Ekonomi
Share this on:

Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah

  • Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah
  • Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah

JAKARTA - Rencana pemerintah bakal mengundang maskapai asing untuk menyelesaikan masalah harga tiket pesawat mahal dipandang tidak tepat. Justru akan menambah masalah, yakni neraca perekonomian nasional akan terpuruk.

Hal ini dipaparkan dalam diskusi online Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) oleh tiga narasumber yakni Didik J Rachbini, Nawir Messi, dan Nailul Huda pada Minggu (16/6).

Didik menuturkan, saat ini industri penerbangan nasional adalah pasar yang sangat besar dan bisa menjadi peluang Indonesia mengembangkannya menjadi sehat sehingga bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat.

Bahkan selama dua dekade ini industri penerbangan Indonesia sudah bersaing secara sehat dan ini menandakan industri moda angkutan udara Indonesia lebih baik dari negara-negara lain.

"Nah jika pasar (mengizinkan maskapai asing) dibuka secara gegabah, maka banyak kerugian yang akan diperoleh di mana manfaat pasar dalam negeri yang besar akan dinikmati asing," ujar Didik.

Didik menekankan, pemerintah jangan mengorbankan industri penerbangan yang sudah lebih baik ini dari sebelumnya menjadi tambah hancur dengan kebijakan yang tidak tepat.

"Tidak boleh hanya salah satu dijadikan dasar untuk membuat kebijakan nasional. Untuk membuat harga tiket murah dan efisien, maka pasar industri ini dikorbankan," kata Didik.

Dia melanjutkan, jika pemerintah jadi mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia, maka akan membuat perekonomian nasional akan semakin memburuk.

"Kerugian tersebut akan terlihat pada akumulasi pendapatan primer Indonesia akan lebih meningkatkan defisit jasa dan defisit neraca berjalan nasional. Ini adalah masalah krusial sudah hampir setengah abad dan defisit itu memburuk selama empat tahun terakhir ini. Jika cara kebijakan ini dilakukan, maka pemerintah telah membangun fondasi ekonomi yang rapuh ke depan," jelas Didik.

Dijelaskan, investasi asing tersebut tidak akan menguntungkan bagi Indonesia. Sebab akan merugikan ekonomi nasional.

"Investasi tersebut tidak untuk ekspor dan tidak menghasilkan devisa untuk ekonomi nasional. Hasil dari investasi akan menjadi outflow ke luar dan menggerus devisa Indonesia seperti sekarang," jelas dia.

Menurut Didik, yang perlu diketahui bahwa industri penerbangan adalah industri yang melakukan praktik kartel sebelum tahun 2000 dan harga tiket yang terjadi pada waktu itu mahal. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melarang kartel dan pelaku penerbangan melakukan persaingan, sehingga setelah tahun 2000 sampai 2018 industri ini bersaing ketat dan harga tiket bersaing dan murah. Setelah tahun 2018 harga tiket menjadi mahal kembali dengan pelaku usaha yang duopoli terjadi indikasi praktik kartel tapi dibiarkan berjalan terus sehingga harga tiket mahal kembali.

"Di sini akar masalahnya. Industri penerbangan nasional selama dua dekade bisa dan pernah bersaing secara sehat dan dijaga serta dikelola dengan kebijakan yang baik. Tetapi sekarang kembali lagi ke periode sebelum tahun 2000," tutur Didik.

"Kembali lagi ke pertanyaan dasar. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah praktik monopoli kartel tersebut sehingga jika mengundang maskapai asing juga tidak akan menyelesaikan masalah," sambung Didik.

Menyoal usulan Presiden Joko Widodo yang mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia dinilai kebijakan yang merugikan maskapai Tanah Air.

"Cara kebijakan tersebut mungkin mendapat masukan yang salah dari orang sekitarnya. Langkah mengundang maskapai asing adalah jalan instant atau cara eskapis menyerah karena tidak mempunyai strategi kebijakan dan pengembangan kelembagaan persaingan yang sehat. Maskapai asing masuk ke dalam negeri sangat merugikan pihak Indonesia terutama pasar dalam negeri," papar Didik.

Nawir Messi berpandangan sama dengan Didik, dengan mengundang maskapai asing tidak akan banyak mengubah kondisi yang terjadi pada industri penerbangan saat ini.

"Bahkan, saat ini sebetulnya sudah ada maskapai asing yang beroperasi di Indonesia seperti AirAsia Indonesia. Namun hal tersebut tidak mengubah harga dari maskapai domestik lainnya. Hal ini karena selain hanya diberikan rute domestik yang terbatas, juga terjadi diskriminasi di dalam pasar terhadap maskapai ini," ujar Nawir.

Selain itu, kata dia, adanya kerja sama antara travel agent dan maskapai domestik adalah sebagai bentuk diskriminasi di dalam pasar yang membuat AirAsia Indonesia semakin tersingkirkan dan tidak dapat berkompetisi dengan pasar maskapai di Indonesia saat ini.

"Saat ini bisa kita lihat di beberapa travel agent yang menggunakan aplikasi, tidak ada AirAsia Indonesia. Kini AirAsia Indonesia terpaksa berjualan menggunakan platform yang mereka miliki sendiri," kata Nawir.

Mengenai masalah grouping atau praktik joint operation dari tujuh maskapai saat ini, menurut Nawir, tujuh maskapai tersebut sudah cukup untuk memunculkan iklim kompetisi yang sehat, namun justru praktik grouping yang berpotensi menimbulkan terjadinya upaya penyesuaian harga.

"KPPU perlu melihat apakah joint operation maskapai saat ini sudah legal dan apakah dapat memengaruhi kompetisi di pasar maskapai domestik. Perlu ada audit mendalam mengenai joint operation ini," ujar Nawir.

Dia juga meminta pemerintah segera melakukan pencabutan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB), karena merugikan konsumen. Sebab kebijakan itu akan membuat harga tiket menjadi mahal saat off season atau musim-musim sepi.

"Kondisi ini akan merubah pola konsumsi masyarakat kita untuk membeli tiket penerbangan. Kita akan semakin kesulitan untuk berhemat dengan cara melakukan pembelian di bulan-bulan sebelum tanggal keberangkatan karena harganya akan tidak jauh berbeda dan cenderung masih mahal. Pencabutan tarif batas atas dan bawah juga diharapkan mampu mengembalikan pasar maskapai domestik agar semakin kompetitif," tutur Nawir.

Sementara Nailul Huda mengemukakan bahwa solusi untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan membuka perizinan bagi maskapai asing untuk mengudara di penerbangan domestik Indonesia akan mendapat masalah baru. Ada empat masalah besar yang dipaparkan Huda.

Pertama, inefisiensi penerbangan nasional. Inefisiensi bisa dilihat dari harga yang tidak turun meskipun sebagian besar maskapai domestik di Asia Tenggara menurunkan harganya. Hanya Maskapai asal Indonesia yang menaikkan di tengah-tengah penurunan harga di penerbangan domestik di Asia Tenggara.

Kedua, pembiaran pengkonsentrasian pasar dan monopoli power. Sejak tahun 2010, nyaris tidak ada penambahan kompetitor di industri penerbangan domestik. Akibatnya tingkat konsentrasi hanya terfokus pada dua group penerbangan besar domestik yaitu Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Kedua perusahaan tersebut menguasai lebih dari 80 persen pangsa pasar nasional. Terlebih pada tahun kemarin ada pengambilalihan Sriwijaya Group oleh Garuda Indonesia yang menyebabkan tingkat konsentrasi dua perusahaan besar menjadi 96 persen.

Ketiga, peningkatan TBB. Alih-alih menurunkan TBA pada awal isu harga ini muncul, pemerintah justru menaikkan TBB penerbangan domestik dari 30 persen dari batas atas menjadi 35 persen dari batas atas. Kenaikan ini beralasan untuk melindungi perusahaan. Namun masalahnya adalah perusahaan mana yang dilindungi ketika hanya ada dua grup perusahaan saja yang bermain dalam penerbangan domestik. Alasan tersebut sangat klise mengingat tidak adanya perusahaan yang perlu perlindungan. Justru perusahaan maverick (penggangu bagi kartel) yaitu Air Asia dihilangkan dari travel online agent (TOA) yang diduga ada desakan dari pelaku kartel.

Terakhir, pembiaran pengambilalihan maskapai. Nilai HHI akibat adanya pengambilalihan Sriwijaya oleh Garuda Indonesia adalah 4624 atau bertambah lebih dari 200. Ini patut dipertanyakan karena batasan pertambahan HHI akibat adanya pengambilalihan adalah 200.

"Permasalahannya adalah pengambilalihan Sriwijaya Group juga dinilai telah menghilangkan kompetitor yang bisa menjadi pengganggu dan pesaing utama Garuda Indonesia dan Lion Air Group. Penggabungan ini untuk meningkatkan kolusi dan koordinasi. Tinggal Air Asia sendiri yang bersaing dengan dua maskapai besar di Indonesia," pungkas Huda.

Seperti diketahui dalam lima bulan terakhir ini maskapai penerbangan Indonesia menjadi perbincangan hangat lantaran tarif harga tiket yang melambung. Atas kondisi berbagai sektor terkena dampak seperti destinasi wisata, tingkat keterisian hotel turun drastis dan memicu inflasi. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Penerapan B30 Mulai Januari 2020
Penerapan B30 Mulai Januari 2020

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bom Bunuh Diri Tak Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia

Bom Bunuh Diri Tak Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia

Insiden bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (13/11), mendapat sorotan dunia, termasuk para investor asing.


Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal adanya desa tak berpenduduk alias fiktif


Poin Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok, Tak Dijalankan

Poin Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok, Tak Dijalankan

Kementerian Keuangan telah resmi mengeluarkan Peraturan Menkeu Nomor 152/PMK.010/2019


Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Dua perusahaan raksasa minyak asal Amerika Serikat (AS), yakni Exxon Mobil dan Chevron dikabarkan bakal hengkang dari Indonesia.


Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Repatriasi amnesti pajak tahap pertama selesai pada September 2019 selesai.


Pertumbuhan Ekonomi Digital Bantu Geliatkan Investasi

Pertumbuhan Ekonomi Digital Bantu Geliatkan Investasi

Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air cukup tumbuh secara signifikan. Hal itu bisa mendorong investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia.


Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Sejumlah ekonom sebagian besar menyebutkan insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, bakal memengaruhi perekonomian di Indonesia.Sejumlah ekonom sebag


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Di tengah kondisi global mengalami pelemahan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum reda,


Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, dan ditambah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang tak kunjung mereda



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!