Ekonomi
Share this on:

Utang Pemerintah Turun Tipis Rp1 T

  • Utang Pemerintah Turun Tipis Rp1 T
  • Utang Pemerintah Turun Tipis Rp1 T

JAKARTA - Posisi utang pemerintah pusat hingga Juni 2019 tercatat sebesar Rp4.570,17 triliun. Uang ini turun tipis sekitar Rp1 triliun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp4.571,89 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan utang tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena masih tahap aman.

"Masih posisi aman. Utang dilaksanakan sesuai UU APBN," katanya di Jakarta, kemarin (18/7).

Merujuk UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Dikatakan pada Pasal 12 Ayat 3 bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari PDB.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, penurunan utang sebesar Rp1 triliun hanya sementara. Dia memprediksi penurunan terjadi hanya satu bulan.

"Penurunan utang pemerintah sebesar sekitar Rp1 triliun pada bulan Juni menurut saya bersifat sangat sementara. Bukan sebuah tren. Kalau tren penurunan itu berlangsung selama beberapa bulan atau dalam periode yang cukup panjang. Ini hanya terjadi satu bulan. Dan penurunan ini bisa terjadi ketika utang jatuh tempo lebih besar daripada tambahan utang pada bulan yang bersangkutan," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (18/7).

Pieter menjelaskan, utang pemerintah sendiri trennya tetap akan meningkat. Hal ini jelas terlihat di APBN yang setiap tahunnya selalu mengalami defisit dan utang menjadi penambal defisit tersebut.

"Setiap tahun pemerintah melakukan utang untuk menutup defisit serta juga untuk menutup utang-utang yang jatuh tempo. Dengan hitungan seperti ini jelas setiap tahun utang pemerintah akan selalu bertambah," ujar dia.

Menurut dia, kenaikan utang pemerintah sebenarnya sangat wajar dan itu memang konsekuensi dari defisit APBN.

"Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Kalau kita ingin pemerintah tidak berhutang kita harus rajin-rajin bayar pajak agar APBN kita tidak defisit. Atau kita minta pemerintah setop membangun semua infrastruktur. Setop semua subsidi agar pengeluaran pemerintah tidak lebih besar daripada penerimaan," papar dia.

"Kita harus memilih. Tidak bisa semua kita raih. Tidak bisa kita tidak bayar pajak, dapat semi fasilitas dari pemerintah dan di saat yang sama kita juga minta pemerintah tidak berhutang," tambah dia.

Dia kembali menjelaskan, bahwa meskipun utang pemerintah terus bertambah namun bukan berarti pengelolaan utang tersebut buruk.

"Pengelolaan fiskal kita yang tercermin di APBN dan juga utang pemerintah sudah baik. Dilakukan dengan sangat disiplin dan hati-hati. Pertumbuhan utang yang terjaga dan jauh dari ambang batas yang membahayakan perekonomian," tukas Pieter. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Umrah Online Didesak Dibatalkan
Umrah Online Didesak Dibatalkan

Berita Sejenis

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Saat ini kepemilikan utang asing dalam Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia mencapai Rp1.005 triliun atau 38,49 persen.


Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Musim kemarau sudah mulai berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga cabai akan berangsur-angsur stabil.


Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Untuk menekan defisit transaksi berjalan (curent account deficit/CAD), pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.


Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Bank Indonesia (BI) menyebutkan investasi di kuartal II tahun ini bergerak tipis 5,01 persen atau lebih rendah


Ekspor CPO Diprediksi Turun Jadi 30 Juta Ton

Ekspor CPO Diprediksi Turun Jadi 30 Juta Ton

Penjegalan sawit Indonesia di Uni Eropa diperkirakan membuat ekspor sawit tahun ini menurun sebanyak 30 juta ton hingga akhir tahun 2019 ini.


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik.


Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Sejarah mencatat Pemerintah Indonesia pernah menang melawan kezaliman yang dilakukan Uni Eropa terkait menjegal produk sawit Indonesia.


Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Dipastikan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Meski belum sah namun dipastikan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.


Ban Vulkanisir Wajib SNI

Ban Vulkanisir Wajib SNI

Meski kerap dipandang sebelah mata, ban vulkanisir menyeret perhatian pemerintah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!