Ekonomi
Share this on:

Usai Pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto, Ekonomi RI Menggeliat

  • Usai Pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto, Ekonomi RI Menggeliat
  • Usai Pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto, Ekonomi RI Menggeliat

JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo alias Widodo saat menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Sabtu (13/7), akan berdampak positif terhadap ekonomi, kebijakan ekonomi dan masa depan ekonomi Indonesia.

Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini menilai momentum pertemuan dua negarawan itu bermakna rekonsiliasi politik. Meski bersifat informal namun mengandung arti besar bagi arah positif perekonomian Indonesia ke depan.

"Secara ekonomi politik dan bagi saya, pertemuan Jokowi-Prabowo yang bersifat informal tetapi bermakna besar sebagai suatu rekonsiliasi politik, yang ada dampaknya terhadap ekonomi, kebijakan ekonomi dan masa depan ekonomi Indonesia," ujar Didik kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (14/7).

Didik menjelaskan, pertemuan itu akan berdampak pada kegairahan dunia usaha. Sehingga pertumbuhan neraca perdagangan akan tumbuh sesuai yang diharapkan pemerintah.

"Dengan segala kelemahannya, demokrasi menjadi lebih matang, sehat dan dampaknya terhadap ekonomi juga akan positif. Terutama kepastian dunia usaha," kata dia.

Namun kata dia, tidak berarti masalah lalu selesai. Sebab masih banyak pekerjaan rumah belum selesai pada periode pertama. Dari banyak sasaran yang ada di dalam RPJMN, hanya satu yang berhasil dicapai, yakni kebijakan pengendalian inflasi berhasil baik. Tetapi banyak yang lain gagal dicapai karena banyak faktor diantaranya tim ekonomi yang tidak solid dan tidak berhasil meluncurkan dan menjalankan kebijakan yang memadai.

"Karena itu kinerja tim ekonomi di masa datang sangat tergantung pada team work dan kepemimpinan ekonomi yang akan dijalankan. Jika tim kerja dipilih berdasarkan dagang sapi saja dengan mengabaikan kemampuan, maka kinerja ekonomi ke depan bisa dipastikan sama dengan empat tahun terakhir ini," ungkap dia.

Menurut Didik, PR pertama yang harus dibenahi pada periode dua pemerintahan Jokowi menurutnya yakni memastikan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Sebab tingkat pertumbuhan di angka 5 persen tidak cukup untuk menggiring masuk jumlah penganggur penuh dan terselubung masuk lapangan kerja yang produktif dan berkualitas.

"Mendongkrak tingkat pertumbuhan dari 5 persen ke 6,5 persen atau 7 persen seperti janji kampanye sangat penting dan harus menjadi sasaran utama agar Indonesia lepas dari jebakan middle income. Jadi tidak sulit Indonesia masuk ke dalam jajaran negara ekonomi besar ke-10 lalu ke 5 di dunia beberapa dekade mendatang jika pertumbuhan melempem terjebak di tingkat 5 persen," tutur dia.

Sementara Direktur Program Indef Esther Sri Astuti menambahkan, pada pemerintahan yang akan datang harus memprioritaskan peningkatan kapasitas ekonomi. Ada tiga poin yang harus segera dilakukan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Pertama memperbaiki defisit transaksi berjalan dengan menggenjot investasi. Data menunjukkan bahwa Foreign Direct Investment (FDI) turun 0.9 persen dari tahun sebelumnya, atau sekitar Rp107,9 trilliun pada kuartal pertama tahun 2019.

"11.6 persen masih dalam posisi 'wait and see' menunggu, investasi akan masuk jika pascarekonsiliasi regulasi dan kondisi lingkungan bisnis memberi 'angin segar' bagi investor baru untuk menanamkan modalnya ke Indonesia," terang dia.

Kedua, melengkapi pabrik gula dengan teknologi tinggi sehingga produktivitas gula lebih tinggi. Rata-rata kapasitas pabrik gula sekitar 6000 TCD sampai 15.000 TCD, bisa ditingkatkan sampai dengan 60.000 TCD. Teknologi tinggi juga diharapkan agar pabrik bisa melakukan diversifikasi produk.

"Pengembangan industri berbasis tebu (sugar cane industry) seharusnya didorong, sehingga industri gula bukan hanya memproduksi gula kristal putih dan gula rafinasi," tambahnya.

Ketiga, implementasi kerja sama (partnership) antara pabrik gula dengan petani harus ditingkatkan sehingga asupan tebu dari petani baik volume dan kualitasnya tetap terjaga. Kerja sama bisa dilakukan dengan pabrik memberikan fasilitas petani seperti pelatihan bagaimana bercocoktanam yang baik agar produktivitas tebu meningkat, kemudahan akses kredit, kepastian untuk menampung hasil panen tebunya dan memberlakukan sistem bagi hasil atas penjualan tebu petani ke pabrik gula.

"Dengan tiga langkah tersebut, swasembaga gula bukanlah mimpi yang mustahil untuk diwujudkan. Indonesia pernah menjadi produsen gula utama di dunia. Dibutuhkan komitmen serius dari para pemangku kepentingan," papar Esther.

Peneliti Indef Imadudin Abdullah juga angkat suara mengenai nasib ekonomi pasca rekonsiliasi. Dia menekankan bagaimana pemerintahan nanti bisa membangun fondasi untuk keluar dari perangkat negara pendapatan menengah. Hal ini mengingat 5 tahun ke depan adalah fondasi bagi Indonesia jika ingin keluar dari perangkap negara pendapatan menengah.

"Kenapa 5 tahun ke depan adalah fondasi penting? Karena pada tahun-tahun inilah Indonesia mulai memasuki window of opportunity yaitu bonus demografi. Indonesia harus memanfaatkan bonus ini untuk keluar dari pendapatan menengah. Jika tidak, maka Indonesia akan menjadi negara tua sebelum kaya," ujar dia.

Nah, untuk mencapai GNI per capita 12,055 dolar AS yang merupakan batas negara pendapatan tinggi, maka Indonesia setidaknya harus tumbuh lebih dari 7,5 persen per tahun. Namun sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.

Pemerintah selalu menyalahkan kondisi luar negeri padahal negara lain-lain masih bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi seperti Vietnam yang bisa tumbuh lebih dari 6 persen.

"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar keluar dari negara pendapatan menengah, maka setidaknya pemerintah perlu berfokus kepada tiga aspek yaitu inovasi dan daya saing, penguatan ekonomi dalam negeri melalui reindustrialisasi, dan terakhir pemerataan ekonomi," kata Imaduddin.

Dia menjelaskan, aspek pertama adalah inovasi dan daya saing. Kunci utama suatu negara bisa keluar dari pendapatan negara menengah adalah melalui pengembangan skills, pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Aspek kedua adalah penguatan ekonomi dalam negeri melalui reindustrialisasi. Keberhasilan berbagai negara keluar dari perangkap negara pendapatan menengah tidak terlepas dari kontribusi sektor industri sebagai leading sector dan menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi. Sayangnya Indonesia masih sulit untuk mencapai reindustrialisasi. Target pertumbuhan industri yang direncanakan dalam RPJMN 2015-2019 pun semakin jauh dari realisasi.

"Aspek penting lain yang perlu diperhatikan terkait investasi adalah kinerja investasi itu sendiri. Salah satu yang jadi indikator kinerja investasi adalah nilai dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan investasi yang masuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya, berapa investasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu persen pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil investasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu persen pertumbuhan ekonomi maka dapat dikatakan penggunaan investasi efisien," pungkas dia. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pertamina Ketakutan Masyarakat Tinggalkan BBM karena Mobil Listrik

Pertamina Ketakutan Masyarakat Tinggalkan BBM karena Mobil Listrik

Rencana kehadiran mobil listrik mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi)


Ini Lima Jurus Jitu Genjot Ekspor Pertanian

Ini Lima Jurus Jitu Genjot Ekspor Pertanian

Sesuai arahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian terus berupaya meningkatkan volume ekspor produk pertanian.


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Masyarakat Kena Dampak Tumpahan Minyak Karawang

Masyarakat Kena Dampak Tumpahan Minyak Karawang

Insiden tumpahan minyak PT Pertamina (Persero) yang terjadi di Karawang hampir dua pekan ini dinilai berdampak pada kehidupan ekonomi nelayan


Pemerintah Siapkan 4 Jurus Tingkatkan Mutu Ekonomi

Pemerintah Siapkan 4 Jurus Tingkatkan Mutu Ekonomi

Untuk meningkatkan mutu ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan empat jurus jitu yakni daya saing, produktivitas, inovasi dan riset.


KTT Redakan Perang Dagang, Ekonomi RI Tumbuh Sementara

KTT Redakan Perang Dagang, Ekonomi RI Tumbuh Sementara

Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Osaka, Sabtu (29/6), mampu meredakan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.


Investasi Asing Masih Lamban Usai Putusan MK

Investasi Asing Masih Lamban Usai Putusan MK

Suhu politik di Indonesia sudah berangsur turun. Apalagi pascaputusan Mahkamah Konsitusi (MK) telah reda.


Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bergerak Tipis

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bergerak Tipis

Kondisi ekonomi global masih belum pulih. Hal ini berimbas pada ekonomi Indonesia di mana diperkirakan akan bergerak naik tipis.


Ekonomi Melambat, Minat Investor Asing Masih Tinggi

Ekonomi Melambat, Minat Investor Asing Masih Tinggi

Di tengah perlambatan ekonomi global, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat minat investor asing berinvestasi di pasar saham domestik masih cukup tinggi.


Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Terkait pemerintah melarang mata uang libra yang akan dikeluarkan Facebook pada awal 2020 mendatang, pengamat ekonomi menilai pemerintah masih sangat kaku.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!