Ekonomi
Share this on:

Umrah Online Didesak Dibatalkan

  • Umrah Online Didesak Dibatalkan
  • Umrah Online Didesak Dibatalkan

JAKARTA - Penolakan travel umrah konvensional terkait rencana pemerintah menjembatani Tokopedia dan Traveloka untuk menggarap umrah digital didukung oleh anggota DPR. Sebab bakal merugikan agen travel konvensional.

Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu mengatakan, dia mendapat laporan dari pemilik travel umrah seharusnya pemerintah melakukan komunikasi dengan mereka sebelum mengeluarkan izin umrah travel.

"Pemilik biro travel gelisah atas rencana pemerintah ini. Pemerintah tidak pernah mengajak bicara stakeholder, termasuk DPR," kata dia di Jakarta, kemarin (19/7).

Menurut Umam, pemerintah telah menabrak aturan terhadap UU yang sudah ada. Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut.

"Bukan seperti saat ini, menikung di tikungan, tiba-tiba buat kerja sama dengan menabrak aturan main yang telah disepakati DPR dan pemerintah melalui UU No. 8 tahun 2019," tegas Umam.

Terpisah, Ekonom Indef Nailul Huda menilai layanan umrah yang dilakukan oleh dua unicorn yakni Tokopedia dan Traveloka akan membuat efisien dan biaya ibadah umrah yang kian terjangkau.

"Ibadah umrah akan lebih bisa terfasilitasi dengan baik. Yang penting adalah bagaimana pemerintah menjaga persaingannya supaya adil bagi semua pihak," kata Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (19/7).

Sebelumnya, Kepala Cabang Albilad Travel Semarang Ari menyatakan tidak setuju atas rencana tersebut. Sebab akan menghancurkan usaha travel lokal. Dia menilai dua unicorn itu adalah dari asing.

"Ini duopoli, bisa menggerus usaha-usaha travel pribumi," kata Ari.

Dia berharap pemerintah untuk mendukung travel umrah pribumi, bukan dari asing yang semakin menggemukkan usahanya di Indonesia.

"(Layanan umrah) Cukup orang Indonesia saja," kata dia.

Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, rencana tersebut berbenturan dengan UU Haji Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018.

"Jika mau menggunakan itu (Tokopedia dan Traveloka), maka harus mengganti dua UU tersebut," ucap dia.

Sementara, Direktur Utama Annisa Travel Karina N. Nisa mendukung pemerintah memfasilitasi Tokopedia dan Traveloka bermain di umrah digital.

"Siapa tahu (Traveloka dan Tokopedia) bisa lebih bagus dan lebih terbuka pasarnya untuk produk-produk ini ke orang awam," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan akan mengembangkan startup aplikasi umrah digital yang akan digarap bersama oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dengan melibatkan Tokopedia dan Traveloka.

"Situasinya sama saja dengan biro travel yang dulu ada. Sekarang juga masih ada ketika bisnisnya bergeser ke ranah online. Hanya saja sekarang menjadi merchant-nya Traveloka dan platform lainnya. Jadi tidak perlu khawatir, ujar Rudiantara.

Hal ini juga ditegaskan oleh Co-founder Tokopedia Leontinus Alpha Edison, bahwa Tokopedia ingin mengajak semua pihak untuk maju bersama.

"Tokopedia sejak awal selalu berpartner dengan berbagai pihak karena kita ingin maju bersama. Kita ingin membangun jembatan, bukan dinding penghalang, kata Leontinus. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Baru 18 Bank Penuhi Kuota FLPP
Baru 18 Bank Penuhi Kuota FLPP

Berita Sejenis

Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kehadiran transportasi online meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran di Tanah Air.


Rugikan Negara Rp1,3 T, Proyek Krakatau Steel Didesak Disetop

Rugikan Negara Rp1,3 T, Proyek Krakatau Steel Didesak Disetop

Proyek pengolahan bijih besi menjadi hot metal atau blast furnace sebab membuat rugi perusahaan sebesar Rp1,3 triliun mendapat sorotan dari berbagai pihak.


Gegara Traveloka-Tokopedia, Ribuan Karyawan Travel Umrah Terancam di-PHK

Gegara Traveloka-Tokopedia, Ribuan Karyawan Travel Umrah Terancam di-PHK

Rencana dua unicorn besar yakni Traveloka dan Tokopedia ikut bermain dalam bisnis penyelenggaraan ibadah umrah menuai protes dari biro travel umrah dan haji.


Tokopedia dan Traveloka Gilas Travel Umrah Konvensional

Tokopedia dan Traveloka Gilas Travel Umrah Konvensional

Dua unicorn terbesar di Indonesia yakni Tokopedia dan Traveloka bakal melayani masyarakat di Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah.


Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Telah dua minggu lebih regulasi tarif baru taksi online diberlakukan.


Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran terkait pembatasan diskon tarif ojek online (ojol).


OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

Aplikasi pinjaman online (Pinjol) dan investasi valuta asing ilegal mulai dikikis sedikit demi sedikit.


Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

Solusi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meringankan biaya pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi taksi online


Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus telah diberlakukan 18 Juni 2019 kemarin.


Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

Desakan ojek online (ojol) dan driver taksi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) kepada Kemenkominfo.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!