Ekonomi
Share this on:

Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

  • Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak
  • Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

JAKARTA - Sejak bos Gojek masuk sebagai Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin periode 2019-2024, semakin kencang wacana soal sepeda motor menjadi transportasi umum. Beragam komentar mengenai hal itu ada yang pro dan kontra.

Salah satu yang kontra adalah Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang menegaskan menolak roda dua dijadikan sebagai alat transportasi massal karena tidak aman.

"Tidak setuju. Itu ide kuno karena sepeda motor adalah jenis kendaraan yang unsafety, bahkan untuk angkutan pribadi sekalipun. Apalagi untuk kendaraan umum. Itu ide konyol. Harus ditolak," ujar Tulus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (3/11).

Sementara itu, Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan setuju sepeda motor dijadikan sebagai transportasi umum. Sebab dia sejak empat tahun lalu berjuang agar pengemudi ojek online (ojol) menjadi transportasi massal.

"Saya pikir secara de facto sudah diakui oleh pemerintah keberadaan ojol, tapi secara de jure belum ada regulasinya," ujar Tigor kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (3/11).

Dia berharap pemerintah segera memasukkan sepeda motor dalam revisi Undang-undang Nomor 22/2019 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

"Saya mendukung sepeda ojol maupun taksi online sebagai transportasi umum," kata dia.

Lanjut Tigor, apabila ojol dan taksi online memiliki payung hukum, mereka akan terlindungi.

"Regulasi ini akan memiliki nilai lebih yaitu dapat melindungi keberadaan penggunanya, baik pengemudinya maupun aplikatornya," ucap dia.

Senada dengan Tigor, Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah menilai dengan kondisi yang ada saat ini sepeda motor memang sudah selayaknya dijadikan alat transportasi publik. Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan.

Pertama, pemerintah harus mengatur secara ketat para pengemudi sepeda motor yang dimanfaatkan sebagai transportasi umum. Kemudian kedua, harus diciptakan sistem pengawasan dan pemberian sanksi pengguna motor transportasi umum yang melakukan pelanggaran.

"Jangan dibiarkan tirani mayoritas terus berlangsung di mana para pengemudi sepeda motor yang jumlahnya begitu banyak bisa melakukan pelanggaran aturan lalu lintas tanpa ada yang berani melakukan tindakan sanksi," kata Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (3/11).

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sepeda motor menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Sekitar 70 persen kecelakaan yang terjadi di jalan melibatkan sepeda motor.

Direktur Angkutan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengingatkan, sebelum merealisasikan hal tersebut perlu kajian yang mendalam, apalagi sepeda motor menjadi penyebab kecelakaan. Kata dia, di internal kemenhub belum banyak pembahasan mengenai ojol menjadi transportasi umum.

"Itu belum banyak kita bahas. Baru hanya dalam pembicaraan apakah perlu, apakah mungkin atau bisa, dampaknya seperti apa belum dikaji. Makanya Pak Luhut betul harus ada kajian komprehensif," ujar dia.

Seperti diketahui, beredar wacana ojol menjadi angkutan umum. Para pengemudi alias driver meminta sepeda motor yang mereka kendarai dapat masuk klasifikasi transportasi umum. Mereka mendesak pemerintah merevisi UU 22 tahun 2009 dan memasukkan ojol ke dalam golongan transportasi umum. (din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Boeing Janji Ganti Rugi
Boeing Janji Ganti Rugi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Sejak muncul wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken kenaikan iuran BPJS Kesehatan


Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini! Jadi Berapa?

Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini! Jadi Berapa?

Saat ini harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada Rabu (6/11) tercatat Rp750 ribu per gram


Pangkas Regulasi Jadi PR Jokowi

Pangkas Regulasi Jadi PR Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin periode 2019-2024 harus membenahi pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk.


CEO Gojek Jadi Menteri, Ojol Ancam Demo

CEO Gojek Jadi Menteri, Ojol Ancam Demo

Founder sekaligus CEO Gojek Nadiem Makariem menerima ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri di kabinet Kerja Jilid II.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


RI Jadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Impossible

RI Jadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Impossible

Wakil Presiden terpilih sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin menyatakan MUI memiliki lima strategi untuk mewujudkan Indonesia


Suku Bunga Acuan Turun Jadi 5,25 Persen

Suku Bunga Acuan Turun Jadi 5,25 Persen

Bank Indonesia (BI), kembali menurunkan suku bunga acuan BI 7 Daya Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen.


Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Penyedia transportasi online Gojek dan Grab punya pesaing baru yang bernama Anterin.id.


Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Bank Indonesia (BI) menyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar USD 395,3 miliar atau setara Rp5.542,10 triliun.


Harpelnas, Manajemen Astra Motor Jateng Layani Langsung Konsumen

Harpelnas, Manajemen Astra Motor Jateng Layani Langsung Konsumen

Astra Motor Jateng selaku main dealer sepeda motor Honda memberi layanan spesial untuk konsumen setia sepeda motor Honda dalam rangka Hari Pelanggan Nasional.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!