Ekonomi
Share this on:

Tingkatkan Raihan Pajak, Data Kependudukan Akan Disinkronkan

  • Tingkatkan Raihan Pajak, Data Kependudukan Akan Disinkronkan
  • Tingkatkan Raihan Pajak, Data Kependudukan Akan Disinkronkan

JAKARTA - Nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik bakal dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan perpajakan. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, NIK ditargetkan sudah diberlakukan sebagai single identity number 4–5 tahun ke depan.

”Ke depan cukup NIK, sudah terintegrasi semua,” paparnya dalam acara kerja sama Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil kemarin (2/11). Upaya mengintegrasikan data masih terkendala lembaga yang memiliki database sendiri-sendiri. Saat ini kerja sama sudah dilakukan dengan 1.129 lembaga.

Dia mencontohkan BI, OJK, dan BPJS yang memiliki data sendiri-sendiri. Karena itu, perlu dilakukan pemadanan data terlebih dahulu. ”Perlu disinkronkan, baru kita melompat ke arah single identity number,” jelasnya.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyambut baik kerja sama itu untuk memastikan akurasi data untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak. ”Akses NIK ada NPWP,” tambahnya.

Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowirjono menyampaikan, pihaknya melakukan kerja sama untuk verifikasi kredit usaha rakyat (KUR). Sebab, KUR hanya untuk satu nilai, tidak boleh lebih. ”Perlu dipastikan identitas debitor KUR betul-betul akuntabel,” paparnya.

Dia yakin, dengan kerja sama itu, data yang diperoleh semakin akurat. ”Kejadian dobel atau kesalahan penerima jadi teratasi,” jelasnya.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2018 mencapai 71,32 persen. Yakni, Rp1.015,66 triliun atau tumbuh 17,41 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

”Kepatuhan naik signifikan,” ungkap Robert. (nis/c11/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Tekanan Terhadap Rupiah Mulai Mereda
Tekanan Terhadap Rupiah Mulai Mereda

Berita Berikutnya

Indonesia Kejar Peringkat ke-40
Indonesia Kejar Peringkat ke-40

Berita Sejenis

Pajak E-Commerce Masih Moderat

Pajak E-Commerce Masih Moderat

Keluarnya PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diharapkan memberikan kepastian bagi pela


Produksi Konsentrat Freeport Turun

Produksi Konsentrat Freeport Turun

Produksi konsentrat PT Freeport Indonesia tahun ini akan merosot menjadi 1,2 juta ton dari 2 juta ton pada 2018.


Tahun Ini Keadaan Ekonomi Berbeda

Tahun Ini Keadaan Ekonomi Berbeda

Penerimaan negara dalam APBN 2018 boleh saja melampaui target. Namun, kontribusinya masih didorong penerimaan negara bukan pajak (PNBP).


Pemerintah Kaji Pemberian Keringanan Pajak

Pemerintah Kaji Pemberian Keringanan Pajak

Pemerintah berupaya memacu kinerja ekspor barang, termasuk hasil pertanian dan perkebunan.


Kelola Distribusi, Bulog Optimalkan Teknologi

Kelola Distribusi, Bulog Optimalkan Teknologi

Perum Bulog akan meningkatkan penggunaan teknologi untuk mengantisipasi kendala-kendala pada 2019.


Dorong Kesadaran Pajak dari Kampus

Dorong Kesadaran Pajak dari Kampus

Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Kalimantan Timur dan Utara terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perpajakan.


Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun

Tarik Rencana Investasi Rp210,8 Triliun

Usaha memikat investor dengan pemberian fasilitas libur pajak (tax holiday) mulai menunjukkan hasil.


Bunga Utang Potensial Membengkak

Bunga Utang Potensial Membengkak

Pemerintah memperkirakan pembayaran bunga utang sepanjang tahun ini akan mencapai Rp 258,86 triliun.


Penerimaan Pajak Masih 80 Persen

Penerimaan Pajak Masih 80 Persen

Penerimaan pajak hingga akhir November 2018 tercatat masih sekitar 80 persen.


Suku Bunga Ganjal Ekonomi

Suku Bunga Ganjal Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun depan penuh tantangan. Tekanan eksternal diprediksi masih akan menggandoli.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!