Ekonomi
Share this on:

Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

  • Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa
  • Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

JAKARTA - Masyarakat diminta tak perlu takut menghadapi pemeriksaan pajak seiring dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang terbit pada 13 Agustus. Kebijakan yang berlaku mulai 31 Agustus itu dinilai tidak menyusahkan wajib pajak (WP). Selama menaati peraturan, WP tidak akan diperiksa. Bagi WP yang diperiksa pun, selama tidak menyalahi peraturan, sanksi tidak akan dikenakan.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, ketika WP menjadi langganan pemeriksaan, bisa jadi disebabkan WP tersebut rutin mengajukan restitusi atau masuk kriteria seleksi dan berisiko tinggi bagi Ditjen Pajak. ’’Idealnya, WP yang sudah pernah diperiksa tidak akan jadi langganan pemeriksaan. Justru itulah terbit SE yang baru dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak),’’ katanya, kemarin.

Pria yang kerap disapa Pras itu menjelaskan, per 2017 jumlah WP terdaftar 36 juta. Data tersebut terdiri atas 26,8 juta WP orang pribadi (OP) karyawan; 6,2 juta WP OP nonkaryawan; dan 3 juta WP badan. Sementara itu, tingkat keterperiksaan wajib pajak atau audit coverage ratio (ACR) disumbang 0,45 persen atau 8.757 WP OP diperiksa dan 2,88 persen atau 34.148 WP badan diperiksa. Jumlah itu masih berada di bawah ACR ideal menurut Dana Moneter Internasional (IMF), yakni 3–5 persen.

Pada 2017, sebanyak 204.584 surat ketetapan pajak (SKP) terbit, 193.384 SKP tidak diajukan keberatan, dan 11.200 SKP diajukan keberatan. Hasilnya, ada 4.938 SKP diterima dan 6.262 SKP ditolak atau dikabulkan sebagian.

’’Sedikit sekali kan wajib pajak yang diperiksa. Jadi, sebenarnya sebagian besar wajib pajak tidak pernah diperiksa, atau sekurang-kurangnya belum menjadi sasaran pemeriksaan pajak,’’ ucap Pras.

Menurut dia, pemeriksaan pajak adalah salah satu area sensitif dan menjadi faktor penentu pemerintah dalam membangun kepercayaan. Di satu sisi, kepatuhan WP masih rendah. Di sisi lain, ada pelaksanaan pemeriksaan yang belum standar, subjektif, dan menimbulkan ketidakpastian. Untuk itulah, Kemenkeu melakukan reformasi perpajakan.

Salah satunya adalah memanfaatkan momentum terbangunnya kepercayaan antara otoritas pajak dan WP. Hal itu dilakukan setelah pemerintah bisa mengintip data nasabah di industri keuangan dan pelaksanaan amnesti pajak dilewati dengan record yang baik bagi era baru keterbukaan pajak.

’’SE ini dibuat justru untuk menjaga kualitas pemeriksaan Ditjen Pajak sehingga memiliki tujuan dan sasaran yang lebih jelas. Juga, indikator kepatuhan dan modus ketidakpatuhan WP lebih terukur dan kriteria efektivitas pemeriksaan lebih terarah,’’ ungkap Pras.

SE yang dibuat Kemenkeu itu mengatur sejumlah indikator ketidakpatuhan. Dengan begitu, pemilihan WP yang akan diperiksa dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran. SE itu juga diterbitkan dalam rangka revitalisasi pemeriksaan sehingga nilai tunggakan pajak dan upaya hukum pasca pemeriksaan dapat diminimalisasi dan restitusi dapat dikendalikan.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan, SE yang dikeluarkan pemerintah justru membuat WP tidak akan menerima pemeriksaan ganda. Sebab, daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) akan menjadi standar siapa saja yang masuk prioritas pemeriksaan. ’’Yang bisa diperiksa adalah yang masuk daftar prioritas. Jadi, prioritas itu ada ukurannya, ada standarnya,’’ tuturnya. (rin/c19/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Bahas Ekonomi Digital hingga Urbanisasi
Bahas Ekonomi Digital hingga Urbanisasi

Berita Sejenis

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Dua perusahaan raksasa minyak asal Amerika Serikat (AS), yakni Exxon Mobil dan Chevron dikabarkan bakal hengkang dari Indonesia.


Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Repatriasi amnesti pajak tahap pertama selesai pada September 2019 selesai.


Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Sejumlah ekonom sebagian besar menyebutkan insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, bakal memengaruhi perekonomian di Indonesia.Sejumlah ekonom sebag


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Di tengah kondisi global mengalami pelemahan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum reda,


Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, dan ditambah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang tak kunjung mereda


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Investor Ragu Tanam Modal di RI

Investor Ragu Tanam Modal di RI

Demontrasi di Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia hingga berkepanjangan selama sepekan terakhir ini bakal berdampak pada investasi domestik.


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!