Ekonomi
Share this on:

Uji Coba Skema Transportasi Massal Dianggarkan Rp250 Miliar

  • Uji Coba Skema Transportasi Massal Dianggarkan Rp250 Miliar
  • Uji Coba Skema Transportasi Massal Dianggarkan Rp250 Miliar

JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan melakukan uji coba skema transportasi massal baru berbasis bus pada 2020 mendatang di enam kota. Skema yang disebut buy the service tersebut akan diujicobakan di Medan, Palembang, Solo, Denpasar, Surabaya, dan Jogyakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, tadinya uji coba hanya dilakukan di lima kota, yakni Medan, Palembang, Solo, Denpasar, dan Sorong. Namun, menjelang uji coba Pemerintah Daerah Sorong mengaku belum siap, sehingga uji coba dialihkan ke Surabaya dan Solo.

"Kota-kota besar ini memang sudah kami rencanakan sejak awal. Jika uji coba ini berhasil, kami tinggal jual konsep buy the service ini ke pemerintah daerah lainnya," kata Budi, di Jakarta, Sabtu (6/7) kemarin.

Terkait proyek uji coba ini, ia mengungkapkan, bahwa pemerintah pusat ragu pemda mau membiayai sarana transportasi yang juga dimanfaatkan oleh daerah-daerah di sekelilingnya. Untuk itu, pemerintah pusat mempersiapkan anggaran Rp250 miliar untuk uji coba buy the service tahun depan.

"Skema tersebut seperti yang diterapkan Denpasar dengan Badung atau Palembang dengan Ogan Komering Ilir (OKI). Makanya, itu merupakan salah satu alasan, mengapa skema buy the service dibiayai pemerintah pusat ketimbang daerah," ungkapnya.

"Tapi tidak semua kota rencananya berubah jadi buy the service. Ada yang cocok dengan buy the service, ada pula yang cocok dengan BRT," tambahnya.

Memang diakuinya, sebelumnya pemerintah juga mempersiapkan skema transportasi berbasis bus yang disebut Bus Raya Terpadu (BRT). Hanya saja, skema buy the service memiliki banyak perbedaan dengan BRT.

Di dalam skema buy the service, penyediaan bus nantinya murni dilakukan oleh swasta, sehingga pemerintah pusat hanya membeli jasa operatornya. "Sebagai kompensasi, pemerintah pusat akan memberikan subsidi demi membantu biaya operasional dan menjaga tarif angkutan bus tetap terjangkau," ujarnya.

Tak hanya soal pengelolaan, daerah operasi BRT dan buy the service disebutnya juga berbeda. BRT lebih fokus untuk sarana transportasi di satu wilayah administrasi saja, sementara buy the service menyasar kota yang kegiatannya bergantung dari wilayah sekelilingnya.

"Skema ini berbeda dengan BRT, di mana pemerintah akan bertindak selaku penyedia bus dan operator jasa angkutan tersebut," katanya.

Namun, Budi juga berharap pemda mau bekerja sama meski operasionalnya dibiayai pemerintah pusat. Misalnya, dengan menyediakan infrastruktur pendukung seperti tempat pemberhentian bus. Kemudian, pemda juga perlu memberi rekomendasi ihwal jenis bus yang cocok digunakan untuk daerahnya masing-masing.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, prioritasnya untuk membangun transportasi massal bagi wilayah dengan penduduk di atas 1 juta jiwa.

Dia menilai, solusi dari kebutuhan transportasi bukanlah membuat jalan baru atau jalan layang, melainkan dengan mengedepankan transportasi umum massal.

"Intinya prioritasnya pemerintah daerah adalah membangun public transport khususnya bagi penduduk di atas 1 juta," kata Bambang.

Bambang juga mengatakan, bahwa dalam proyek ini akan melibatkan swasta untuk turut serta dalam pembangunan infrastruktur maupun sebagai operator transportasi massal tersebut, melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

"Jadi kita akan bangun tidak semua MRT, biasanya tiga, MRT, LRT, dan BRT. Intinya tidak semua kota punya dasar untukk bangun itu, jadi masih inisiatif pemerintah pusat," pungkasnya. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Pemberantasan Kartel Ayam Lambat
Pemberantasan Kartel Ayam Lambat

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Impor Naik 34,96 Persen di Juli 2019

Impor Naik 34,96 Persen di Juli 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor sepanjang bulan Juli masih tinggi, yakni 34,96 persen menjadi 15,51 miliar dolar


Tim Independen PLN Belum Temukan Penyebab Blackout

Tim Independen PLN Belum Temukan Penyebab Blackout

Seminggu sudah berlalu insiden mati listrik massal alias blackout.


Defisit Transaksi Berjalan 3,04 Persen Masuk Bahaya

Defisit Transaksi Berjalan 3,04 Persen Masuk Bahaya

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II 2019 sebesar 8,4 miliar dolar AS atau setara 3,04 persen


Harga Garam Makin Anjlok Rp250 per Kg

Harga Garam Makin Anjlok Rp250 per Kg

Harga garam sejak bukan Juni 2019 sampai saat ini semakin melorot. Padahal saat ini sedang berlangsung panen garam.


Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kehadiran transportasi online meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran di Tanah Air.


Insiden Pemadaman, PLN Wajib Dievaluasi

Insiden Pemadaman, PLN Wajib Dievaluasi

Insiden pemadaman listrik massal yang terjadi pada 4-5 Agustus 2019 menjadi bahan evaluasi bagi PT PLN (Persero).


Mati Listrik Massal Rontokkan Pendapatan Ojol Hingga 50 Persen

Mati Listrik Massal Rontokkan Pendapatan Ojol Hingga 50 Persen

Pemadaman listrik secara massal yang terjadi di Pulau Jawa dan sejabodetabek bukan hanya dikeluhkan oleh para pelaku usaha besar ataupun UMKM


PLN Gelontorkan Kompensasi Rp865 Miliar

PLN Gelontorkan Kompensasi Rp865 Miliar

PT PLN (Persero) bertanggungjawab atas pemadaman massal di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8).


Listrik Padam 10 Jam, PLN Rugi Rp90 Miliar Lebih Loh

Listrik Padam 10 Jam, PLN Rugi Rp90 Miliar Lebih Loh

PT PLN mengkalkulasi kerugian awal dari peristiwa blackout atau listrik padam di daerah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, Minggu (4/8).


Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Presiden AS Donald Trump mengancam, akan menjatuhkan tarif tambahan 10 persen senilai 300 miliar dolar AS terhadap impor Cina terhitung mulai 1 September 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!