Ekonomi
Share this on:

Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

  • Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020
  • Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

JAKARTA - Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau naik sebesar 7,99 persen dari Outlook 2019. Meskipun demikian kualitas belanja negara cenderung memburuk dalam RAPBN 2020, seperti proporsi modal yang cenderung menurun. Belanja modal dalam RAPBN 2020 hanya 11,2 persen atau turun dibandingkan Outlook 2019 yang sebesar 11,4 persen.

Di sisi lain, terjadi kenaikan belanja nonproduktif yakni belanja nonkementerian/lembaga (K/L) sebesar 16,8 persen, sementara belanja K/L hanya naik sebesar 3,47 persen dan belanja transfer ke daerah dari Dana Desa sebesar 5,45 persen dibandingkan Outlook 2019. Melihat besaran belanja negara dalam RAPBN 2020, lantas apakah proporsi belanja negara ini sudah tepat dan mampu memperbaiki kinerja perekonomian?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencoba menganalisis soal transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2020. Peneliti Indef Rusli Abdullah mengatakan, secara angka, jumlah transfer daerah Dana Desa mencapai 34 persen dari total belanja atau Rp858 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp45 triliun bila dibandingkan dengan Outlook APBN 2019.

"Apabila melihat pertumbuhan dana transfer daerah dan desa tersebut sejak 2015, maka diperoleh gambaran bahwa tren pertumbuhannya melambat," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu 25/8).

Mengenai pemerintah menyampaikan bahwa dana transfer daerah dan Dana Desa dimaksudkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut dia tidak akan berjalan dengan optimal.

"Kenapa tidak optimal? Karena saya melihat usaha tersebut tidak akan optimal apabila belanja transfer daerah dan Dana Desa dilakukan secara sporadis. Yang dimaksud sporadis di sini adalah tidak ada koordinasi antara transfer daerah dan Dana Desa, serta antara transfer daerah dan Dana Desa dengan belanja K/L pusat," papar Rusli.

Dia mengilustrasikan, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koperasi UMKM (Kemenkop) memiliki belanja program. Misalnya, Kemensos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kemenkop memiliki belanja program peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sebuah locus desa A.

Sedangkan pemerintah kabupaten/provinsi memiliki program kegiatan di desa A tersebut. Di sisi lain, dalam desa A tersebut terdapat program Dana Desa.

"Nah, program tersebut kadang tidak saling terhubung, tidak mendukung satu sama lain atau berjalan sendiri-sendiri. Jadi tidak saling terkait dan melengkapi," jelas dia.

Karena itu, menurut Rusli saling koordinasi antara lembaga terkait sangat dibutuhkan demi optimalnya belanja daerah guna menggeliatkan perekonomian nasional.

"Jadi seberapa pun besar dan banyaknya anggaran transfer daerah dan Dana Desa, apabila tidak ada unsur kolaborasi, tujuan dari transfer daerah dan Dana Desa tidak akan optimal, bahkan bisa gagal dalam mencapai tujuannya. Saya kira itu poin penting yang ada dalam APBN 2020. Anggaran transfer daerah dan Dana Desa berbasis lokus dan kolaborasi antar kementerian atau program," papar dia.

Sementara Direktur Program Indef Esther Sri Astuti menyoroti terkait masih gemuknya K/L, dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia (26 Kementerian), Thailand (19 Kementerian), Singapura (16 Kementerian), dan Vietnam (16 Kementerian). Dia mengatakan, belanja pemerintah pusat K/L dibagi sebanyak 87 Bagian Anggaran K/L, terdiri dari 34 kementerian, termasuk empat kementerian koordinator dan 53 lembaga.

"Gemuknya jumlah kementerian kita tentu berimplikasi inefisiensi anggaran belanja pemerintah pusat. Akibatnya pemerintah terjebak untuk akan menggunakan belanja negara lebih banyak untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (25/8).

Karenanya, pemerintah harus membenahi jumlah K/L yang terlalu gemuk karena malah menjadi penghambat roda perekonomian nasional.

"Jumlah kementerian harus dibuat berdasarkan fungsi bukan sekadar pembagian kursi. Harus ada tugas pokok dan fungsi yang jelas antar kementerian dan lembaga negara, agar tidak tumpang tindih peran dan fungsinya," pungkas dia. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Utang Membengkak Bikin Defisit APBN
Utang Membengkak Bikin Defisit APBN

Berita Sejenis

Pangkas Regulasi Jadi PR Jokowi

Pangkas Regulasi Jadi PR Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin periode 2019-2024 harus membenahi pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk.


Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Dua perusahaan raksasa minyak asal Amerika Serikat (AS), yakni Exxon Mobil dan Chevron dikabarkan bakal hengkang dari Indonesia.


Kenaikan UMP 8,51 Persen Tuai Penolakan Pekerja

Kenaikan UMP 8,51 Persen Tuai Penolakan Pekerja

Kenaikan Upah Minium Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen menuai penolakan dari para pekerja.


Ekonomi Global Diproyeksikan Turun, Indonesia Terjaga di 5 Persen

Ekonomi Global Diproyeksikan Turun, Indonesia Terjaga di 5 Persen

Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global turun dari 3,5 persen menjadi 3 persen pada 2019.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Kuartal ketiga akan segera berakhir, dan segera memasuki kuartal keempat 2019, namun pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan geliat yang menggembirakan


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


OMG!, Makin Suka-suka Akses Youtube dan Social Media

OMG!, Makin Suka-suka Akses Youtube dan Social Media

Telkomsel menghadirkan Paket Kuota Data Oh My Gigabytes! (OMG!) yang merupakan paket baru Telkomsel


Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2014 hingga 2019, rupanya telah gagal



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!