Ekonomi
Share this on:

Ultimatum Luhut soal Tiket Pesawat Mahal Dinilai Aneh

  • Ultimatum Luhut soal Tiket Pesawat Mahal Dinilai Aneh
  • Ultimatum Luhut soal Tiket Pesawat Mahal Dinilai Aneh

JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai ultimatum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan kepada maskapai agar segera menurunkan harga tiket pesawat sangat aneh.

Menurutnya harga tiket pesawat yang berlaku saat ini masih berada dalam koridor Peraturan Menteri Perhubungan No.14 Tahun 2016 tentang tarif batas atas dan bawah untuk angkutan udara.

"Itu ultimatum yang aneh dan salah sasaran. Kenapa maskapai di ultimatum. Sementara tidak ada pelanggaran regulasi yang dilakukan," kata Tulus kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

"Ultimatum itu menunjukkan pemerintah tak mampu mengatasi masalah yang sebenarnya," imbuh Tulus.

Tulus menduga, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini menunggu momen politik dalam penentuan kebijakan ini.

"Kalau memang pemerintah ingin melindungi masyarakat agar tarif pesawat turun. Maka ubah dulu regulasi yang ada, khususnya terkait ketentuan tarif batas atas. Berani tidak pemerintah melakukan hal itu? Jika tidak berani dan tidak dilakukan, maka ultimatum itu hanya demi populis belaka," ujarnya.

Dilansir dari sejumlah media daring, pemerintah terus berupaya agar harga tiket pesawat bisa turun. Menko Kemaritiman, Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan lainnya sebelumnya menggelar rapat bersama, Senin (25/3) lalu.

Dalam notulen rapat yang beredar Menko Luhut Binsar Pandjaitan memberi ultimatum kepada seluruh maskapai agar segera menurunkan harga tiket pesawat.

Janji Pemerintah Kaji Tarif Pesawat

Menteri Koordinator Bidang kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan berjanji akan melakukan evaluasi terkait tiket pesawat. Pasalnya, harga tiket pesawat saat ini masih terbilang mahal.

"Itu yang perlu kita evaluasi, kenapa bisa terjadi. Kita lagi kaji semua," kata Luhut di Jakarta, Kamis (28/3) kemarin.

Meski demikian, kata Luhut, pemerintah juga harus melihat keseimbangan perusahaan. Karena jangan sampai maskapai penerbangan menjadi rugi akibat menekan harga terlalu murah.

"Intinya satu aja, bisnis apapun yang kita lakukan harus lihat ekuilibriumnya, tidak boleh ekstrim ke atas, ekstrem ke bawah. "Pokoknya pemerintah memantau terus jangan sampai perusahaan itu bangkrut," ucap Luhut.

Sementara Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Ari Ashkara menepis jika dikatakan tarif pesawat mahal. Saat ini, semua maskapai di Indonesia telah menerapkan harga sesuai batas tarif.

"Harga tidak ada perubahan dari April 2016 dan sesuai dengan peraturan Menhub (Menteri Perhubungan) mengenai tarif atas dan tarif bawah," ujar Ari. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Tiket Mahal, Menhub Budi Lepas Tanggung Jawab

Tiket Mahal, Menhub Budi Lepas Tanggung Jawab

Mahalnya harga tiket maskapai penerbangan nasional tidak hanya dirasakan masyarakat biasa saja.


Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah

Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah

Rencana pemerintah bakal mengundang maskapai asing untuk menyelesaikan masalah harga tiket pesawat mahal dipandang tidak tepat.


Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok

Pemerintah Evaluasi Penumpang Pesawat Anjlok

Polemik tiket mahal telah terjadi pada akhir 2018 lalu.


Tiket Mahal, Kementerian Saling Lempar Tanggung Jawab

Tiket Mahal, Kementerian Saling Lempar Tanggung Jawab

Persoalan maskapai penerbangan di Tanah Air bakal berkepanjangan. Pasalnya sejumlah pihak terkait melemparkan tanggung jawabnya.


Mahal, Maskapai Asing Tak Jamin Tiket Murah

Mahal, Maskapai Asing Tak Jamin Tiket Murah

Mahalnya tiket penerbangan masih menjadi isu krusial.


Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

Sejak tiga tahun lalu pemerintah melemparkan wacana akan melakukan barter hasil perkebunan dengan pesawat sukhoi dari Rusia.


Harga Bahan Pangan Masih Mahal

Harga Bahan Pangan Masih Mahal


Boeing 737 Max Kembali Beroperasi Awal Juli

Boeing 737 Max Kembali Beroperasi Awal Juli

Pesawat Boeing 737 Max dapat kembali beroperasi pada awal Juli atau Agustus, setelah dilarang terbang sejak Maret lalu.


Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya

Pernyataan Sandi Soal Kartel di Sektor Pangan Berbahaya

Pernyataan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang menyebutkan ketahanan pangan masih kurang baik karena 94 persen dikuasai kartel, mulai mementik reaksi.


Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi persoalan bawang putih selama ini dinilai belum terlihat hasilnya.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!