Lukmanul di Jakarta, kemarin (23/9).

Memang saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki kewenangan untuk menentukan besaran tarif sertifikat halal.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, jumlah Rp2,5 juta memang terbilang masih kemahalan untuk pelaku usaha kecil. Namun, layanan proses sertifikasi halal harus lebih baik.

"Maka menurut hemat saya yang diperbaiki adalah proses sertifikasi halalnya dan kewajiban sertifikasi halal untuk produk UKM di Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH)," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (24/9).

Sementara Pengamat Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Azis Budi Setiawan, menilai tidak perlu biaya sertifikasi halal sebagaimana keinginan pemerintah untuk mendorong pasar produk UMKM tidak hanya di dalam negeri, melainkan di pasar dunia.

"Indonesia menjadi pasar utama produk halal, tapi soal produsen, 10 besar aja kita tidak masuk. Ini kan ironi," ujar Azis.

Menurut dia, penggratisan biaya sertifikasi halal, langkah awal bisa mendorong kemajuan produk UMKM halal di tiap-tiap sektor. Dia mengakui, sertifikat halal menjadi salah satu hal mendasar agar produk halal lokal diakui oleh pasar. Hal itu memang tidak mudah untuk memasuki pasar global.

"Yang paling mendasar sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah, sehingga produk Indonesia bisa masuk ke rantai pasok produk halal global," ucap dia.

Pakar Ekonomi Islam dari Islamic Economic Forum for Indonesia Development (Isefid) Ali Sakti menambahkan, harus ada insentif agar tidak membebani pelaku UMKM.

"Lebih baik, digratiskan sehingga itu benar-benar menjadi fasilitas yang disediakan pemerintah," kata Ali.

Terkait hal itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan, siap memberikan layanan gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun, soal penentuan tarif menjadi wewenang Kemenkeu.

"Tarif itu ditentukan oleh Kemenkeu. Tadi saya sebutkan kita itu BLU (Badan Layanan Umum) jadi draft itu dari kita diajukan kepada yang namanya (Pembinaan) PK BLU, kemudian nanti akan keluar kepada keputusan Menteri Keuangan," ujar Sukoso, kemarin (25/9).

"Terkait UMK, kami menentukan tarif UMK mikro kecil dari nol rupiah sampai ada jeda yang kita ajukan. Jadi dibebaskan, tapi kita harus rigid menilai mikro kecil yang mana," imbuh Sukoso.

Seperti diketahui, BPJH telah mengambil alih wewenang MUI perihal sertifikasi halal. Sertikat halal untuk UMKM akan diberlakukan mulai 17 Oktober 2019, di mana setiap produk harus punya sertifikasi halal selama lima tahun untuk pembinaan.(din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kemenperin Bantu Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM Pangan

Kemenperin Bantu Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM Pangan

Mengingat umat muslim sebagai mayoritas konsumen di Indonesia, Kementerian Perindustrian mendorong para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki sertifikat


Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Keluhkan Sertifikasi Halal

Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Keluhkan Sertifikasi Halal

Regulasi wajib sertifikasi halal bagi produk-produk yang dipasarkan di Tanah Air sudah berlaku sejak 16 Oktober 2019.


Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM

Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM

Masyarakat kian meminati jasa Fintech untuk pembiayaan. Terutama bagi pelaku UMKM.


Biaya Pindah Ibu Kota Sudah Masuk RAPBN 2020

Biaya Pindah Ibu Kota Sudah Masuk RAPBN 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan dana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) sudah masuk dalam RAPBN anggaran 2020.


Cabai Sumbang Inflasi Agustus 2019

Cabai Sumbang Inflasi Agustus 2019

Masih tingginya harga cabai mendorong inflasi di bulan Agustus 2019 sebesar 0,20 persen secara bulanan. Sedangkan secara tahunan 3,52 persen.


Mati Listrik Massal Rontokkan Pendapatan Ojol Hingga 50 Persen

Mati Listrik Massal Rontokkan Pendapatan Ojol Hingga 50 Persen

Pemadaman listrik secara massal yang terjadi di Pulau Jawa dan sejabodetabek bukan hanya dikeluhkan oleh para pelaku usaha besar ataupun UMKM


Hebat, Proyek Masela Sedot 30 Ribu Pekerja

Hebat, Proyek Masela Sedot 30 Ribu Pekerja

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengemukakan, total biaya pengembangan lapangan Proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku, mencapai 18,5 miliar dollar AS



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!